SULAWESI CHANNEL

EMANSIPASI WARGA BONTO MALLING

2012-02-08T10:42:00.000+08:00

Proses perencanaan oleh warga akhirnya menjadi sangat penting, setelah menyusun rencana kerja pembangunan RKPDes, maka warga salah satu dusun di Desa Bonto Malling, Pulau Jampea, Kab.Selayar, langsung musyawarah untuk berswadaya (partisipatif dan emansipasi) dalam penyediaan air bersih bagi dusun mereka. Dimana selama ini selalu menunggu instruksi dari Pemdes, sekarang mereka sudah aktive kembali tanpa perlu mendapat perintah.

Dahulu kala, entah pada zaman apa, ekosistem tanjung disebelah tenggara Pulau Jampea terdapat sebuah komunitas adat yang aktivitas utamanya adalah melaut sebagai pendapatan utama keluarga mereka. Kemudian komunitas ini ditetapkan sebagai “Kampong Tua”. Dari perkampungan inilah yang dianggap sebagai pemukiman tertua dan pertama-tama di Pulau Jampea yang saat ini sudah dimekarkan menjadi dua kecamatan 13 desa. Dari kampong inilah juga saat ini dikenal sebagai Desa Bonto Malling.
     Menurut versi warga setempat, seiring dengan waktu komunitas kecil itu berkembang dan mulai merambah pedalaman dikarenakan aktifitas melaut mereka kadang terganggu oleh perubahan musim ekstrim setiap tahun, dimana terjadi penduduk mengalami paceklik, jangankan untuk hasil laut untuk dijual bahkan untuk di makan pun mereka sangat langka.
    Melihat kondisi tersebut, maka tampillah seorang lelaki tua dengan semangat dan kemauan yang besar untuk memecahkan tantangan yang dialami warga dan komunitasnya. Lelaki setengah baya itu bernama Papak Sipo. Ia kemudian mencoba memasuki kawasan hutan alam, meski itu dianggap angker dan penuh mistik. Tujuannya adalah mencoba bercocok tanam, sawah ladang, yang diasumsikannya sebagai solusi mengatasi badai musim ekstrem.
     Akhirnya, terbukalah kawasan hutan primer tersebut sebagai mata pencaharian penduduk setempat, walau pun mereka tetap bolak-balik antara sawah ladang mereka dengan pemukiman Kampong Tua. Melihat kondisi dan keseriusan Papak Sipo, maka kemudian anak dan istrinya-lah juga turut membantunya, termasuk setiap kali membawakan bekal makan siangnya.
     Setiap kali mau memasuki gerbang hutan, maka berteriaklah anak dan istrinya memanggil Papak Sipo, lau terdengarlah jawaban yang berdengung atau suara yang melingkar-lingkar memenuhi suasana hutan. Suara dengung inilah yang dikemudian hari dimonumentalkan sebagai nama tempat, yaitu Bonto Malling.
    Bonto yang artinya ketinggian, bukit atau gunung, yang merupakan areal atau kawasan bertani ladang, sedangkan Malling dalam bahasa Selayar-nya “dengung”. Maka hingga saat ini, kawasan yang dibuka Papak Sipo itu bernama Bonto Malling, yang kemudian menjadi Desa Bonto Malling.
    Sementara ketika zaman DI/TII, maka Bonto Malling merupakan basis lasykar dalam menghindari kejaran tentara republik. Namun hingga kini, suasana desa yang terletak di pantai timur pulau Jampea tersebut terbentang potensi alam tiga dimensi, pegunungan dengan ekosistem hutannya yang masih tersisa, daratan dengan ekosistem sawah tadah hujan, serta ekosistem hutan bakau dengan pesisirnya yang juga menyediakan tambak-tambak masyarakat.
     Secara geografik, maka Bonto Malling terletak di sebelah utaranya Desa Bontobulaeng, di sebelah timur dan selatan Laut Flores dan disebelah barat adalah Desa Lembang Baji. Lus wilayah terdiri atas 14,47 Km2 dengan system pemerintahan terdiri atas 4 dusun, yakni Parang, Biropak, Parumaang dan Erelompa.
      Untuk mencapai desa ini membutuhkan waktu tempuh 6 – 7 jam perjalanan fery dari Benteng, ibukota Kabupaten Selayar menuju arah tenggara. Tiba di pelabuhan fery Pulau Jampea, juga Benteng namanya, membutuhkan 3 – 4 jam perjalanan motor. (sultan darampa)

BUTA HURUF : Jago Perencanaan

2012-02-08T10:31:00.000+08:00

Tak ada kata terlambat bagi orang-orang yang ingin maju dan sukses dalam meraih cita-citanya. Tidak pula ada kata penyesalan atas kemunduran yang dialaminya selama ini. Prinsip inilah yang kemudian dialami seorang ibu rumah tangga, Bunga Rampe, warga Desa Bukit Timur Kecamatan Buki, Kabupaten Selayar.

Berdasarkan data sensus social yang diperoleh, sang ibu termasuk salah satu warga yang tergolong “sangat miskin” dan juga buta huruf. Pada saat kegiatan sosialisasi Accsess di Desa Buki Timur, ia mulai aktif dan merasa sangat kaget ketika menerima undangan dari Kepala Desa dimana sebelumnya Bunga Rampe sama sekali tidak pernah diundang dalam pertemuan apapun di desa.

Rassa bangga dan penasaran itulah yang kemudiaan menggerakkan hati dan perasaannya untuk melangkahkan kakinya ke tempat acara sosialisasi dilaksanakan. Kemudian rentetan kegiatan dikemudian hari juga tak pernah ketinggalan, termasuk temu warga soal peringkat kesejahteraan masyarakat (PKM). Malah ia sering bercerita, utamanya soal kreteria siapa yang kaya, sedang, miskin dan sangat miskin.

Cerita dan argumentasi-argmentasi sang ibu itu tertuang dalam bentuk visual, atau gambar-gambar pada kertas plano. Melihat apreasitf tersebut, ada juga peserta yang cukup geli, apalagi peserta lain yang sudah “kenyang dengan bangku sekolahan”. Dengan mengandalkan pendengarannya, ia menyimak sejumlah penyampaian dan penjelasan tujuan-tujuan diadakannya kegiatan ini.

Ia sebenarnya memang melek, tapi dia tidak mengerti jenis-jenis huruf bahasa Indonesia. Yang dia mengerti adalah bagaimana gambar-gambar tersebut, apalagi kalau gambar-gambar tersebut berkaitan dengan kesehariannya.

Ketika diminta bagaimana menggambarkan alur kehidupannya beserta keluarganya, atau dalam bahasa programnya adalah apresiatif ingquiry, atau merumuskan mimpi dan cita-cita desa, kembali terlihat gambar lingkaran yang mengibaratkan suatu pola relasi dalam kehidupan.

Suatu ketika, Bunga Rampe bercerita, ia datang ke Baruga Kantor Desa Buki Timur untuk ikut dalam kegiatan Pemetan Asset. Waktu itu hari masih pagi sekali ketika mendapat undangan tertulis dari pihak Kantor Desa. Untungnya si-pembawa undangan memperingatkan sambil berlalu dari depan rumahnya bahwa pertemuannya sebentar sore.

Tapi anehnya, setelah berjalan beberapa lama dan sudah tiba di tujuan, di kantor desa. Ia mulai bingung, kenapa kantor ini sunyi senyap, tidak orang biar satupun. Ia dilanda kebingungan, malah ia berpikir jangan sampai terlalu cepat dapat. Akhirnya menunggu beberapa waktu lamanya, dan kegelisahannya tidak dapat ditahannya lagi.

Terpaksa mengambil inisiatif, pergi ke rumah Nur Wahidah (salah seorang KPM), untuk menanyakan kembali soal rencana (agenda rapat). Sesampai di rumah KPM, baru tersadar bahwa pertemuannya dilaksanakan di salah satu rumah KPM. Akibat salah ingat tempat kegiatan, ia menjadi bahan tertawaan, karena ternyata undangan yang diterimanya tidak bisa dibacanya.

“Saya juga baru tahu kalau isi undangan itu tertera alamat atau tempat pertemuan. Tapi saya tidak salahkan pak desa, atau orang yang mengundang, dan mudah-mudahan lain kali saya mendapat undangan dengan cara istimewa, tidak perlu pakai surat segala nanti bikin repot semua orang,” katanya sambil tertawa.

Kondisi buta huraf yang disandangnya ternyata tidak dianggap kekurangannya, malah dianggap suatu kebanggaan. Alasannya, “seandainya saya tidak buta huruf, mungkin tidak pernah saya mendapatkan tempat istimewa di dalam rapat-rapat di kantor desa ini,” kata Bunga Rampe yang profesi kesehariannya seorang dukun beranak, juga berprofesi sebagai pengrajin atau pembuat keranjang bambu. (sultan darampa)

ULLA : Kuburan Hindu dan Kremasi Mayat (sesi I)

2011-10-27T11:17:00.000+08:00

Kuburan tua yang diperkirakan masih zaman hindu yang terletak di Komunitas Adat Ulla. Komunitas ini juga masih memelihara dan menjaga makam tersebut.

Gambar kedua adalah kawasan PATTUNUANG. Disini dulu tempat yang dizakralkan untuk pembakaran mayat (dikremasi) masih zaman sekitar sebelum Islam masuk di Kerajaan Bone-Sulsel.

Ulla yang terletak di Desa Mattirowalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan adalah komunitas adat yang masih kuat mempertahankan tradisi dan kebiasaan nenek moyangnya masa silang. Selain masih melestarikan ritualnya, juga secara turun-temurun mengelola sumber daya alamnya berdasarkan tata cara melalui hukum adat yang mereka anut secara ketat pula.

Untuk mencapai komunitas local ini, membutuhkan waktu 5 – 6 jam dari Ibukota Kabupaten Bone, Watampone, dengan kendaraan roda dua.

Ulla tidak diketahui pasti kemunculannya, tapi dari berbagai versi, kata ulla sendiri diambil dari “ular”. Artinya awalnya kampung atau ekosistem, ataupun komunitas tersebut dinamai Ulla karena di daerah itu memiliki banyak sekali ular, sehingga dalam perjalanannya orang-orang Ulla dan keturunannya tidak dibolehkan membunuh ular, malah “dipimmalikan” menyebut nama ular, tapi tentu dengan istilah lain.

Komunitas ini masih dijumpai bukti-bukti sejarah masa silam, utamanya alam dan benda-benda yang tak bergerak lainnya, diantaranya adalah :

Pattunuang. Tempat ini dikhususkan untuk tempat kremasi, dimana orang-orang ulla tempo dulu, kira-kira masih zaman batu, ketika sudah meninggal, mayatnya langsung di bakar pada satu tempat.

Kata Pattunuang itu berkosa kata, tunu dan awal Pa dan akhiran ang, dimana kata tunu diartikan bakar, dan awal Pa dan akhiran ang itu, adalah kata bantu yang menunjukkan keterangan tempat. Jadi pengertian Pattunuang adalah tempat membakar, dank arena tempat ini telah disakralkan secara turun-temurun, maka Pattunuang itu dipercaya sebagai tempat me-kremasi mayat-mayat anggota komunitas yang telah meninggal.

Berdasarkan cerita turun-temurun warga Ulla, pernah suatu ketika ada seorang warganya, diperkirakan salah seorang pemimpin komunitasnya, ketika sudah meninggal mau dikremasi di Pattunuang. Tetapi setelah berlangsungnya pembakaran, dan kemudian didiamkan beberapa hari lamanya, ternyata mayat tersebut tidak hangus oleh api. Akibat peristiwa tersebut, maka ritual ini diulangi beberapa kali ternyata hasilnya tetap sama, mayat tetap tidak tersentuh oleh opi, tetap utuh dan sama sekali tidak rusak. Berdasarkan perisitwa ritual tersebut, maka akhirnya kesepakatan adat diputuskan bahwa mayat tersebut sebaiknya di kuburkan, dan sejak saat itu, kemudian masyarakat mulai mengenal istilah penguburan bagi warga komunitas yang sudah meninggal.

Kuburan kuno (sebuah kuburan kuno yang bentuknya menghadap ke barat). Kuburan ini diindikasikan masih zaman hindu kuno, dan berdasarkan berbagai literature yang ada bahwa jika bentuk kuburan tersebut menandakan masyarakatnya sudah mengenal istilah agama dan kepercayaan, jadi bukan lagi animisme yang mempercayai pohon, matahari atau lainnya sebagai sesembahan utama.

Batu nisan pada kuburan tua ini berwarna merah, kelihatan sangat kuat, seolah-olah tidak lapuk oleh zaman, sementara ukuran kuburan ini lebih besar dari ukuran rata-rata kubur manusia Indonesia, lebih panjang, sehingga masyarakat mempercayainya bahwa sang mayat memiliki postur tubuh yang lebih tinggi atau besar.

Sayangnya, kuburan ini tidak dilengkapi dengan artepak atau bukti-bukti sejarah dalam bentuk lain, dan di batu nisan tersebut, tidak tertulis ataupun petunjuk yang dapat dijadikan pegangan pada tahun ke berapa atau pada zaman ke berapa kuburan ini dibuat.

Mattiro Sompe. Sebuah puncak yang untuk melihat seluruh dataran-dataran, ataupun lembah-lembah yang ada di sekitarnya, malah dapat memandang pantai dan samudra, utamanya di Malam hari. Penamaan Mattiro Sompe itu diawali ketika kepala adat Ulla mengejar rombongan penculik yang membawa lari anak gadisnya, dimana pada puncak tersebut mereka (rombongan pengejar) ini berhenti, dan memandang kapal penculik telah berlayar. Mattiro diartikan sebagai memandang (melihat) dari jauh, sompe artinya orang yang pergi merantau, atau sompe juga diartikan layar kapal yang telah dibentangkan (pengganti mesin kapal).

Disinilah kepala adat bersumpah bahwa dengan penculikan tersebut tidak akan pernah lagi ada gadis yang lahir di Ulla dengan kecantikan yang luar biasa. Sumpah ini lahir karena sikap angkara sang pimpinan adat yang kecewa lantaran kecantikan anaknya yang dianggap menyerupai bidadari itu merupakan sumber bencana, diculik, di bawa lari. Sumpah ini konon sangat bertula, pada satu dasawarsa tertentu, setiap anak perempuan yang lahir dengan kecantikan yang luar biasa, pasti dalam waktu dekat meninggal, tidak ada yang panjang umur.(bersambung - sultan darampa)

Tonrong, Komunitas Adat Penghasil Gula (2)

2011-09-29T15:47:00.000+08:00

Kedatangan kami beserta rombongan di tengah malam buta di kawasan pegunungan dingin mencekam itu, mengundang kekagetan para tuan rumah, termasuk tetangga yang sempat mendengar “keributan” kedatangan rombongan.

Hanya kelihatannya Pak Kadus saja yang tidak terlalu kaget, karena sudah dihubungi sebelumnya oleh Dg Tiro, salah seorang CO Sulawesi Channel di Kabupaten Sinjai. Meski demikian, ia juga tidak menduga akan kedatangan kami seperti “datang tak diundang, pulang tak diantar”.

Setelah menghidup air panas, teh hangat pada menjelang tengah malam. Akhirnya Dg.Tiro menjelaskan kedatangan kami, sekaligus membuat alasan-alasan realistis kenapa rombongan ini terlambat. Muh.Arfah, yang juga Campaigner Sulawesi Channel di Kawasan Bowonglangi, menambahkan, bahwa kedatanganku bersama seorang kawan, yang tiba-tiba muncul di rumahnya di Tanah Lembang, sebuah desa berpenduduk ramai yang menghubungan antara Torong dengan jalur lintas Kabupaten Gowa – Kabupaten Sinjai.

Dengan sedikit basah kuyub, saya menjelaskan, kenapa kami berdua datang tanpa mengontak sebelumnya. Saya pun berkilah, memang begitulah karakter kami, laksana hantu yang dapat muncul di tempat yang berbeda, (baca : konyol).

Kembali, di hadapan Pak Kadus, saya mengakui keterlambatan untuk menfasilitasi dusun ini didalam pengorganisasian rakyat, karena berbagai alasan dan teknis. Dimana memang sebelumnya, justru Pak Kadus yang mengharapkan kedatangan rombongan.

Tapi sempat juga terjadi penjelasan yang panjang dan lebar, malah lebar sekali, karena kedatangan kami dikira membawa peti bantuan, atau gerobak proyek, seperti PNPM, atau program-program lainnya. Saya pun menjelaskan, jangan program atau proyek, kedatanganku pun hampir tidak mampu sampai, karena bekal perjalananku, yang berupa uang pembeli bensin juga nyaris tidak mencukupi, jadi apalagi mau membawa bantuan.

He he he,…dengan kondisi ini, nyaris warga dusun tidak percaya, apalagi tampang kami sedikit lebih jumawa, lebih sejahtera,…memang kalau melihat dari tampang sih, kayaknya memang banyak konglomerat yang kalah telak.

Tapi bicara soal kantong,…maaf, blong.

Setelah penjelasan berliku-liku, penduduk pun mengerti, selain mengerti niat baik kami, juga dapat memaklumi bahwa rombongan kami datang tidak untuk minta sumbangan, apalagi kalau mau pulang tentu tidak berharap membawa hasil-hasil bumi, seperti cengkeh, kopi, atau beras.

Kecuali kami dibekali dengan perasaan gembira, perasaan harapan bagi penduduk, dan tentu juga membawa dua kardus gula merah yang hamper tujuh kiloan. Saya pun sebenarnya pura-pura menolak, alasan tidak perlu,….meski sebenarnya pikiranku sangat mengharap,…karena siapa yang mau kasih kita gula mera secara gratis, lagian penduduk setempat kalau bicara soal gura merah tentu mereka sangat berlebihan, malah surplus, karena memang itulah penghidupan utama bagi mereka, malah sudah terjadi secara turun-temurun.

Dengan pura-pura sok suci, saya berkomentar, janganlah ibu-ibu membiasakan diri menyogok kami gula merah kalau mau pulang, karena tentu saya sangat berat datang kembali, karena jangan-jangan kedatanganku justru karena mengharap imbalan.

Tapi dia lantas menjawab, jangan engkau tolak pemberian penduduk kampung ini, karena itu bagian dari sebuah skenario penghinaan terhadap warga setempat. Alhasil, saya pun menerima denganya riang gembira, dengan mimpi-mimpi ketika sampai nanti di rumah, tentu istriku akan segera membuat kue agar-agar yang merupakan makanan mewah bagi saya dan anak-anakku.

Itulah Tonrong, sketsa wajah pedusunan yang lestari, dengan masyarakat yang ramah dan tenteram,…(sultan darampa*)

Tonrong, Komunitas Adat Penghasil Gula (1)

2011-09-26T13:38:00.000+08:00

Pedusunan Tonrong yang terletak di perbatasan Sinjai – Bone, di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai – Sulawesi Selatan, merupakan pedukuhan yang memiliki sejarah panjang, dengan penghuni pertama sejak zaman Puangta ri Terasa masih memerintah, kemudian dilanjutkan di zaman pergolakan Di/TII hingga zaman modern seperti sekarang ini.

Dari sekian dekade tersebut, penghidupan komunitas adat Tonrong pun tidak pernah bergeser, meski memang juga terus mengikuti perkembangan, utamanya soal politik tanaman pangan. Jadi kondisinya saat ini, selain masih menggeluti penghasilan gula aren, juga mereka telah berhasil menanam cengkeh, kakao, kopi dan aneka tanaman tahunan lainnya.

Star dari Makassar dengan menggunakan roda dua, sekitar jam 04.00 subuh melalui rute Makassar – Malino – Tondong (Sinjai). Tiba di Manipi sekitar jam 11.00 siang, dimana sebelumnya transit di kawasan wisata Pinus Malino, menikmati mie isntansi dan gogos, setela hujan agak reda, kemudian melanjutkan perjalanan dengan potong kompas Kanreapia – Manipi.

Dari Manipi, ibukota Kecamatan Sinjai Barat, sekitar 10 Km kearah timur. Lalu berbelok ke utara (kiri), memasuki Arango, dan dari Arango secara perlahan menembus sekatan-sekatan pegunungan terjal yang merupakan batas Sinjai – Gowa.

Dari Arango, lalu terus ke utara hingga memasuki Desa Bontosalama, yaitu Tanah Lembang. Dari ibukota desa ini, berbelok ke arah timur, (setelah melewati pasar desa dan disamping lapangan), karena beberapa berhenti, maka saya mencapai Tanah Lembang sekitar jam 07.00 malam. Sesudah beristirahat di rumah salah seorang tokoh pemuda disitu, Arfah Cakkari, dengan hujan yang gerimis, maka perjalanan dilanjutkan ke Turunan Baji.

Turunan Baji adalah sebuah perkampungan tua, yang istilah adatnya adalah Soppeng, dan tiba di rumah kawan, Dg.Tiro, yang juga adalah Fasilitator Sulawesi Channel bersama Arfah, sekitar jam 07.30 wita. Setelah mendapat suguhan teh hangat, maka perjalanan motor dilanjutkan hingga diujung perkampungan.

Dari ujung Turunan Baji, perjalanan dilanjutkan dengan kedua tungkai kaki yang sudah mulai loyo, apalagi seharian diguyur hujan, tapi karena semangat ’45, maka ayunan kakipun diteruskan diantara kelamnya malam, dan kelamnya hutan-hutan rakyat.

Lepas hutan-hutan rakyat, saya bersama 3 kawan lain, memasuki hamparan persawahan, dengan hanya mengandalkan lampu HP, kami terus menyusuri pematang-pematang mungil (ciri persawahan di dataran tinggi).

Entah sudah berapa lama melangkah sambil menghindari terjangan anjing-anjing liar yang terus mengaung menengkas suara air deras DAS Tangka / Tanggara’. Dan setelah memastikan diri tiba di pinggiran sungai, maka kami menyeberangi jembatan gantung yang baru saja dibangun masyarakat atas pembiayaan dari proyek PISEW-PNPM.

Lepas jembatan gantung yang sekitar 80 meter panjangnya itu, kami dihadang pendakian yang sangat panjang (bagi ukuran kami). Saya pun ngos-ngosan, apalagi tidak ada persiapan pemanasan sewaktu masih di Makassar.

Saya tertinggal cukup jauh di belakang, karena berbekal kerel / rangsel dengan peralatan pelatihan, sehingga tidak mampu mengejar kawan-kawan, apalagi factor usia yang memang sangat menentukan daya tahan perjalanan. Karena rasa kepedulian yang tinggi, ransel terpaksa dioper kawan lain.

Alhamdhulillah, sekitar 30 menit kemudian, sekitar pukul 10.30 malam, kami mendapat sambutan yang sangat meriah, yaitu gonggongan anjing dari rumah ke rumah. Sambutan ini justru menambah semangat kami melanjutkan langkah membela pedukuhan itu.

Tak lama kemudian, sampailah kami di rumah Kepala Dusun Tonrong, Syarifuddin, yang terletak di tengah-tengah perkampungan. (sultan darampa)

Ulla : Komunitas Adat Kampung Durian

2011-09-10T11:18:00.000+08:00

Menongok komunitas adat Ulla yang terletak di jantung gugusan dataran tinggi Bowonglangit Teluk Bone, Desa Mattirowalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tentu tidaklah mudah. Sepanjang perjalanan yang jaraknya sekitar 30 Km dari poros Bone – Sinjai, memang tergolong jarak yang sangat pendek, tapi untuk mencapainya butuh energi yang prima, karena hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki, atau dengan motor.

Motornya pun harus yang terbiasa untuk perjalanan berat, karena selain jalan tanah, apalagi kalau musim penghujan, juga adalah batu-batu gelondongan yang menghadang di atas kepala, belum lagi countur jalan yang membelah puncak-puncak gugusan bukit. Tergelincir sedikit pun, ngarai pun sudah mengangga pada kedalaman 200 hingga 300 meter di dasar jurang.

Dengan jarak tempuh normal sekitar 3 – 4 jam perjalanan naik motor, akhirnya rombongan sampai di Kampung Ulla, dimana sebuah perkampungan adat yang dihuni para nenek moyang ratusan tahun silam. Bahkan hingga kini tapak-tapak perkampungan ini masih menyisahkan ribuan cerita dan sejarah masa lalu.

Tapak-tapak yang masih sangat jelas adalah tumbuhnya pohon durian yang sudah berusia lebih dari seratus tahun, dimana para penduduk setempat, rata-rata mewarisi 3 – 7 pohon durian perkepala keluarga. Batangnya pun tak tanggung-tanggung, berdiameter sepelukan 2 – 3 lingkar tangan orang dewasa.

Menurut kepala Dusun Ulla, Puang, bahwa Ulla adalah saksi sejarah perjalanan Sulawesi yang panjang, utamanya soal kampung ini adalah markas utama DI / TII sector selatan, momok putih, pasukan elit Kahar Muzakkar untuk Kowilham selatan-selatan dibawah pimpinan Bahar Mattaliu.

Setelah masa damai pasca DI / TII dan Gestapu PKI, kampung ini tetap berpenghuni dan hidup damai secara turun-temurun, dimana penduduknya mengabaikan seruan pemerintah republik untuk turun membuat perkampungan baru sepanjang poros Bone – Sinjai.

Sayangnya, karena perkampungan, bahkan wilayah administrasi Desa Mattirowalie, adalah kawasan hutan lindung. Penetapan ini memang sangat disayangkan masyarakat, karena menurutnya, mereka telah menghuni kampung-kampung sepanjang gugusan dataran tinggi Bowonglangit ini semasih pemerintahan Kerajaan Bone, atau sebelum pemerintahan RI terbentuk.

“Kami lebih tua daripada Negara kami yang sangat kami cintai ini, tetapi berpuluh tahun, kami nyaris tidak mendapat perhatian,” katanya. Dan satu-satunya katanya bantuan pemerintah adalah untuk perintasan jalan tanah, tapi itu pun bantuannya tidak datang, sehingga masyarakat terpaksa harus berswadaya untuk menyewa alat berat (mobil dozer) sehingga isolasi yang sudah ratusan tahun mengungkungnya sudah dapat ditembus dengan motor.

Dengan motor ini, hasil-hasil bumi bagi petani Ulla tidaklah diangkut dengan pikulan, menjinjing atau dengan kuda hingga harus bermalam minimal satu malam untuk mencapai pasar kecamatan. “Kami secara turun-temurun menghidupi diri dengan hasil jualan gula merah dan durian. Dari hasil itu, lalu kami beli beras,” Ny.Bunga, yang hanya tammatan pendidikan dasar ini.

Sang ibu rumah tangga ini pun bercerita, sebenarnya kehidupannya tidak terlalu memprihatinkan, meskipun beli beras seandainya jalan yang menghubungkan kampungnya dengan kampung-kampung di lainnya sudah dapat terjangkau dengan baik, karena hanya dengan sistem ojek saja, petani sudah dapat menikmati hasil penjualan durian dan gula merahnya.

Jadi meski masa-masa sulit masih terus bergelayut pada penghidupan masyarakat adat ini, tetapi mereka tetap optimis bahwa suatu waktu nanti “masa cerah” itu akan datang. Optimisme ini pun digantungkan pada pemerintah setempat.

Ribuan Warga Sambut Jambore Kader Perencanaan

2011-07-09T12:13:00.000+08:00

Pameran dan Jambore Kader Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif yang digelar di Desa Julubori Kecamatan Palangga Kab.Gowa - Sulsel

Makassar, (KBSC).
Warga Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan berinisitif untuk menggelar “jambore kader perencanaan penganggaran partisipatif”. Inisiatif ini bersambut dengan dukungan dari Pemerintah Desa Julubori, Yayasan WaKIL, ACCESS Phase II dan Pemerintah Kabupaten Gowa. Ribuan warga desa, termasuk dari warga desa tetangga memadati perkampungan Dusun Borong Bilalang Desa Julubori.

Jambore yang dilengkapi dengan pameran dari 26 desa di Kabupaten Gowa juga turut dihadiri berbagai kalangan, selain pemerintah, juga datang dari aktivis LSM dan media. Peserta utama yaitu 120 orang dari desa-desa di kabupaten, seluruh pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, SKPD Kab.Gowa, dan unsure-unsur lain.

Jambore ini juga menampilkan berbagai inovasi dan kreasi dari warga dan organisasi warga, termasuk kelompok tani, kelompok tani hutan, kelompok ternak, kelompok pengrajin kue dan anyaman, termasuk kelompok simpan pinjam perempuan yang mendapatkan dana hibah dari program PNPM, PKK, LKMD,BPD, karang taruna, koperasi, remaja masjid dan organisasi rakyat lainnya.

Dari sekian banyak kreasi yang dipamerkan, diantaranya adalah “kopi tuak”, sebuah menu racikan dari warga dan kader-kader pemberdayaan masyarakat dari Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong. Selama ini, menurut Fasilitatornya M.Natsir Dg.Tola, bahwa masyarakat Parigi sebenarnya sudah lama menggunakan menu-menu tersebut diatas, bahkan dulu, belum dikenal banyak gula pasir, dimana masyarakat minum kopi menggunakan gula aren.

Caranya, adalah menghidangkan air panas dengan seduhan kopi hitam, lalu disamping gelas itu disiapkan juga potongan-potongan kecil gula aren. Jadi ketika kita menkonsumsinya, yaitu langsung minum kopi pahitnya (seperti biasa minum air putih), lalu cepat-cepat masukkan gula aren tersebut ke dalam mulut, sehingga kopi dan gula aren nanti bercampurnya di tenggorokan.

Tapi alhasil, dengan seringnya warga berkumpul dan berdiskusi, yang selama ini intens membuat perencanaan pembangunan di desa, mereka bersepakat bagaimana kalau proses pembuatan gula merah itu tidak semuanya jadi gula merah, tapi ketika cairan dari air nirah itu mulai mendidih, ketika warnanya sudah mulai putih keruh, maka air nirah tersebut diangkat, lalu didinginkan.

Nah, karena prosesnya setengah matang, antara air nirah asli dan belum jadi kristal atau air mengental, maka rasa dan baunya masih sangat kental. Jadi dengan air setengah jadi gula ini kemudian itu nantinya dicampurkan dalam kopi pahit, dimana air nirah dan kopinya dimasak secara bersama-sama sampai mendidih. Rasanya, mak nyos,…

Kopi tuak ini juga dirasakan oleh sejumlah pengunjung pameran dan jambore, malah Bupati Gowa yang diwakili Asisten I Pemkab Gowa sewaktu usai membuka acara tersebut, sempat melihat proses pembuatan kopi tuak itu. Dg Tola mengakui, kopi tuak ini sudah diurus perizinan hak patennya. (sultan darampa)

ANGGOTA BPD : Kader dan Politisi Perempuan Perencanaan Partisipatif

2011-06-28T11:43:00.000+08:00

Politisi perempuan. Panggilan ini karena dia satu-satunya anggota BPD dari 11 anggota BPD Desa Julubori, dan sepanjang pemerintahan Desa Julubori untuk pertama kalinya diduduki oleh kaum perempuan.

Ia memang bukan orator ulung, ia juga bukan singa betina panggung, ia juga tidak piawai dalam menyusun kata-kata dan argumentasi. Karena ia tidak pernah didik untuk menjadi politisi, tapi karena cita-citanya untuk mendorong dan mengangkat perempuan-perempuan Desa Julubori untuk berperan, membantu sang suami-suami agar kehidupan ekonomi rumah tangga menjadi semakin baik.

Itulah Mantasia Dg Bollo, perempuan single parent yang tinggal di Desa Julubori telah menyumbangkan hidupnya bagi aktivitas sosial di desanya, tak ada pertemuan-pertemuan tingkat desa yang tak akan diikutinya, dan tak ada pula organisasi-organisasi di desa yang tak ikut didalamnya. Tujuannya, agar semua itu, ada perempuan-perempuan yang terlibat aktive dalam kegiatan sosial di desa, juga agar setiap organisasi di desa harus ada keterwakilan perempuan.

Dg Bollo bermimpi ke depan, agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tuanya menyekolahkannya, apalagi sekarang pendidikan di Gowa gratis. Meski gratis, tapi transport dan kebutuhan lain tetap menjadi tanggungjawab orang tua, sehingga masih banyak dijumpai anak-anak putus sekolah di desanya.

Dia juga mengharapkan agar peremuan-perempuan mendapat pendidikan keterampilan, misalnya keterampilan menjahit, keterampilan mendaur ulang sampah menjadi bahan tas, atau aksesoris lainnya, juga kemampuan bagi perempuan untuk membuat anyaman-anyaman.

Bagi Dg.Bollo, ia terus bekerja bagi desanya, dan meminta kepada pemerintah desa agar setiap program-program dibuka secara bersama-sama, dirapatkan atau dimuasyawarakan, sehingga roda pemerintahan Desa Julubori berjalan ke arah yang lebih optimal.

“Untuk pertama kalinya Kades Julubori telah melibatkan semua unsur dalam pengambilan keputusan bagi pemerintahan desa. Kita selalu bersama-sama mengambil keputusan, jadi kekuatan Desa Julubori terletak pada warga yang dilimpahkan (dimandatori, red) melalui BPD, lembaga-lembaga desa dan organisasi-organisasi desa,” ungkap Dg. Bollo.

Ia juga mengharapkan ke depan, agar inisiatif peraturan-peraturan (regulasi red), mendapatkan bimbingan atau pelatihan dari luar, sehingga aparatur desa dan segala sistem penyokongnya dapat mengetahui dengan baik pembuatan peraturan atau regulasi yang ada di desa.

*********
Mantasia yang akrab dipanggil Dg Bollo,adalah perempuan yang ulet, tanpa dukungan suami, ia terus bekerja untuk menghidupi orang tuanya, adik-adiknya dan keluarga lainnya. Jadi setiap hari Dg Bollog berada di warung daruratnya jika tidak ada kegiatan-kegiatan di desanya.

Sejak awal, kira-kira tahun 1988, Dg Bollo sudah ikut aktif terlibat di dalam PPK, waktu itu Dg Bollo masih sekolah, SMA. Kemudian setelah tammat, juga masih aktif di Pos Yandu. Pada Pos Yandu sebagai ketua pos, maka tugas-tugas kesehariannya adalah menimbang bayi. Ini dilakukan semata-mata pengabdian sosial, karena baginya soal honor atau gaji tidak terlalu dipersoalkannya, karena dia sendiri punya jualan-jualan kecil, meskipun itu omsetnya sangat kecil.

Membantu kaum ibu-ibu dalam pelayanan kesehatan, baginya sudah merupakan kesenangan tersendiri,hal ini dapat dibuktikan ketika ada kegiatan pos yandu yang merupakan bagian dari program strategis desa, maka terpaksa harus meninggalkan kegiatan jualannya.

Kesuksesan di pos yandu, mengantar Dg Bollo, (perempuan yang katanya ketakutan menikah, karena teman-temannya banyak punya pengalaman gagal dalam mempertahankan keluarganya, alias cerai), dipercaya memimpin kelompok SPP (simpan pinjam khusus perempuan, sebuah program dari PNPM).

Dengan SPP ini, maka kekuatan ekonomi warga terus bergerak, malah SPP ini semakin membuat warga, utamanya anggota kelompok selain mendapatkan penambahan modal kerja, atau modal jualan, juga sudah dana simpanan bersama.

Prestasi Dg Bollo di SPP ini semakin mengantar masyarakat untuk membangun dirinya, termasuk membangun ekonomi keluarganya, dengan pengembangan usaha-usaha alternatif bagi ibu-ibu desa.

Kemudian atas kesepakatan bersama, Kades Julubori Muhammad Ansar, telah meminta agar seluruh kelompok-kelompok mempersiapkan kelengkapan organisasinya kelompoknya, karena akan mengelola ternak unggas secara bersama-sama. Ternak unggas ini atas inisiatif warga yang selama ini telah beternak dengan baik, apalagi adanya dukungan sumber daya alam, tetapi hanya dikelola secara berorangan.

Dengan tenak itik dan ayam kampung ini, maka bentuk pengelolaannya diatur oleh masing-masing kelompok. Makanya, setiap ketua kelompok, termasuk Mantasia sebagai Ketua Kelompok II Program Keluarga Harapan (PKH) Departemen Sosial, juga akan mengelola ternak itik atau ayam kampung. (sultan darampa)

BINTANG : PERUBAHAN Jual Nasi Sambil Fasilitasi Kelompok

2011-06-22T12:28:00.000+08:00

Nanang Ikrani adalah seorang ibu yang usia 25-an tahun dengan anak dua orang. Sehari-hari bergelut dengan demi pemenuhan ekonomi keluarga, dengan menghidupi 3 orang anggota keluarganya, yaitu dua orang anaknya dan seorang adiknya.

Kehidupan Nanang terasa sangat berat, apalagi untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. “Saya membesarkan anak-anakku tanpa suami, dimana suamiku meninggalkan saya sejak delapan tahun yang lalu,” katanya sambil mengenang masa lalu.

Untungnya Nanang mendapatkan sokongan dari program Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH). Dalam PKH ini Ibu dua orang anak ini akhirnya lambat-laun kebutuhan ekonomi keluarga secara berlahan mulai teratasi, meski tidak secara keseluruhan.

Ditengah jeratan ekonomi keluarga, Janda muda ini juga mulai melirik kegiatan-kegiatan sosial di desanya, pada awalnya ia ikut program PKH atas nama orang tuanya, karena orang tuanya sudah meninggal, maka ia menjadi ahli waris dari bantuan Depsos tersebut, apalagi memang Ibu Nanang juga memenuhi syarat sebagai dana penerima bantuan.

Berangkat dari pengalaman itu, maka Ibu Nanang juga mulai aktive di kegiatan-kegiatan desa, misalnya ia sudah berani bicara, termasuk berani bicara dengan Kades Julubori sebagai pemegang mandat tertinggi pemerintahan di desa itu.

“Jadi setiap pertemuan desa, saya sudah mulai dilibatkan, tapi memang awal-awalnya saya juga gugup bicara. Awalnya hanya ikut saja, tapi lama-kelamaan, akhirnya saya sudah bisa sedikit bicara, dan sekarang malah saya sudah bisa memberikan masukan-masukan kepada Pak Desa secara langsung,” urainya.

Hal ini terjadi pada bulan Desember 2010, dan terus mengawal pembangunan desa bersama dengan perempuan desa lainnya. Dari situ kemudian, Nanang dipercaya sebagai Ketua Kelompok I Borong Bilalang dalam Program Keluarga Harapan.

Karena posisinya sebagai ketua kelompok, maka setiap rencana-rencana pembangunan desa, sudah aktiv terlibat, diskusi, dan bersama-sama mengambil keputusan bersama.

Jadi keaktifan dirinya, juga pertanda bahwa kesadaran perempuan di dusunnya juga telah berpartisipasi dalam pembangunan secara aktive, utamanya pengurus kelompoknya aktive mengikuti pertemuan dan kegiatan-kegiatan sosial di Desa Julubori.

Menurut Nanang, bukan hal mudah untuk melakukan semua itu, karena sebagai single parent, disamping memenuhi kebutuhan keluarga dimana dia menjadi kepala keluarga, juga terus bekerja bersama-sama masyarakatnya, termasuk kelompoknya.

Meski begitu, dia mengalami hambatan-hambatan dalam mempercepat partisipasi perempuan, karena menurutnya perempuan Dusun Bilalang membutuhkan tenaga pengajar yang dapat mendidik perempuan-perempuan Desa Julubori dari berbagai aspek, termasuk soal tenaga ahli dalam peternakan unggas, misalnya peternakan itik dan ayam kampung. “Ternak ayam potong disini tidak dapat dikelola secara berkelompok oleh masyarakat, tapi kalau ternak itik atau ayam untuk setiap kepala keluarga maka sangat cocok,” katanya.

Di balik kesukesan Nanang didalam mengawal kelompok dan masyarakat Desa Julubori, yaitu Musabir dari petugas Dinas Sosial dengan progam keluarga,Dg Bollo (tokoh perempuan), Kades Julubori, dan lainnya.

Dengan kegiatan-kegiatan sosial ini, maka saya banyak mengalami perubahan, tak terkecuali perubahan ekonomi. Tetapi meski demikian ekonomi keluarga harus menjadi prioritas utama dengan terus berjualan di emperan toko, dari situ memang pembelinya terkadang tidak menentu, tetapi itu sudah dapat sedikit demi sedikit meringankan keluarga, karena uang transport anak-anaknya yang sekolah dapat teratasi.

Jadi hikmahnya, karena terlibat didalam mengurus kegiatan-kegiatan di desa, maka waktunya kami atur, sehingga jualan juga tetap berjalan. Itulah gambaran, bagi perempuan-perempuan yang terus bergelut dengan lilitan ekonomi keluarga tapi tak pernah terlepas dari proses pembangunan di desa. (sultan darampa)

BINTANG PERUBAHAN : Beban Ganda

2011-06-20T14:32:00.000+08:00

SAYA adalah salah seorang perempuan (30 tahun) tinggal di Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa – Sulawesi Selatan. Sehari-hari saya bekerja serabutan, kadang bekerja membantu di sawah, kadang membantu program desa dari kepala desa, tak lupa juga harus mengurus rumah tangga. Semuanya saya lakukan demi menghidupi kedua anakku yang setelah sekian tahun ditinggal oleh bapaknya. “Suamiku meninggalkan saya dan kedua anakku tanpa penjelasan yang masuk akal,” katanya menutupi kesedihan hatinya.

Menurutnya, salah satu alasan suaminya minggat, karena perempuan umur 30-an tahun yang pernah mengecap pendidikan di Universitas Hasanuddin meski tidak menyelesaikan studinya, adalah karena saya juga mau active seperti dengan beberapa perempuan desa yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa, apalagi saya pernah menuntut ilmu di perguruan tinggi.

Tetapi niatnya untuk ikut membawa perubahan di desanya, selalu terhalang oleh suaminya. “Kenapa kamu repot-repot mau kerja, mau active di kantor desa, atau apalagi kalau ada kegiatan di kantor desa, cukup kami jadi ibu rumah tangga saja, apa yang kurang, mau makan silahkan makan,” kata sang suami seperti yang ditirukan ole Ros.

Jawaban sang suami memang sangat efektive, sehingga Ros, tidak pernah lagi aktiv pada kegiatan-kegiatan sosial, malah berkumpul dengan bekas teman-temannya yang juga active sebagai ibu-ibu “aktivis” di desanya juga tidak diizinkan. “Tetapi saya rasa bukan karena factor itu suami saya meninggalkan keluarga ini, karena permintaannya untuk tidak bekerja sudah terpenuhi. Dan tanpa saya ketahui sebab-sebabnya, tiba-tiba menghilang dengan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga dimana anak-anaknya yang masih kecil-kecil membutuhkan biaya hidup,” kenang Ros.

Karena saya merasa tidak mendapat perlakuan adil karena meninggalkan saya dan keluarganya tanpa ada penjelasan, yang kemudian sekitar setahun baru saya tahu bahwa ternyata ia sudah kawin lagi di tempat lain, akhirnya saya mengambil inisiative seperti cita-cita semula. “Saya sudah mulai active lagi pada kegiata-kegiatan sosial, seperti menjadi KPM, dan saya senang disitu, karena selain mendapat teman, juga saya merasa bahwa nasib “jelek” saya tidak sia-sia, karena banyak teman-teman KPM, utamanya di desa lain, menjadi sahabat-sahabat.

“Suatu hari nanti, saya tetap bertekad untuk terus berjuang, minimal ingin mengatakan, utamanya dalam Desa Julubori, bahwa orang seperti saya, janda, masih bisa berbuat banyak, selain bisa menghidupi keluarga dengan 2 orang anak, juga masih sempat membantu orang lain, masih sempat berdiskusi dengan apart desa tentang apa-apa yang akan dilakukan, tentang rencana-rencana apa bisa dilakukan untuk membuat perubahan di desa.

Saat ini, setelah mengikuti beberapa kali training, saya juga dapat menfasilitasi pertemuan-pertemuan, FGD, atau rapat-rapat di kantor desa, termasuk menfasilitasi sensus rumah per-rumah di dalam Desa Julubori. “Saya juga kaget dapat melakukan semua ini, saya tidak pernah membayakan akan seperti ini jadinya, apalagi secara mental saya terpuruk, dan sempat sidrom atas kasus menimpah keluarga saya. Tetapi setelah menjalani semua ini, ternyata saya bisa menjalani dengan baik, tanpa ada dampak-dampak negative terhadap terhadap psikologi saya, termasuk keluarga saya dan anak-anak saya,” katanya sembari tersenyum.

Ros memang terkenal ulet dimata teman-temannya sesama KPM, atau sesama kaum ibu-ibu di Desa Julubori. Menurutnya, dukungan yang paling terasa adalah nama besar keluarga, nama baik orang tua dan nenek moyang, sehingga apa yang dilakukannya saat ini, secara sosial di masyarakat adalah factor pendorong yang paling kuat.

Sekedar diketahui bahwa Desa Julubori, apalagi dibawa kendali kepala desanya, Muhammad Ansar, percepatan pembangunan di segala bidang sangat terasa. Beberapa program yang telah masuk di desa ini antara lain :
1.Rehab dan pembangunan jalan-jalan di dalam Desa Julubori, termasuk jalan-jalan tani, sudah diaspal dan di-papinblok.
2.Tempat-tempat layanan umum, Pustu dan rumah-rumah ibadah juga telah mengalami rehabilitas dan pembangunan.
3.Secara swadaya, Desa Julubori membeli Mobil Kijang untuk layanan cepat bagi warganya yang membutuhkan pertolongan. Mobil ini dinamai, Mobil P3K, khusus untuk mobil angkutan bagi warga sakit untuk diantar ke puskesmas, atau ke rumah sakit. Juga mobil difungsikan dalam mobilitas tinggi, seperti keperluan bagi warga yang membutuhkan trnasportasi ke kabupaten lain.
4. Banyak program yang masuk disini, utamanya PNPM, IPP, P2TP, serta sejumlah proyek-proyek dadakan lainnya.

Nah, didalam mendorong percepatan pembangunan, termasuk pemangunan fisik, sosial keagamaan, maka salah satu andalannya pemerintah desa adalah kader-kader pemberdayaan (KPM), utamanya bagi KPM yang telah mendapat penguatan kapasitas dari kemitraan Yayasan WaKIL – ACCESS ini.

“Secara pribadi, saya rasakan besar sekali manfaat dari pelatihan-pelatihan ini, karena selain ilmunya, juga yang utama pengetahuan itu dapat diterapkan langsung di desa-desa, malah ada kepala desa lain menawarkan diri untuk kami bantu, tetapi memang kami tidak jawab bersedia atau tidak, karena itu kewenangan Kepala Desa Julubori,” tandas Ros mengakhiri ceritanya. (sultan)

Obor Keilmuan Kakanwil Depag Sultra (2)

2011-05-05T12:03:00.000+08:00

Makassar, (KBSC)
Hidup ini adalah sama dengan sejarah pribadi, misalnya pekerjaan itu tidak perlu pilih-pilih asal halal. Jadi disamping jual ikan, juga gembala sapi, itu dimulai sejak SR (sekolah rakyat), pagi-pagi bawa sapi ke rumput setelah subuh, atau menggiring sapi sambil menuju sekolah. Nah, di tengah-tengah jam istirahat, saya manfaatkan waktu untuk menggiring sapi ke sungai atau kali guna memberi minum, apalagi kalau sudah tengah hari, selesai setelah diikat di padang rumput, lalu kembali lagi ke sekolah.
Waktu di PGA, jumlah siswa-siswi kurang lebih 40-an orang, anak didik, dan dahsyat lagi, karena yang hanya berhasil menyelesaikan ijazah PGA-nya hanya 4 orang untuk lanjut kuliah.

Jadi dalam bekerja motto saya cukup sederhana. Asal saya bisa dapat pekerjaan, saya terus bekerja, dan akibatnya, saya tidak pernah bayangkan hasilnya seperti sekarang ini. Apalagi waktu, kebanggaan betul bagi saya, karena belum ada orang Tolaki yang jadi pejabat di Depag, baru saya kemudian.

Apalagi waktu yang jadi kepala kantor atau Kandepag biasanya hanya satu atau dua orang saja, misalnya H. Muh. Samir dan H. Duman Badaru, selebihnya tidak ada, belum ada penjabat kepala bidang, jadi pejabat waktu tidak ada stafnya .

Tapi sebelum jadi Kakanwil Depag, saya awalnya jadi guru dulu, itu selama 3 tahun. Kemudian, jadi wakil kepala sekolah pada tahun 1968-1989. Tahun 1990, jadi Kepala Mts 1 Kendari, sampai tahun 1998. Tahun 1999, jadi kepala sekolah Mts 2, selama setahun, karena tahun 2000 diangkat menjadi kepala seksi perguruan dengan golongan IV/A di Kandepag sampai 2002. Tahun 2002, masih di Kanwil Depag, diangkat menjadi Kabag TU sampai 2005. Puncaknya, pada 14 November 2005 dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara waktu, Ali Mazi SH, sebagai Kakanwil Depag Propinsi Sultra, sampai sekarang.

Sebagai Kakanwil, saya memprioritaskan agar 529 kepala madrasah di Sulawesi Tenggara sudah berpendidikan master atau S2, karena sebelmunay, yakni tahun 2009, sudah 350 kepala madrasah atau guru, atau pengawas sementara menjalani kuliah S2. Pada Tahun 2013 nantinya, maka semua Kandepag lulusan doktor, S3. Tujuannya, agar lembaga-lembaga pendidikan semakin kredibel. (anno-nining)

Obor Keilmuan Kakanwil Depag Sultra

2011-05-05T11:58:00.000+08:00

Makassar, (KBSC)
“Saya asli Tolaki, lahir di Labibia, kurang lebih jaraknya 3 kilometer menuju tempa wisata Batu Gong, Konawe. Saya sekolah SD 62 di Sekolah Rakyat Wawombalata. Sekolah SMP Muhammadiyah di Mandonga. Tahun 1969 -1972 mengikuti Pendidikan Guru Agama, lalu Lanjut Pendidikan Guru Agama selama 6 tahun sampai tamat tahun 1974. Lalu kuliah di IAIN di Tipulu pada tahun tahun 1975,” itulah komentar pengantar Kakanwil Depag Propinsi Sultra, H.Abdul Muis, ketika mengawali wawancarai.

Berikut cerita tutur H.Abd.Muisketika mengenang perjalanan hidupnya sampai saat ini, sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Tenggara.

Dulu saya sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah yang terdekat hanya 3 kilometer jalan kaki. Jadi, sejak SD kelas 3, tahun 65-an, sudah membantu orang tua jual ikan, dan pikul ikan dari Erpaka Batu Gong sampai Bundaran Mandonga, dan di pasar tradisional itulah kemudian dijual. Kalau lagi kurang pembeli, ya sewaktu-waktu dipikul lagi ke Abeli sawah, malah terkadang siang atau malam.

Tapi, sewaktu di PGA, saya masuk 4 hari belajar, terhitung 2 hari bolos, kalau tidak, saya tidak bisa sekolah, jadi hari bolos itu untuk kerja. Kenapa, karena saya 6 bersaudara, Sekolah PGA Wawombalata, kurang lebih 12 kilometer jalan, dan itu harus terjadi tiap hari. Jadi kalau tidak mau terlambat, terpaksa harus star dari rumah ketika masih dini hari, atau paling lambat jam 04 subuh.

Karena keadaan kampung gelap gulita, belum ada listrik, daripada takut terjatuh atau tergelincir yang membuat pakaian pada kotor, jadi ketika siap-siap bukan hanya alat-alat belajar yang disiapkan, tapi juga harus siap payung, (biasanya payungnya kadang daun pisang atau daun jatih), takutnya kehujanan. Juga yang tak kalah penting adalah pakai obor, apalagi sepanjang perjalanan, kiri-kanan jalan gelap gulita, dan setelah melalui jalan sepanjang 12 kilometer itu, maka saya tiba di sekolah kira-kira jam 07 pagi. Begitu pula ketika pulang, tiba di rumah paling cepat jam 04 sore.

Tahun 1974-1975 menjelang tamat sekolah guru, ada bus “Hanura”. Sewaktu-waktu bisa naik bus bila ada uang, tapi itu jarang sekali terjadi, karena sangat diirit. Bus itu pun harus antrian, karena bus hanya satu buah, jadi kadang uang tapi tidak muat, kelebihan penumpang. Kalau begitu ya, terkadang juga terpaksa menunggu truk, (yang khusus dinaiki pegawai), kadang kita di toki. Tapi yang lebih umum adalah jalan kaki lagi sepotong perjalanan.

1979 selesai sarjana muda. Selama kuliah tetap menjual ikan, tapi karena kita sudah mahasiswa hanya sewaktu-waktu. Nanti tahun 1975 mulai kenal dengan seorang gadis, tak lama kenal, akhirnya tahun 1978 menikah di Kabaena, Bombana. Tahun 1978, setelah menikah, sang istri terangkat jadi guru MIN di Kota Kendari. Lalu 1979 selesai, lalu lanjut honorer di IAIN di Tipulu, Sampai 1981 jadi guru MTS 2 Kendari. (nining-bersambung)

Penelitian Terbaru tentang Kepiting (2)

2011-04-30T10:33:00.000+08:00

Makassar, (KBSC)

Bayam ini diekstrak kemudian kandungan hormon molting yang terdapat pada bayam disuntikkan pada pangkal kaki kepiting. Hal ini dilakukan karena pangkal kaki kepiting mempunyai bagian yang lunak serta memiliki pembuluh darah, sehingga memudahkan kerja hormonal untuk molting.
Hasilnya cangkang yang dulunya keras akan menjadi lunak setelah disuntikkan dengan hormon molting yang terdapat pada bayam tadi, sehingga memudahkan konsumen untuk mengonsumsinya. Selain itu, nilai nutrinya juga lebih tinggi karena mengandung chitosan dan karotenoid yang terdapat pada cangkang kepiting.

Ibu kelahiran Makassar 23 Januari 1965 ini tidak sendiri. Ia bersama timnya dari Balai Riset Budidaya Perikanan Air Payau Kabupaten Maros. Lokasi penelitian mereka di Balai Riset Budidaya Perikanan Air Payau di desa Bontoloe, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
”Saat ini kami masih uji coba melakukan tahap laboratorium dalam skala kecil dan kelak ditindaklanjuti dalam skala besar. Insya Allah tahun depan kita sudah dapat mengenalkannya kepada masyarakat,” harap Ibu yang medapat gelar doktornya di Institut Pertanian Bogor ini.

Selama ini kepiting diburu secara liar oleh para nelayan di perairan nusantara. Apalagi permintaan pasar ekspor yang mengutakamakan kepiting betina yang masih bertelur. Penangkapan kepiting secara liar ini telah mengakibatkan populasi kepiting menurun dan mengganggu ekosistem alam. Oleh karena itu, perempuan yang akrab dipanggil Ibu Yus ini, mengharapkan adanya pembudidayaan kepiting oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan ini.
”Kalau kepiting diburu terus di alam, maka itu akan habis. Jadi kita memang harus mengadakan pembenihan,” ujar ibu yang memakai jilbab ini.

Menurutnya banyak daerah yang berpotensi untuk mengembangkan usaha budidaya kepiting ini, misalnya memberdayakan kembali tambak udang yang ada di Kabupaten Barru. Secara ekonomi budidaya kepiting ini akan mengahasilkan keuntungan yang besar karena merupakan komoditas ekspor yang menjanjikan.

Saat ini, di Sulsel jenis kepiting yang cocok untuk dibudidayakan yakni kepiting bakau dan kepiting rajungan. Kedua jenis kepiting ini dapat dijumpai dengan mudah di alam. Kepiting bakau dapat ditemukan di alam terbuka dan sebagian kecil telah dibudidayakan oleh masyarakat. Biasanya terdapat di beberapa daerah aliran sungai, dan sawah-sawah petani. Sedangkan kepiting rajungan dapat hidup di beberapa habitat, termasuk tambak-tambak ikan di perairan pantai yang mendapat masukan air laut dengan baik. Kepiting ini juga dapat hidup pada kedalaman 0-6 meter.

Petambak kepiting tak perlu menunggu lama untuk memanen kepitingnya. Cukup dalam waktu tiga bulan kepiting yang dibudidayakan ini sudah dapat dipanen. Kepiting sudah bisa di disuntikkan dengan hormon molting setelah berumur kurang lebih satu bulan atau ukuran kepiting sudah mencapai 7 cm. Setelah molting ukuran kepiting ini dapat bertambah menjadi 9-10 cm atau mencapai pembesaran 30 persen. Setelah itu dipelihara lagi sampai kurang lebih satu bulan.

Kedua jenis kepiting ini umumnya dijual dalam bentuk segar, sedangkan untuk ekspor daging kepiting ini umumnya dalam bentuk daging beku yang dikemas dalam kaleng.
Membudidayakan kepiting dengan sendirinya dapat memberikan keuntungan secara ekonomi maupun sosial. Industri kepiting membutuhkan tenaga kerja yang banyak, mulai dari penangkapan, pengumpul, dan pembudidaya. Dari banyaknya proses ini membutuhkan tenaga kerja yang tak sedikit. Bila usaha ini dapat merangsang bisnis desa maka mengurangi arus urbanisasi dari desa ke kota.
” Tahun depan kita mencoba untuk uji coba secara lapangan kepada masyarakat. Hitung-hitung mencoba untuk berpartisipasi mencipatakan lapangan kerja itu cita-cita mulianya,” ujar dosen yang telah merangkumkan bukunya yang berjudul ''Mengenal Kepiting Komersil di Dunia'' ini. (h.m.dahlan abubakar - ProFiles - bersambung)

MUNA MEKAR (1) : Menakar Budaya Wuna

2011-04-25T12:41:00.000+08:00

Kabupaten Muna dalam kemudi L.M.Baharuddin terus berbenah, kini semakin mantap mempersiapkan pemekaran. Untuk syarat-syarat itu, tentu dibutuhkan kelengkapan administrasi negara.(f:kutu.com)

Makassar, (KBSC).

Kabupaten Muna, setelah sebagian wilayah administrasinya dimekarkan ke dalam Kabupaten Buton Utara, kini kabupaten kepulauan tersebut tidak lama lagi akan kembali mekar menjadi dua kabupaten dan satu kota. Yakni, kabupaten induk (Kabupaten Muna sendiri), Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha.

Keunggulan Kabupaten Muna masih ditunjang dengan berbagai sumber daya alam, seperti areal persawahan sekitar 1.400 hektar, disupport dengan berbagai infra struktur lainnya. Sementara keunggulan kabupaten baru nanti, Kabupaten Muna Barat, yaitu terletak pada sumber daya kelautan dan pesisir.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Muna, Lakusa, di Makassar mengatakan, kekayaan bawah laut dengan keragaman speciesnya lebih kaya dari Wakatobi. Menurutnya, kalau Wakatobi jenis species bawah lautnya hanya sekitar 1.500-an jenis, sementara di Selat Muna (yang mengapit antara Kepulauan Muna dengan daratan besar pesisisir selatan Sulawesi Tenggara) sedikitnya terpendam 2.000-an species.

“Keragaman ini belum termasuk populasi ikan yang melimpah ruah, makanya nelayan-nelayan dari Teluk Bone (Sulawesi Selatan pesisir timur dan selatan) juga melayari kawasan ini,” ungkap Lakusa.

Hal ini dimungkinkan, Lakusa menerangkan, karena di Selat Muna itu, terdapat arus yang keras, utamanya pada musim-musim tertentu, dan seperti diketahui tempat bersarangnya ikan-ikan samudra adalah arus yang keras.

Jadi di seluruh perairan Sulawesi ini, termasuk Selat Banda (Maluku), maka Selat Muna yang paling besar ‘daya tampungnya’. “Perairan ini adalah gudang ikan Indonesia Timur,” lanjutnya, sambil menyayangkan bahwa Selat Muna belum banyak dikenal orang, termasuk nelayan, sebagai kekayaan terbesar ekosistem laut nusantara.

Bidang lain keunggulan Muna Barat, adalah kota pelabuhan Tondasi yang strategis, yang mengubungkan kepulauan Kabaena dan Sulawesi Selatan. “Saat ini pelayaran Kapal Fery rute Muna-Sinjai dan Bulukumba (Sulsel) dua kali dalam sepekan,” tegas Lakusa.

Selain aset perairan yang melimpah, Muna Barat juga memiliki bandara, dimana bandara yang telah dibangun oleh Bupati Muna Ridwan BAE, masuk ke dalam wilayah administrasi Muna Barat. Jika nantinya ini setelah mekar, Lakusa berkeyakinan, bahwa bandara ini akan dibenahi secara semaksimal.

“Bandara ini nantinya akan melayani penerbangan rute Muna – Makassar, tentu dengan pesawat berbadan kecil,” jelasnya. Menurutnya, dengan maksimalnya pelayanan bandara ini nantinya, Muna secara keseluruhan dapat dijangkau dengan sangat mudah.

Karena selama ini, untuk mencapai Muna, utamanya arus kedatangan dari Makassar atau Sulawesi Selatan, harus menemui rute yang panjang, misalnya dari Kendari baru ke Muna melaui laut. Tapi yang lebih sulit adalah kalau menggunakan rute laut, misalnya dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, dengan menggunakan Pelni atau kapal barang, hanya transit di Kota Bau-Bau, setelah itu barulah menggunakan kapal cepat ke Kota Raha (ibukota Muna).

Atau jalur laut Bajoe (Bone-Sulsel), lalu naik fery ke Kolaka (Sultra) lalu naik darat lagi, ke Torobulu (Kab.Konsel) dengan menggunakan fery ke Raha, atau dari Kolaka langsung ke Kota Kendari lalu ke Raha dengan kapal cepat.

Sedikit yang lebih gampang dan mudah, adalah pelayaran dari pelabuhan Kabupaten Bulukumba atau Kabupaten Sinjai (Sulsel) lalu naik fery langsung ke Tondasi (Muna Barat). “Rute ini hanya ditempuh 8 – 12 jam), sama waktu tempuh antara Bajoe – Kolaka,” jelas Lakusa.

Jalur ini lebih memiliki prospek cemerlang dimasa mendatang, karena jalur pelayaran ini, adalah rute dagang langsung dari Makassar jalan darat ke Bulukumba dengan waktu tempuh 5 – 6 jam. Mobil-mobil kelas berat, atau 10 roda yang memuat peti kemas tidak mengalami kesulitan pengangkutan karena jalan datar (tidak ada tanjakan terjal dan tikungan curam) antara Makassar dengan Bulukumba, sehingga segala barang gelondongan, dapat langsung naik kapal dan diterima di Muna dalam keadaan tanpa bongkar. (sultan darampa)

Reformasi Birokrasi Sultra

2011-04-25T11:52:00.000+08:00

Kepala Badang Kepegawaian (BKD) Propinsi Sulawesi Tenggara, Tony Herbiansyah.

Makassar, (KBSC)

Berdasarkan Surat Edaran No 05 tahun 2010 tentang tenaga honorer, maka pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara akan merampungkan pengangkatannya pada akhir tahun lalu, dimana dimulai pada tahun 2005. “Kepastian pengangkatan honorer dilakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat, seperti bahwa ada SK Pejabat yang berwenang, kerja diinstansi pemerintah, berusia minimum 19 tahun hingga 46 tahun,” kata Kepala Badan Kepagawaian Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, Tony Herbiangsyah.

Menurutnya, upaya ini sekaligus melengkapi seluruh sistem databased kepagawaian propinsi, termasuk diantaranya adalah tenaga honorer. Untuk itu, ia meminta agar berkas pengusulan selambatnya sudah masuk di BKN, 30 Agustus 2010, bila tidak, daerah itu dianggap sudah menyelesaikan CPNS-nya
Mantan Bupati Konawe ini juga mengakui, formasi CPNS (kurang lebih 400 orang) sudah diusulkan ke DPR tapi dari DPR belum memberi jawaban surat dari Mempan, sehubungan dengan penganggaran untuk formasi CPNS 2010, termasuk jumlah CPNS yang akan diterima di 10 kabupaten dan 2 kota di Pemprov Sultra. Hal ini juga mempertimbangkan antara yang pensiun dan disesuaikan dengan anggaran.

“Kita memang dalam upaya reformasi birokrasi, utamanya di BKD, sehingga nantinya banyak kemudahan – kemudahan yang kita berikan, misalnya kenaikan pangkat atau pengurusan pensiun, kita ada pemberitahuan lebih dulu termasuk pelayanan terhadap peralihan status dari CPNS ke PNS sepanjang memenuhi syarat,” jelasnya.

Termasuk, kemudahan penyesuaian ijasah, BKD juga senantiasa melakukan koordinasi dengan melakukan transparansi sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan yang negative tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di BKD .

Tentang harapan, “kami berharap PNS berkuaitas dibarengi dengan melakukan pendidikan-pendidikan khususnya kursus – kursus kedinasan sesuai bidang masing-masing, juga pendidikan jenjang Diklatpim 4,3,2, malah kalau perlu Diklatpim 1, karena kita suatu saat menuju ke kualitas untuk peningkatan pelayanan kepada publik yang maksimal,” lanjutnya.

Untuk itu, maka seluruh komponen juga perlu mengetahu tugas pokok BKD adalah, pertama membantu pimpinan dalam urusan kepegawaian. Kepegawaian, mulai dari proses perencanaannya (berapa sebenarnya kebutuhan dari pegawai pemprov dan apa saja yang dibutuhkan).

Kedua, pembagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab kepada semua instansi yang diberikan pimpinan. Diurai menjadi pendistribusian tugas dan kewenangan, dan yang ketiga,kualifikasi daripada pegawai itu sendiri, kelayakan penempatan dalam satu instansi, yang menganalisa BKD.

Motivasi Jadi PNS
Kalau ditanya apakah kelebihan PNS, maka jawabannya adalah tidak ada kelebihan pegawai. “Kita kembali ke PNS apakah motivasinya bekerja atau tidak, karena semua pekerjaan sudah tersedia dan sesuai , termasuk golongan 1 dan golongan 2 sudah punya tugas. Termasuk cleaning service itu harus dilaksanakan, makanya ada sebutan untuk prajabatan semuanya diuraikan tugas dan fungsi pokoknya PNS,” tegasnya.

Kalau untuk daerah baru yang otonom, (red, maksudnya hasil pemekaran), mereka sendiri yang merencanakan sesuai kebutuhan mereka. PNS diambil dari daerah induk lalu merencanakan sesuai kebutuhan mereka lalu diusulkan untuk menuju kwalitas sesuai keuangan Negara dan itu dilakukan bertahap.

Bicara tentang kendala, saat ini tidak ada kendala yang berarti di BKD, dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan ada kendala yang sifatnya rutin, “bisa kami hadapi dan selesaikan,” katanya.

Juga penting kepada masyarakat kalo menyangkut formasi kepegawaian itu jangan sembarang menerima informasi, karena seperti yang diketahui banyak orang yang tidak punya kewenangan, tapi menyuarakan bahwa punya kewenangan, sehingga biasa terdapat pungli yang pada akhirnya mencederai citra BKD di masing-masing kabupaten dan kota.

“Lebih baik langsung ke sumbernya, ke BKD langsung, agar dapat diberi penjelasan sedetail mungkin dan dapat kita perlihatkan dasar-dasar hukumnya sehingga tidak tersesat dalam menerima informasi yang bisa merugikan masyarakat apalagi menyangkut pungutan liar, dengan kata lain tidak dipungut biaya alias gratis”, sarannya.(anno-nining)

Penelitian Terbaru tentang Kepiting (1)

2011-04-25T11:41:00.000+08:00

Ladang pengembangbiakan kepiting keramba. Kepiting ini menjadi sumber protein utama, selain cangkangnya yang juga merupakan mesin produksi baru.

Makassar, (KBSC)
Ketika kita mendengar orang menyebut kepiting, di benak kita yang terbayang adalah binatang berkulit keras dan memiliki 'senjata' berbahaya. Capit kepiting memang tidak mematikan, tetapi cukup menyakitkan. Brengseknya, kepiting juga nakal. Saat capitnya sudah 'membekuk' mangsanya, biasa ditinggalkan begitu saja.

Artinya, capitnya tetap melengket di mangsanya, dan badan kepiting yang lain melarikan diri.Mirip orang tabrak lari. Habis korbannya digigit, dia malah kabur. Dia memang tak pusing dengan capitnya yang ditinggal pergi. Soalnya, dalam beberapa bulan ke depan, di lokasi eks capitnya itu akan tumb uh capit baru.

Soal kedua, bagian tubuhnya yang keras, sering menyulitkan, musuh kepiting memangsa binatang ini. Namun ke depan, kita bakal menemukan kepiting bercangkang lunak (soft shell). Itu sudah pasti diburu di pasar dunia karena nilai gizinya yang tinggi. Juga dijadikan sebagai bahan baku industri makanan dan kesehatan. Pembudidayaan soft shell ini juga dapat mengurangi angka pengangguran.

Kepiting merupakan sesuatu komoditas yang sangat serbaguna. Mulai dari daging hingga kulit (cangkang) memiliki nilai ekonomi. Kepiting ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan hingga obat-obatan yang penting bagi manusia.Dagingnya mengandung nutrisi penting bagi kehidupan dan kesehatan. Secara umum kepiting rendah lemak, tinggi protein, dan sumber mineral serta vitamin yang sangat baik serta mengandung selenium yang berperan mencegah kanker dan pengrusakan kromosom dan juga meningkatkan daya tahan terhadap infeksi virus dan bakteri.

Secara umum, daging kepiting rendah lemak, tinggi protein dan sumber mineral serta vitamin yang sangat baik. Meskipun mengandung kolesterol, makanan ini rendah kandungan lemak jenuh, merupakan sumber niacin, folate dan potassium yang baik, dan merupakan sumber protein, vitamin B12, Phosporous, Zinc, Copper, dan Selenium yang sangat baik. Selenium diyakini berperan dalam mencegah kanker dan pengrusakan kromosom, serta meningkatkan daya tahan terhadap infeksi virus dan bakteri

Selain itu, kepiting lunak atau soka ini mengandung nilai nutrisi tinggi terutama chitosan dan karatenoid yang banyak terdapat pada kulit kepiting. Kulit kepiting juga telah dimanfaatkan oleh berbagai industri sebagai bahan baku obat dan kosmetik yang dapat diekspor. Hal ini lah yang menjadikan hewan bercangkang keras ini menjadi buruan bagi negara maju khususnya di benua Amerika dan Eropa.

Hal itulah yang menjadi daya tarik bagi Dr. Ir. Yushinta Fujaya M.Si mengembangkan potensi ini. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor kepiting dunia. Tiga tahun lalu alumnus Fakultas Peternakan angkatan 1983 Unhas ini mengawali penelitiannya.
”Penelitian ini mencari teknologi untuk bisa digunakan di industri perikanan dalam memproduksi kepiting cangkang lunak produk ekspor,” ujarnya optimis.

Alhasil, kerja kerasnya membuahkan hasil yang memuaskan. Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini telah menemukan metode yang dapat mengubah cangkang kepiting menjadi lunak. Dengan menggunakan pendekatan psiologi dan mengembangkannya dengan metode hormonal. Gayung punbersambut, penelitian ini mendapat perhatian dari Kementerian Riset dan Teknologi dengan memberikan bantuan penelitian dan kini berjalan selama dua tahun.

Soft shell ini diteliti dengan teknologi molting. Molting merupakan proses pengelupasan cangkang lama yang keras dan digantikan dengan cangkang baru. Cara kerjanya yakni kaki-kaki kepiting bakau ini ditanggalkan atau dipatahkan dan terinduksi molting yang terdapat pada hormonal alami bayam. Kaki-kaki kepiting ini dapat tumbuh kembali karena kepiting mempunyai kemampuan regenerasi. Selain bayam hormon molting ini juga terdapat pada tumbuhan pakis dan paku-pakuan. (h.d.dahlan abubakar-pemred ProFiles)

Catatan Redaksi : Keluhuran Budaya Ketimuran

2011-04-19T13:52:00.000+08:00

Prestasi remaja dan promosi wisata.Memperkenalkan potensi wisata wilayah, melalui festival Putri Bunga maupun Putri Batik, sebagai bentuk ‘unjuk prestasi remaja’, harapannya mampu mengenalkan objek wisata potensil di beberapa wilayah, wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, wisata petualangan, yang makin mengemuka dengan wisata lingkungan, sebagai pengimbang industri wisata yang eksploratif, prioritas wisata lingkungan yang makin ramah dan memperhatikan keseimbangan alam, dengan meminimalkan kerusakan objek wisata dan wilayah penyangganya.

Forum silaturrahmi dan penyuluh agama.Guna mengingatkan akan ‘akar keluhuran budaya ketimuran’, yang saling menghormati dan saling menghargai, peran peran tenaga penyuluh memerankan ‘amanah’ pembinaan mental masyarakat. Lebih disaat bulan Ramadhan. Sambil tetap mengingatkan pentingnya ‘bertoleransi’ dengan anggota masyarakat ‘yang lain‘.

Perbaikan sarana jalan. Keterbatasan sumber dana, bukan menjadi ‘kendala’ pengembangan daerah daerah sentra produksi. Dikarenakan, keterisolasian, komoditi wilayah, akan dapat dipasarkan keluar bila sarana jalan, membuka keterisolasian suatu wilayah.Terebosan berupa ‘program pembangunan sarana pendukung’.

Honorer CPNS, dengan masa kerja mencapai lima tahun, dan memenuhi syarat umur. Pengusulan menimbang kemampuan anggaran daerah, walau kebutuhan staf masih jauh dari memadai.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Menjadi mutlak, untuk mengawal kebijakan pembangunan. Pengembangan wilayah dan peningkatan layanan masyarakat, mensyaratkan peningkatan kualitas ‘pelayan pubik’, baik pengetahuan, keterampilan, wawasan maupun pengalaman. Ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan pelatihan SDM secara berjenjang.(anno-sultan darampa)

Masyarakat Adat di Mata Pemerintah

2011-04-19T11:14:00.000+08:00

Makassar, (KBSC).

Selama ini masyarakat adat masih jarang didiskusikan oleh pemerintah. Tak jarang bila pemaknaan masyarakat adat selalu salah kaprah. Untunglah kali ini masyarakat adat didiskusikan kembali oleh jajaran pemerintah.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (Balitbang) Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel menggelar seminar yang bertajuk Kebijakan Pertanahan Pemerintah Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat. Acara yang berlangsung di Hotel Singgasana ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Simon S. Lopang, S.H, M.H, Kepala Biro Hukum Provinsi Sulsel, Darmawijaya, S.H, mewakili Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulsel, dan Prof.Dr. Hasnawi, S.H, Mhum, Ketua Pusham Universitas Negeri Makassar, Senin (18/04).

Seminar ini dihadiri oleh sejumlah jajaran tinggi pemerintah di lingkungan kehutanan, perkebunan, pertanian, Kelautan, lingkungan hidup, kebudayaan/pariwisata, kepolisian, dan lain-lain. Diskusi ini membahas beberapa hal terkait masyarakat adat, yakni siapa masyarakat itu, bagaimana persebarannya dan hak ulayat mayarakat adat. Dari diskusi yang berkembang, definisi masyarakat adat cenderung dipahami secara berbeda. Menurut Prof Hasnawi, masyarakat adat merupakan Kelompok masyarakat atau komunitas yang memiliki kesamaan asal-usul leluhur, hukum adat/lembaga adat, sistem nilai, sosial, budaya dan wilayah tertentu. Pendefinisian ini penting, agar persepsi tentang masyarakat adat tersebut tidak berbeda-beda.

Hasnawi mengatakan ada beberapa tipologi masyarakat adat. Pertama, masyarakat adat adalah masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang “pertapa bumi” dengan sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat bertani, berpakaian, pola konsumsi dan lain-lain. Kedua, masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara dan menerapkan adat istiadat tapi masih cukup bagi adanya hubungan “komersil” dengan pihak luar.

Ketiga, masyarakat adat hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, gunung, laut, dan lain-lain), dan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan masyarakat pada kelompok pertama dan kedua tadi.Keempat, masyarakat adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumberdaya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang ratusan tahun.

Berbeda dengan Hasnawi, Darmawijaya ini mendefinisikan masyarakat adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan solidaritas yang sangat besar di antara para anggota, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Darmawija mengutip definisi ini dari salah seorang penulis tentang masyarakat adat.

Sardi Razak, Ketua AMAN Sulsel yang juga peserta seminar tersebut agak heran mendengar definisi yang dikemukakan oleh Darmawijaya. Pemahaman tentang komunitas adat sangat berbeda dengan yang dipahami oleh AMAN Sulsel. Menurut Sardi, hal inilah yang membuat publik termasuk para pejabat di lingkungan pemerintahan tidak memahami komunitas adat seperti apa. “Cenderung pemerintah memahami masyarakat adat hanya dari sisi kebudayaan dan simbol saja tetapi tidak melihat secara utuh komunitas adat bagaimana,” ujar Sardi.

Tak ayal, bila dalam seminar ini yang disebut-sebut masyarakat adat hanya masyarakat Kajang, yang lainnya tidak termasuk dalam kategori masyarakat karena dianggap memenuhi unsur-unsur masyarakat adat. Padahal, menurut Sardi yang akrab disapa Ian, jumlah masyarakat adat yang telah diverifikasi secara empiris dan valid oleh AMAN ada 88 komunitas adat itu diluar luwu Raya yang komunitas terdata lebih dari 100 komunitas Adat. Ian mengatakan definisi tentang masyarakat adat di AMAN Sulsel kurang lebih sama dengan yang dipahami oleh Prof Hasnawi. “Barangkali pak Prof mengacu pada konsepsi defenisi masyarakat adat yang selama ini di pahami di AMAN,” katanya sambil bergurau.

Hal lain yang juga jadi bahan diskusi dalam seminar itu adalah soal hak ulayat masyarakat adat. Para narasumber mengakui ada hak ulayat masyarakat adat yang harus dilindungi dan hal itu telah dinyatakan secara jelas dalam konstitusi dan UU Pokok Agraria (UUPA). Namun yang jadi soal, sebagaimana ditegaskan Arman dalam seminar tersebut yang juga aktivis AMAN Sulsel, peminggiran hak-hak masyarakat adat termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam masih saja terjadi melalui kebijakan-kebijakn pemerintah oleh pemerintah. Misalnya di beberapa UU sektoral (UU kehutanan)

Padahal, menurut Arman, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat secara internasional telah dinyatakan dalam deklarasi PBB tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat . Meskipun deklarasi itu hanya mengikat secara politik dan moral tetapi apabila dalam deklarasi tersebut mengulang pasal-pasal dalam beberapa konvensi lain maka deklarasi tersebut bisa mengikat secara hukum bagi negara pihak yang telah meratifikasinya, misalnya konvensi hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), hak sipil, politik (sipol), konvensi penghapusan diskriminasi rasial dan lain-lain yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kritikan Arman dalam seminar tersebut tak dibantah oleh para narasumber sebab pada kenyataannya masyarakat adat masih belum mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah terutama soal pengakuan dan perlindungan akan hak-haknya. “ Ada kecenderungan pemerintah hanya memaknai masyarakat adat dalam konteks budaya saja tetapi sesunggunya hak-hak masyarakat adat tidak sekedar soal budaya tetapi juga berkaitan dengan hak pengelolaan sumber daya alam dan hak properti lainnya, “ ungkap Arman.

Dari diskusi yang berkembang, para narasumber mendukung adanya Rancangan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat. Malah, Simon S. Lopang dalam paparannya, menginginkan pembuatan peraturan daerah (perda) tentang masyarakat adat dilakukan segera mungkin meski RUU yang sedang dibahas sekarang di DPR RI belum ditetapkan. “Kalau pun ada perbedaan dengan UU yang disyahkan, perda yang dibuat bisa direvisi sesuai dengan UU tersebut,” kata Simon.

Berkaitan dengan rencana pembuatan perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh pemerintah provinsi Sulsel ini, Arman mengusulkan pada pemerintah agar melibatkan masyarakat adat sebagai tim dari perumus rancangan perda (ranperda) tersebut, dan dalam ranperda itu mengadopsi hal-hal yang termuat dalam deklarasi PBB tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. (Doe - Biro Infokom AMAN Sulsel - sultan darampa.

KPA Protes Pembahasan RUU Pengadaan Tanah

2011-04-16T14:21:00.000+08:00

Makassar, (KBSC)

Kami dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang berkedudukan di Jalan Duren Tiga No. 64 Pancoran – Jakarta 12760, menyatakan PROTES atas Pembahasan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus DPR RI saat ini.
Kami memandang bahwa RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 15 Desember 2010, dan Pansusnya telah dibentuk pada tanggal 15 Januari 2011 ini, adalah salah satu RUU yang anti rakyat dan tidak demokratis, serta berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia apabila disahkan menjadi undang-undang.
Alasan dari keberatan dan protes kami terhadap kehadiran RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa RUU ini akan melegitimasi perampasan dan penggusuran tanah-tanah rakyat atas nama pembangunan dan kepentingan umum. RUU ini tidak menjelaskan kepentingan dan kriteria mengenai kepentingan umum, sehingga sangat berpotensi untuk ditafsirkan dan diberlakukan secara sewenang-wenang bila pemerintah hendak melakukan pembangunan di atas tanah-tanah rakyat.
RUU ini akan menambah jumlah orang miskin, menambah jumlah petani tak bertanah dan menambah jumlah petani gurem di Indonesia, serta semakin menyingkirkan keberadaan masyarakat adat. Itu artinya bahwa RUU ini kontra-produktif dengan upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah orang miskin. Saat ini, sekitar 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani tak bertanah dan petani gurem. Hal ini berbanding terbalik dengan penguasaan tanah oleh pengusaha perkebunan yang mencapai 7 juta hektar, pengusaha HPH/HTI yang mencapai 34 juta hektar. Artinya dengan RUU ini, maka tanah yang dikuasai oleh pengusaha jauh lebih banyak lagi dibandingkan rakyat kecil. Sementara di sisi lain tak satu pun peraturan yang dikeluarkan untuk memberikan tanah kepada rakyat tak bertanah.
RUU ini akan menambah jumlah konflik agraria di Indonesia disertai dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini, konflik pertanahan yang disebabkan oleh proyek pembangunan mencapai ribuan kasus, tetapi sampai saat ini tidak ada makanisme penyelesaian konflik secara adil dan demokratis.
Bahwa kedudukan dan posisi korban dan calon korban yang tanahnya akan dijadikan sebagai objek pembangunan sangat lemah. RUU ini tidak mengatur mekanisme keberatan pemilik tanah bila tidak setuju dengan proyek pembangunan. Disamping itu, mekanisme restitusi yang diatur adalam RUU ini hanya ganti kerugian menunjukkan bahwa RUU tidak bertanggungjawab terhadap kelanjutan dan kelayakan hidup para korban.
Bahwa RUU ini lebih mengakomodasi kepentingan swasta dari pada kepentingan rakyat. Melalui RUU ini, pemerintah membuka ruang lebih besar pagi pengusaha untuk terlibat dalam pembangunan. Ini artinya bahwa kepentingan swasta berselubung dalam kepentingan umum.
Kami juga tidak menemukan urgensi dan relevansi kehadiran RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, karena kehadiran RUU ini justru akan menambah persoalan agraria di Indonesia, khususnya terkait dengan tumpang tindih kebijakan.

Atas dasar keberatan-keberatan di atas kami menyatakan protes keras atas rancangan undang-undang ini dan mendesak kepada Pansus RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Para Pimpinan Fraksi DPR RI dan Para Pimpinan Partai Politik, untuk MENOLAK dan MENGHENTIKAN PEMBAHASAN RUU Pengadaan Tanah Pembangunan ini.
Kami sebagai organisasi konsorsium yang terdiri dari 187 anggota organisasi rakyat/NGO juga mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk SEGERA MENJALANKAN AGENDA REFORMA AGRARIA, menyelesaikan konflik-konflik agraria, mekakukan review terhadap kebijakan dan peraturan mengenai agraria dan SDA sebagaimana yang dimanatkan oleh TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Hormat Kami,
Konsorsium Pembaruan Agraria

Idham Arsyad
Sekretaris Jendral

Menelusuri Hutan, Memetik Madu

2011-04-12T20:06:00.000+08:00

Praktek dan aktivitas masyarakat Terasa ketika memetik sarang lebah di dalam hutan-hutan alam di sekitar tempat tinggal mereka.

Makassar, (KBSC)

Di sebuah kampong kecil, yang nanjauh disana diantara deretan gunung-gunung dan lembah-lmbah, ada sebuah kampong bernama Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai yang terletak dikaki Gunung Pontouhe, masih gugusan pegunungan Bowonglangi (surban langit).

Sebahagian kecil masyarakatnya, utamanya yang ada di Dusun Pattiro, Dusun Bontosunggu dan Rumbia, mata pencaharianya adalah mencari lebah madu di hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka .

Warga ketiga dusun itu berhari-hari mengembara dalam hutan untuk mencari lebah , nama hutan tersebut adalah Pontouhe, Camindola, Mehu dan Eremantang . Luas hutan alam tersebut sekitar 150 hektar.

Menurut warga Terasa, sarang lebah tersebut tidak mau tinggal di hutan reboisasi , jenis-jenis tanaman yang tumbuh di hutan alam tersebut yaitu Balatung, Romong, Bissuhu, Riti-Rita, Asa, Kayu raja dan lain-lain.

Warga Terasa, pergi kehutan mencari lebah madu secara perorangan, dilakukan pada musim kemarau yaitu pada bulan Agustus sampai Desember, mereka bebas tidak ditentukan tempat dan lokasinya ,mereka menggunakan kebiasan sebelumnya, menusuri hutan-hutan tersebut sambil memperhatikan satu persatu pohon di hutan itu yang biasa ditempati lebah bersarang.

“Memakan waktu sekitar satu sampai dua hari pencairan, apabila dia mujur akan mendapatkan hasil yang banyak tapi terkadang tidak mendapatkan sedikitpun, masyarakat desa Terasa ketika mendapatkan madu mereka mengolola secara tradisional,” cerita mereka.
Sampai akhirnya, suatu saat, dua tahun lalu, masyarakat terasa melakukan musyawarah antara warga,
Karena ada bantuan dari pihak kabupaten akan turun , nama bantuan itu Fame Menejid Akfetis (FMA) Program Pemberdayaan Petani Melalui Informasi Pertanian.
Didalam musyawarah tersebut beberapa usulan yang di bahas seperti masalah gula merah , hutan dan tanaman holtikultura tapi direkomendasikan yang lebih utama adalah madu, karena memang pekerjaan sampingan, tapi sangat menguntungkan bagi warga.(sultan darampa)

BUTUR : Masih Baru tapi Terus Berbenah

2011-04-05T15:21:00.000+08:00

Makassar, (KBSC)

Bupati Buton Utara Drs.H.Muh.Ridwan Zakariah,M.Si bersama Wabup Harmin Hari,SP,M.Si meninjau Persiapan Desa Kotawo Kec.Kulisusu Barat melalui jalut laut dengan menggunakan Speet Boat,sebagai Desa yang diikutkan pada Lomba P2WKSS Tk. Provinsi Sultra tahun 2010.

Di Desa Kotawo, Bupati & Wabup menyaksikan langsung masyarakat yang dengan antusias melakukan pembenahan dengan bimbingan TP-PKK Kab.Buton Utara dan dibantu oleh seluruh SKPD Kab.Buton Utara dalam rangka menyambut lomba tersebut.

Dengan sisa waktu yang tinggal 5 (lima) hari lagi, yang mana Tim Penilai dari Tk. Provinsi akan melakukan penilaian.

Bupati dan Wabup berharap kepada semua unsur yang bertanggung jawab agar kegiatan semakin dimaksimalkan karena hal ini menyangkut eksistensi Daerah Kabupaten Buton Utara.-Bupati juga berharap bahwa meskipun dengan kondisi hujan yang terus menerus,namun kegiatan yang belum dilakukan akibat hujan tersebut tetap diupayakan terutama dijalan poros jika cuaca memungkinan supaya dilakukan penimbunan.

Diingatkan kembali bahwa Tim Penilai akan berada di Kabupaten Buton Utara, melalui pelabuhan Lelamo Kec.Kulisusu Utara dan esok harinya yaitu pada Hari Jum’at pagi tanggal 8 Oktober 2010 akan menuju ke Desa Kotawo melalui jalur laut dengan menggunakan Speed Boat,oleh karena itu pada H-2 semua persiapan sudah rampung seluruhnya.(naaji)

Desa Kotawo sebagai ecotourism

2011-04-05T14:55:00.000+08:00

Makassar, (KBSC).

Bupati Buton Utara Drs.H.Muh.Ridwan Zakariah,M.Si meninjau Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat, sebagai Desa Binaan dalam rangka untuk mengikuti lomba P2WKSS Tk. Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Oktober 2010.-

Bupati Buton Utara menuju Desa Kotawo melalui jalur darat dengan didampingi oleh Sekda Buton Utara La Djiru,SE,M.Si, Asisten II Zunaini,SE dan sebagian besar Kepala SKPD, sedang Wabup Harmin Hari,SE,M.Si dan beberapa Kepala SKPD menuju Desa Kotawo melalui jalur laut dengan menggunakan Speed Boat untuk meninjau persiapan Desa Kotawo yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.405 Tahun 2010 sebagai sasaran Lomba P2WKSS Kabupaten Buton Utara.-

Dalam peninjauannya, Ridwan Zakariah melihat kondisi Desa Kotawo yang masih sangat jauh dari apa yang disyaratkan dalam kriteria lomba,sehingga pada kesempatan itu Beliau menegaskan kepada semua Kepala SKPD untuk segera mengambil langkah-langkah pembenahan sesuai pembagian tugas terhadap rumah binaan yang telah ditetapkan dengan surat Wakil Bupati Buton Utara Nomor 414.4/1127 tanggal 27 juli 2010, mengingat waktu penilaian tinggal 18 hari dari sekarang yaitu tanggal 7-10-2010.-Ridwan Zakariah juga berharap kepada seluruh masyarakat Desa Kotawo supaya menyambut baik dan proaktif dalam kegiatan Lomba P2WKSS ini karena akan membawa manfaat sangat besar kepada masyarakat yang nantinya Desa Kotawo bisa lebih meningkat dan akan sejajar dengan Desa-Desa lain yang telah maju.-

Pada kesempatan itu Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah juga melihat langsung kondisi yang rusak parah akibat guyuran hujan yang terus menerus. Dalam perjalanan Bupati Buton Utara bersama rombongan mengalami hambatan beberapa saat pada KM 23 dari Ereke atau 2 KM sebelum Desa Wacula’Ea karena Jembatan Lampangi sementara dikerjakan sehingga kendaraan harus melewati jalan alternanit yaitu melewati sungai berlumpur. Pada saat yang bersamaan ada Mobil Truk yang tertanam sehingga beberapa mobil yang ditumpangi rombongan Bupati penyok pada bagian kanan belakang akibat bersentuhan dengan mobil truk tersebut bahkan diantaranya yaitu mobil Kadis Pertambangan & Energi Kab. Butur mengalami pecah kaca lampu belakang, sedangkan Mobil DT 1 N yang ditumpangi oleh Bupati Butur terlepas pedalnya tersentuh kayu yang melintang di jalan alternatif,sementara Mobil Kadis Perindagkop & UKM tidak mampu melanjutkan perjalanan sehingga dengan terpaksa harus kembali ke Ereke.-

Pada kesempatan itu Kadis PU Kabupaten Buton Utara Ir.Hado Hasina MT melaporkan kepada Bupati Buton Utara bahwa perbaikan ruas jalan poros Ngapaea- Buton sudah dikerjakan mulai dari Kambowa dan Insya Allah pada akhir tahun ini sudah dapat dilewati oleh semua jenis kendaraan termasuk mobil penumpang,namun semua itu menurut Hado Hasina tergantung dari kondisi cuaca.(naadji)

Butur Jaga Ketat Ekosistem Bakau

2011-04-05T14:32:00.000+08:00

Keterancaman ekosistem hutan bakau menjadi perhatian semua pihak. Kelestarian ini menjadi penting, mengingatkan sering munculnya gempa yang berpusat di kedalaman laut lepas, serta ancaman tsunami yang terus menerus dan tak dapat diduga.

Dan salah satu fungsi ekosistem hutan bakau, adalah meminimalisir ancaman itu, minimal dampak yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara, terus melakukan pengawasan teradap aktivitas yang secara langsung atau tidak mengancam kelestarian hutan bakau ini. Malah ke depan, justru hutan bakau ini berpotensi sebagai pariwisata alam. (sultan darampa)

Merestorasi Kebudayaan Nusantara

2011-04-05T13:48:00.000+08:00

MENELISIK KEBUDAYAAN ASLI MANUSIA INDONESIA MEMANG HARUS BERANI MENENGOK PADA SEJARAH KEBUDAYAAN MASA SILAM... SEPERTI YANG SUDAH DILAKUKAN DI KABUPATEN WAKATOBI.

Apresiasi masyarakat lokal didalam merestorasi kebudayaannya kembali, tentu selama tidak bertentangga dengan kaedah-kaedah lain. Apakah hal seperti ini juga mulai terjadi di tempat lain,....(sultan darampa)

Konsultasi Sulawesi : Penyusunan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

2011-04-03T14:50:00.000+08:00

Salah satu komunitas-komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi Sulawesi, Bowonglangi.

Makassar, (KBSC)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bekerjasama dengan Pusat Studi Pengkajian Hak Azasi Manusia (PUSHAM) Universitas Hasanuddin menggelar kegiatan Konsultasi Sulawesi dalam Rangka Penyusunan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Ketua PH Wilayah Sementara AMAN Sulsel, Sardi Razak mengatakan, ada beberapa momentum politik dan hukum di tingkat nasional yang dapat dicatat sebagai arena yang memperkuat gagasan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Pertama, reformasi yang menempatkan agenda mengamandemen UUD 1945 sebagai salah satu target terbesarnya. UUD 1945 hasil amandemen menghadirkan pengakuan terhadap masyarakat adat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3), meskipun pengakuan itu (pasal 18 B ayat 2) diletakkan pada syarat-syarat tertentu.

Kedua, pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada perayaan hari Internasional Masyarakat Adat di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tahun 2006. Dalam pidatonya, presiden menyatakan bahwa masyarakat adat berada pada posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-hak nya seraya menyatakan bahwa pemerintah tentu harus berpihak kepada yang lemah itu.

Ketiga, penyusunan program legislasi nasional (PROLEGNAS) tahun 2010 – 2014 di mana salah satu undang-undang yang akan dibahas pada periode ini adalah Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Menyikapi momentum politik dan tuntutan dari komunitas-komunitas masyarakat adat di seluruh nusantara, AMAN bekerjasama dengan organisasi pegiat masyarakat adat yang lain, seperti HuMA, EPISTEMA, dan PUSAKA melakukan dan terlibat diskusi-diskusi dalam rangka mematangkan ide dan gagasan untuk menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Diskusi-diskusi itu juga melibatkan organisasi seperti ILO, dan juga lembaga Negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM. Hasil-hasil diskusi itu kemudian menjadi bahan dasar bagi sebuah tim kecil yang bertugas menulis naskah akademik.

Adanya masukan dari peserta konsultasi yang akan dipakai untuk memperkaya dan memperkuat naskah akademik

Terkonsolidasinya gerakan pro masyarakat adat di wilayah, mulai dari komunitas-komunitas masyarakat adat, perguruan tinggi, pemerintah (Provinsi dan Kabupaten), DPRD (Provinsi dan Kabupaten), dan organisasi-organisasi non-pemerintah

Publik umum mengetahui adanya upaya untuk mendorong Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui Undang-Undang. (sultan darampa)

Wokrshop PHR Sulawesi

2011-03-29T16:19:00.000+08:00

Makassar, (KBSC)
Pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2007, seluruh anggota AMAN yang merupakan komunitas-komunitas masyarakat adat menyerukan kepada Negara untuk segera mengambil langkah-langkah politik dan hukum dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat.

Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Sulawesi Selatan, Sardi Razak mengatakan, tujuan dari workshop ini adalah untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan di wilayah dalam rangka memperkaya dan memperkuat naskah akademik yang telah dibuat

"Mengkonsolidasikan jaringan pro gerakan masyarakat adat, mulai dari komunitas masyarakat adat, kalangan perguruan tinggi di wilayah, organisasi non-pemerintah, dan juga pemerintah (provinsi dan kabupaten) dan DPRD untuk turut mendukung kesuksesan undang-undang ini," urainya.

Menurutnya, memberikan informasi atau mensosialisasikan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat kepada public yang lebih luas.

Jadi, Seruan itu kemudian terkristalisasi sebagai mandat bagi AMAN agar memperjuangkan sebuah undang-undang yang pada pokoknya harus dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di seluruh nusantara. Jika dilihat dari prosesnya, seruan itu bukanlah hal yang baru. Paling tidak sejak tahun 2004, AMAN telah mulai meng-arus-utamakan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Bahkan pernah dilakukan konsultasi gagasan di beberapa wilayah. Sejak tahun 2004 itu pula AMAN bekerjasama dengan pegiat masyarakat adat yang lain, baik organisasi, maupun individu untuk mempertajam gagasan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat itu.

Ada beberapa momentum politik dan hukum di tingkat nasional yang dapat dicatat sebagai arena yang memperkuat gagasan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pertama, reformasi yang menempatkan agenda mengamandemen UUD 1945 sebagai salah satu target terbesarnya.

Kedua, pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada perayaan hari Internasional Masyarakat Adat di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tahun 2006. Dalam pidatonya, presiden menyatakan bahwa masyarakat adat berada pada posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-hak nya seraya menyatakan bahwa pemerintah tentu harus berpihak kepada yang lemah itu.

Ketiga, penyusunan program legislasi nasional (PROLEGNAS) tahun 2010 – 2014 di mana salah satu undang-undang yang akan dibahas pada periode ini adalah Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Menyikapi momentum politik dan tuntutan dari komunitas-komunitas masyarakat adat di seluruh nusantara, AMAN bekerjasama dengan organisasi pegiat masyarakat adat yang lain, seperti HuMA, EPISTEMA, dan PUSAKA melakukan dan terlibat diskusi-diskusi dalam rangka mematangkan ide dan gagasan untuk menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Diskusi-diskusi itu juga melibatkan organisasi seperti ILO, dan juga lembaga Negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM. Hasil-hasil diskusi itu kemudian menjadi bahan dasar bagi sebuah tim kecil yang bertugas menulis naskah akademik. (sultan darampa)

Melegalkan Perampasan Tanah-Tanah Rakyat

2011-03-29T14:51:00.000+08:00

Kawasan-kawasan hak kelola adat, hak kelola rakyat, akan terancam akibat undang-undang yang baru.

Makassar, (KBSC)

Pengadaan tuntuk dalam suatu negara sejatinya memang perlu diatur. Dasar pengaturannya tentu bukan sekedar untuk menjamin kepastian hukum di dalamnya, tetapi pengaturan tersebut agar dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Seyogyanya sebuah aturan menjadi jalan bagi negara untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya kepada warga negara. Aturan haruslah mengacu pada dasar dan tujuan berbangsa dan bernegara. Itulah pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek filosofis, historis, yuridis, serta pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebelum membuat suatu aturan atau kebijakan.

Pertimbangan-pertimbangan di ataslah yang akan mengantar kita pada kesimpulan terkait dengan urgen tidaknya suatu undang-undang dilahirkan. Dan untuk mengatakan suatu undang-undang urgen atau tidak bukanlah perkara mudah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang-undang merupakan produk politik. Sehingga pertanyaan penting berikutnya adalah kepentingan siapa yang bermain diundang-undang tersebut? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Dan realitas apa yang hendak dihadirkan serta apa implikasi bagi kehidupan rakyat Indonesia?

Apakah RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (PTUP) ini telah mempertimbangkan berbagai aspek filosofis, historis, yuridis, serta pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat? Kami juga bahwa RUU ini adalah “regulasi pesanan” dari sebagian kelompok masyarakat(pengusaha/modal). Karena sepanjang pengetahuan kami bahwa RUU ini merupakan salah satu rekomendasi penting dari National Summit 2009.

Pertemuan lintas pengusaha dan pemerintah di awal pemerintahan SBY-Boediono ini menyimpulkan bahwa salah satu kendala pembangunan yang menyebabkanpertumbuhan ekonomi lamban adalah sulitnya memperoleh tanah untuk proyek, khususnya proyek infrastruktur. Menurut pengusaha bahwa masalah utama pengadaan tanah adalah: sulitnya melaksanakan UU No.20/1961 tentang pencabutan hak atas tanah; penetapan ganti rugi berdasarkan musyawarah; pemerintah tidak dapat mengendalikan resiko waktu biaya pengadaan tanah.

Menurut RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU PT)ini, pembangunan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Untuk itu diperlukan hukum yang menjamin pembangunan tersebut berjalan dan memperoleh tanah melalui cara yang lebih adil dan demokratis.

Namun RUU ini tidak merujuk beberapa pasal penting dalam UUD 1945 pasal-pasal lainnya 1945 yang tidak dirujuk adalah: 1) pasal 18b ayat 2, UU”;2pasal 28h ayat 4, pasal 33 ayat 4, RUU ini juga tidak merujuk pada UU No.tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga tidak merujuk pada UU No.tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi , serta tidak menjelaskan posisinya terhadap UU No.tahun 1961 tentang atas . Padahal kesemua undang-undang ini menjadi prasyarat efketifidaknya RUU ini dalam menjalankapembangunan secara demokratis dan berkeadilan.

Sebagian besar substansi dari RUU PTUP tidak jauh berbeda dengan Perpres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan untuk Pembangunan bagi Kepentingan yang ditolak sebagian besar masyarakat sipil karena dinilai menjadi alat penggusuran bagi tanah-tanah rakyat, serta tidak adanya perlidungan bagi masyarakat korban. RUU ini juga menyisakan banyak persoalan, oleh karena itu kami dari beberapa organisasi menyatakan MENOLAK RUU PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN dengan alasan sebagai berikut :

Pertama, RUU PTUP Tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan harus tolak keberadaannya.

Kedua,dengan lahirnya undang-undang tentang pengadaan tanah, dan penggusuran atas tanah-tanah dan sumber daya alam yang selama ini telah menjadi kejadian sehari-hari hal ini akan berpotensi pada kekerasan baru dan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Ketiga,RUU ini akan mempertajam konflik-konflik agraria di Indonesia, termasuk konflik-konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, karena selama ini lemahnya perlindungan negara atas wilayah-wilayah masyarakat adat.

Keempat,Pembahasan RUU ini menandakan bahwa pemerintah banyak berpihak kepada pengusaha hal ini bisa dilihat pada pasal khusus pengadaan tanah untuk swasta.

Kelima, sejumlah pasal dalam RUU ini sangat otoriter dan memungkinkan negara abai terhadap penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara.

Keenam, RUU ini berdalih seolah-olah proyek yang didorong adalah kepentingan umum, padahal proyek tersebut adalah infrastruktur yang sepenuhnya dibiayai dan dimiliki dan dikelola oleh swasta, bahkan asing.

Ketujuh, posisi sebagian besar rakyat yang tidak dilindungi hak atas tanahnya, mekanisme pembebasan tanah yang bersifat otoriter/memaksa, sehingga akan menimbulkan kemiskinan yang tersruktur dan dilegalkan melalui aturan.

Kedelapan, RUU ini sarat dengan pesanan asing.Telah dokumen-dokumen yang menyebutkan bahwa RUU ini didorong oleh ADB dan Bank Dunia. Sejak tahun 2005, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) adalah tiga lembaga kreditor yang memainkan peran kunci dalam mengarahkan kebijakan pembangunan infratruktur yang bercorak pasar di Indonesia.

Makassar, 24 Maret 2011;

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Sulawesi
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar
Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel
Jurnal Celebes (sultan darampa)

Monev Semester Pertama Perencanaan Partisipatif

2011-03-29T12:20:00.000+08:00

Suasana monitoring dan evaluasi semester pertama program perencanaan partisipatif kerjasama Yayasan WaKIL - ACCESS yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Gowa, beberapa waktu lalu.
Makassar, (KBSC).
Program Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Sistem Bank Data Desa yang bekerjasama antara Yayasan WaKIL – ACCESS Phase II telah memasuki enam hingga tujuh bulan, maka untuk meneropong ulang, maka diadakan monitoring dan evaluasi enam bulan atau Monev semester pertama.

Dalam kegiatan ini melipatkan kepala desa pada lokasi program, atau pemerintah desa, warga penerima dampak, SKPD seperti BPM-PD, Bappeda dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sertakader-kader pemberdayaan masyarakat, fasilitator pendukung, manajemen Yayasan WaKIL.

Direktur Eksekutif Yayasan WaKIL, Kaharuddin Muji dalam sambutannya mengatakan, banyak hal yang menarik dapat shearingkan bersama selama beberapa bulan yang lalu, seperti apa pengalaman - pengalaman di desa, teman-teman, dan pihak-pihak lain.

“Kami akan meminta para Kades yang berbicara, sebelum dan sesudah ada program ini, termasuk para teman – teman fasilitator, jadi terima kasih Pemda Gowa, utamanya Bappeda dan BPM-PD, tentu tidak akan berjalan dengan baik, tanpa dukungan yang maksimal dari pemerintah setempat,” katanya.

Menurutnya, karena LSM adalah bagaimana membangun kekuatan bersama dengan Pemda, maka dipertemuan ini akan shering kembali apa yang menjadi tantangan, seperti apa yang terbaik untuk ke depannya. Jadi khususnya dengan Pemerintah Daerah sudah berprogram selama 5 tahun, melalui advokasi ADD, dan respon yang luar biasa.

“Kalau mau dihitung, desa telah berkontribusi sekitar 40 juta perdesa, setiap pertemuan sangat banyak yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengumpulkan warganya, dan kami hanya mampu membiayai hanya 40 hari saja, Dan dapat menghasilkan dokumen seperti contohnya data sensus serta draff RPJM Desa,” lanjutnya.

Kemudian, Koordinator Propinsi Australian Civil Society and Community Strangthening (ACCESS) Sulawesi Selatan, Sartono mengatakan, jadi kalau mau dipakai dokumen dalam perencanaan ini tentu masih mentah, tetapi seharusnya sudah dapat dijabarkan dalam rencana kegiatan-kegiatan yang lebih detail untuk pembangunan desa, jadi ini menjadi rujukan.

“Sebuah contoh, Kabupaten Bantaeng, setiap laporan kades membuat laporan kepada masyarakat, itu adalah transparansi, jadi memang sebelumnya dia membuat dokumen, lalu Perdes, dan rencana anggaran. Jadi untuk satu tahun dia melaporkan, sumber-sumber pendapatan, sumber pendanaan, dan lainnya,” kata Sartono.

Menurutnya, jadi ini betul-betul menjadi rujukan kepada SKPD, dan legisliatif menjadi bahasan bersama, jadi bukan sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri.

“Jadi saya kira kita sadar, dan kita akan dapat mendiskusikan...bagaimana kader dilatih untuk menfasilitasi dan membaut, sheingga dapat mengawal pembangunan, sehingga pembangunan dapat sesuai dengan RKPDes, jika tidak sesuai, maka tentu ada hal-hal yang perlu dikaji bersama,” lanjutnya.

Ia menambahkan, termasuk tahun-tahun apa yang akan dilakukan, dan begitu setuernysa, sehingga nantinya ketika sudah bicara soal program, maka tentu sudah connet dengan desaign yang dilakukan bersama warga. (sultan darampa)

Komunitas Adat Pakka Salo, Saweng dan Lappa Lampoko

2011-03-28T15:13:00.000+08:00

Ketiga komunitas yang sudah menjadi anggota Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) ini adalah :

1.    Komunitas Pakkasalo  masuk wilayah administrasi Kecamatan Ponre
2.    Komunitas Saweng  masuk wilayah administrasi Kecamatan Mare
3.    Komunitas Lappa Lampoko  masuk wilayah administrasi Kecamatan Mare

Sebagai masyarakat dataran tinggi, ketiga komunitas ini memiliki sumber daya alam yang cukup tersedia, dengan ekosistem :
1.    Tanaman cengkeh
2.    Tanaman coklat
3.    Tanaman jambu mete
4.    Tanaman vanili
Sementara untuk tanaman kehutanan, terdiri atas :
1.    Kayu sengon
2.    Kayu Jati
3.    Ekosistem Enau
4.    Campuran

Pada tofografi yang lebih tinggi lagi, merupakan hutan lindung dengan ekosistem hutan alam yang masih perawan.

Komunitas-komunitas ini masih juga memiliki ekosistem hutan adat yang disebut “hutan attiriolong”. Hutan ini dipercaya dan dijaga oleh masyarakat setempat secara turun-temurun, meski belakangan ini nyaris fisik hutan tersebut sudah tidak kelihatan lagi, karena akibat serbuan perkebunan yang masih terus membuka areal pembukaan lahan sampai sekarang.

Komunitas ini juga mengalami pembauran, akibat dari pendudukan pasukan DI/TII, apalagi ketiga komunitas ini adalah wilayah markas besar DI/TII bagian selatan, yaitu mabes momo’ putih yang dipimpin oleh Bahar Mattaliu. Meski demikian, bekas-bekasnya masih dapat dipertahankan, termasuk soal teretory, bahkan sejumlah ritual juga masih diperlakukan, utamanya soal-soal upacara untuk pada hari-hari tertentu ketika mau memanfaatkan hasil-hasil alam tersebut. (sultan darampa)

Yayasan WaKIL - ACCESS : Partnert Progres Reviuw

2011-03-28T12:02:00.000+08:00

Suasana partner reviuw program (PPR) di Kantor Yayasan WaKIL, Kota Sungguminasa.

Makassar, (KBSC).
Yayasan WaKIL usia melakukan partner program reviuw (PPR) yang diadakan kerjasama Australian Community and Civil Society Strangthening (ACCESS) kerjasama dengan Yayasan WaKIL. PPR ini melibatkan para kepala desa, kader-kader pemberdayaan masyarakat (KPM), fasilitator pendukung, dan manajemen program.

Hj.Ratna Arasy dan Sari Bulan Has, keduanya PO ACCESS Sulsel mengatakan, PPR ini bertujuan untuk melihat perubahan-perubahan yang dialami mitra strategis ACCESS, diantaranya adalah Yayasan WaKIL untuk tematik perencanaan stategis.

Menurutnya, salah satu yang dicermati bersama-sama adalah soal keadilan gender, misalnya KPM-KPM yang telah bekerja di desa telah dan akan mendatangi rumah-rumah warga, dengan tujuan, selain sensus, juga berdiskusi tentang peluang-peluang warga, utamanya perempuan dan kelompok miskin serta marginal, untuk berpartisipasi langsung proses pembangunan.

Beberapa kepala desa, utamanya yang tidak atau minim staff perempuan di kantor desa, akan menarik KPM perempuan untuk dijadikan staff, karena beberapa kepala desa cukup kaget ketika melihat secara langsung KPM-KPM perempuan menfasiltiasi FGD yang dihadiri puluhan warga dan secara sepintas rata-rata menguasai materi yang dibawakan.

Dari situ, kepala desa baru mengetahui kalau warganya (perempuan) ternyata ada yang potensial. Dengan adanya KPM atau kader-kader “perencanaan partisipatif” di kantor desa, maka semakin terbukalah ruang partisipatif perempuan dan orang-orang miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan desa. Alasannya, karena KPM ini adalah refresentatif, atau penerima mandat sosial dari warga, termasuk warga penerima dampak.

Yang tak kalah pentingnya adalah, diantara sekian perubahan-perubahan utama yang dirasakan langsung oleh internal manajemen WaKIL yaitu ada lima item, yaitu soal mampu mengatur, ada tanggungjawab kewajiban yang dituntut, terjadwal, serta mengatur pekerjaan (manajemen waktu)

Selanjutnya, menurut peserta adalah membuat Sebuah dokumen untuk desa. Alasannya, sudah sering terlibat di desa, tapi tidak pernah terlihat secara detail, dengan program ini banyak hal yang diperhatikan, lebih banyak aktiv melihat secara keselurhan dari setiap desa, dan lebih mengenal penduduknya waktu mendampingi KPM.

Sebelum program ini, sy hanya membuat cerita atau buku, dan setelah program ini, sy mampu membuat sebuah dokumen, menulis, mencetak, dan membuat, dan terbukti ada dukumen 2 RPJMDes jadi akhirnya bisa jadi modal usaha.

Dulu hanya bisa bicara / fasilitasi, dan sekarang mengembangkan dengan kemampuan menulis demikian banyak pengalaman, dan aktivitas yang dialaminya. Apa yang berkontribusi sehingga alasan ini dianggap keberhasilan, yakni ada support moral dari KPM
Kuat dukungan dari pemerintah desa, kuat dukungan dari masyarakat, tuntutan dan desakan dari Pemkab Gowa, semua aparat dan tokoh masyarakat dipajang di dokumen RPJMDes, banyak masyarakat ketika pertemuan itu, meminta untuk di rumah masyarakat,
masyarakat bangga dengan dirinya karena keterlibatan mereka, ditanyai pendapat dan pandangan mereka tentang usulan pembangunan desa, mereka merasa sangat dirasai.
Kalau di luar di kantor desa, mereka lebih bebas bicara, misalnya pertemuan dikolong2 rumah mereka.

Yang ketiga adalah bisa mengawal dan menfasilitasi musrenbang.
Alasannya, fasduk sekarang dapat mengawal mulai dari dusun, desa hingga kecamatan, dulunya tidak pernah mengenla musrenbang, malah tidak pernah dilibatkan, sehingga menjadi delegasi.

Malah, masil delegasi prgoram dampingan kita menjadi contoh bagi desa-desa lain. Setelah menjadi fasiliator, kita mempu membuat replikasi dengan desa dan kecamatan lain
Malah masuk dan menjadi fasilitator Forum SKPD Kabupaten Gowa.

Yang keempat, pengetahuan bertambah terutama alat elektronik “saya bisa buat peta melalui word, dan menularkan ilmu itu kepada teman-teman KPM dan Fasduk, serta manajemen program. Dulu sebatas hanya mengenal, saya merasa termotivasi dan akhirnya mampu memiliki, kemudian sudah mampu mengoperasionalkan bebarapa softwere
KPM Julubori dan Kampili juga mampu membeli laptop, kades yang membelikan laptop kepada KPM”.

Memotivasi kembali kades sebenarnya untuk mengetahui desa secara keseluruhan kalau kita bikin minitatur desa untuk mengenal desa labih baik, potensi dan masalah desa, tanpa harus turun ke lapangan, juga berdampak pada masyarakat sehingga dapat melihat kondisi desanya yang lebih baik, dapat profile keluarga, aset keluarga (dalam rumah), aset di luar rumah.

Bontonompo sebelumnya sudah ada peta, namun tidak dipakai, dengan program ini akhirnya otocard, photoshop, lalu word, sekarang sudah dipajang di kantor desa. Saya syukur, karena dulunya tidak mendalami.

Akhirnya saya paham mengenai exel, dan laporan keuangan dengan program asist.
Upayakan satu ruangan di kantor desa untuk berkantor KPM tersendiri dengan bank data desa –Julubori dan kampili.
Sudah mahir menggunakan sistem jaringan sosial, email, FB, dll
Dampak :

Yang terakhir adalah strategi pengumpulan data. Alasannya, pada saat mau data kependudukan, lalu kita sekarang menggunakan PKM, mengetahui data rumah penduduk – ada sensus.

Kades dulunya hanya mengundang masyarakat di kantor desa, yang didominasi adalah kelompok elit desa, lalu sekarang dengna pendekatan tertentu, kami tidak mengundang, tapi berkumpul dalam FGD yang lebih kecil, jadi tidak perlu di kantor desa, keunggulannya warga pulang dari sawah atau dari apa saja, lalu mereka singgah memberikan penjelasan untuk kebutuhan data. Jadi emreka tidak diundang, cukup diteriaki melalui mic masjid

Desa Parigi sekitar 4000 penduduk, validasi datanya tidak akurat, termasuk kondisi geografi desa, lalu sy menciptakan stretegis baru, mendatangi ketua RK untuk mengumpulkan RTnya, dimana RT sekitar 20-an rumah, lalu memberikan format dan berdiskusi, lalu RT mengetahui kondisi persis warganya, jadi akurasi datanya sangat valid, karena kami dicross checek.
Ketua RK dan RT bersama dengan kelompok masyarakat lain memasukkan data itu ke dalam draft atau bahan2 dokumen RPJMDes.

Jadi ada 2, yaitu stretegi tergantung soal kondisi sosial untuk melakukan pendekatan, lalu yang kedua, yaitu alat-alat kajian atau metode pengumpulan data telah menguasai metode. (sultan darampa)

Siaran Pers : Peringatan Masyarakat Adat

2011-03-21T13:14:00.000+08:00

Makassar, (KBSC).
12 tahun lalu, tepatnya pada 17 Maret 1999, para pemimpin pergerakan masyarakat adat dari berbagai pelosok Nusantara membulatkan tekad untuk bersatu, bergandengan tangan, menata langkah untuk bangkit bersama melawan penindasan. Pada tanggal tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dibentuk sebagai alat untuk mengawal kebangkitan tersebut. Pada saat itu juga dideklarasikan sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) dan selanjutnya melahirkan slogan yang penuh gelora perlawanan, Jika Negara Tidak Mengakui Kami maka Kami Tidak akan Mengakui Negara!

Dan kini, Masyarakat Adat Nusantara terus mengasah kemampuan berorganisasinya dan dengan tegas menolak menjadi korban untuk alasan apa pun, termasuk atas alasan pembangunan. Masyarakat Adat harus kembali bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Abdon Nababan, Sekretaris Jendral AMAN pada perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) XII. Abdon menyatakan bahwa masyarakat adat harus terus mengobarkan semangat untuk tetap konsisten menjaga garis-garis perjuangan organisasi yang sudah amanatkan oleh para tetua adat yang bergabung di AMAN. Masyarakat adat harus terus belajar untuk makin terorganisir pada semua tingkatan, komunitas, kabupaten, propinsi hingga internasional. Dan AMAN sudah sudah memulainya dan tidak boleh lagi ada kata mundur atau kembali ke masa kegelapan seperti di masa lalu.

Saat ini, AMAN tengah memperjuangkan lahirnya sebuah Undang-Undang yang mengakui Hak-Hak Masyarakat Adat. Perjuangan ini sebagai bagian dari upaya menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada satu kesempatan pada beberapa tahun lalu, Presiden SBY menyatakan bahwa pemerintah akan segera menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang menjamin dan mengatur hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia.

Abdon mengatakan bahwa PB AMAN tengah mengagendakan serangkaian konsultasi Naskah Akademik dan Darft RUU tersebut di 7 region. Naskah Akademik dan draft RUU ini akan diupayakan untuk diserahkan secara resmi ke DPR RI dan Pemerintah pada tahun 2011 ini juga. Untuk perkembangan yang baik ini, Abdon menambahkan bahwa PB AMAN menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya pada banyak pihak yang sudah menyampaikan dukungan, termasuk kementerian Negara yang selama ini telah bekerjasama dengan AMAN dan para politisi dan pengurus partai-partai politik yang demikian antusias menunggu hasil konsultasi tersebut.

Di akhir pidatonya, Abdon menyerukan ke komunitas-komunitas adat yang hadir untuk terus mempertahankan titipan leluhur sebagai berkah. Mempertahankan agar berkah ini tidak menjadi kutukan. Masyarakat adat harus memelihara, mengelola, memanfaatkan kekayaan leluhur masing-masing, baik yang ada bentuknya maupun yang tidak berbentuk, harta yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, untuk kemandirian ekonomi masyarakat adat saat ini di anak-cucu berikutnya di masa depan. Jalannya pun sudah dipilihkan oleh leluhur, yaitu gotong-royong. Masyarakat adat harus kembali bermusyawarah, membicarakan semua masalah, memutuskan yang terbaik untuk kampung, untuk komunitas adat, untuk negeri besar yang sedang memikul banyak masalah ini, untuk dunia baru yang lebih adil. Masyarakat adat harus menyatukan langkah, bergotong-royong untuk madiri secara ekonomi.

Sementara itu Wakil Bupati Kabupaten Lebak, Ir H Amir Hamzah, M.Si dalam sambutannya menyambut positif kegiatan perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara. Bahwa dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, berbagai kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat adat Kasepuhan akan terus lestari dan terpelihara dengan baik.

Lebih jauh, Wakil Bupati menyatakan bahwa Pemkab Lebak akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Kasepuhan terkait dengan konflik yang ada, terutama konflik dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Karena perluasan TNGHS dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Bahwa memelihara hutan itu sangat penting, tapi menjadi tidak berguna jika masyarakat adat yang ada di sekitar TNGHS itu hidup miskin dan menderita, lanjutnya. Oleh karena itu, Pemkab Lebak akan memperjuangkan wilayah-wilayah masyarakat Kasepuhan yang ada didalam kawasan TNGHS untuk dikeluarkan dari TNGHS dan dijadikan sebuah enclave.

Perayaan HKMAN XII yang dipusatkan di lapangan Kecamatan Cikotok tersebut dihadiri tak kurang dari 5000 orang. Mereka hadir untuk merayakan perayaan HKMAN yang juga dirayakan seluruh komunitas adat anggota AMAN di seluruh Nusantara. (sultan darampa)

Gowa “Menabur” Bintang Perencanaan di 26 Desa

2011-02-07T09:58:00.000+08:00

Salah satu bentuk perencanaan yang diusung dari bawah, dimana warga dusun dan RK secara aktif memeriksa rencana-rencana desa yang telah disusun secara bersama. Ini pula contoh "public complain" secara partisiaptif.

Makassar, (KBSC).
Phase-phase penting telah dilewati Yayasan WaKIL dalam proses mengusung perencanaan partisipatif melalui skema kerjasama ACCESS-IDSS Australian Agency International Development. Phase penting itu adalah penjajakan (penyiapan dan perampungan data base desa), dan perencanaan (visi, misi dan matriks-matriks rencana desa serta rencana kegiatan desa 5 tahunan).

“Saya memberi apresisasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang terlibat didalam program ini, terutama KPM dan kepala desa yang telah banyak merespon program ini, semoga kedepan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan semakin dikedepankan, sehingga kekuasaan sesungguhnya ada ditangan rakyat, dan pemerintah senantiasa menjadi pamong bagi rakyatnya,” demikian kata sambutan Kaharuddin Muji, Direktur Eksekutif Yayasan WaKIL pada penutupan Reviuw Refleksi Triwulanan ke-2 Perencanaan Partisipatif Yayasan WaKIL-ACCESS, di Wisma Amkop, 3 – 5 Pebruari 2010.

Dalam refleksi kali ini, peserta seluruhnya sekitar 100-an orang, yang terdiri atas 78 para bintang-bintang perencanaan dari desa, fasilitator pendukung (kecamatan) 13 orang, ditambah panitia dan manajemen program dari Yayasan WaKIL.

Para bintang perencanaan ini telah menyiapkan draft, sebagian besar sudah ada yang selesai, dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) bagi desanya masing-masing, malah sudah ada 3 desa, yaitu Parigi, Mengempang dan Lonjoboko, dokumen RPJMDesnya telah selesai dibundel.

Malah, Syamsu Alam dan Andi Herawati, tim pendukung metodologi perencanaan dari Yayasan Mitra Samya, telah memberi catatan khusus bagi para bintang, agar melihat ulang beberapa hasil-hasil matriks, terutama juga soal visi dan misi desa.

Menurutnya, karena kalau hal itu kurang teliti, atau ada hal-hal yang dianggap penting dan sangat vital bagi desa, tetapi terlupakan untuk dimuat dalam dokumen itu, maka nilai dokumen sebagai “kitab desa” juga berkurang nilainya.

Tetapi, ia menambahkan, secara substansif, ke-26 desa ini tidak ada masalah, hanya ada beberapa yang perlu pengidetan, sehingga bahasa-bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia yang baku, tetapi bukan berarti kaku, karena bagaimana pun juga yang menyusun dokumen ini yang kemudian difasilitasi para bintang desa itu adalah orang-orang dari desa, yang tentu sejarah pendidikan yang dimilikinya tidak sekuat pengalaman pendidikan yang dimiliki legislator (anggota DPRD), meski secara kualitas dapat dipersandingkan.

“Secara pribadi saya sangat gembira capaian yang telah dilakukan oleh bintang-bintang perencanaan ACCESS-WaKIL yang telah bekerja sekitar 6 bulan di desa,” kata Syamsu Alam. Lanjutnya, semua itu adalah betul-betul gambaran dari sebuah partisipasi dan full keswadayaan, karena memang selama ini, ke-26 pemerintah desa tersebut terbukti nyata telah mensupport para bintangnya (kader-kader pemberdayaan masyarakat, atau KPM), termasuk pembiayaan pertemuan-pertemuan di desa.

Direktur Eksekutif WaKIL mengakui, selama proses ini berlangsung banyak tantangan yang dihadapi para bintang, tetapi semuanya terbukti telah dilewati dengan capaian yang sukses, dan salah satu kata kunci kesuksesan itu adalah pengakuan dari 16 kabupaten yang masuk pada program ini, dimana Kabupaten Gowa adalah bintang utama dari kategori kabupaten baru.

“Capaian ini terjadi karena kerja keras yang kolektif bagi semua bintang, kepala desa dan seluruh perangkat manajemen program ini,” lanjutnya.

Nah, untuk melanjutkan cerita sukses itu, maka para bintang diminta untuk menyiapkan lagi energy-energinya untuk ikut pameran dokumen RPJMDesa se-Kabupaten Gowa. “Kita akan memperlihatkan kepada dunia perencanaan yang selama ini dikambinghitamkan bahwa proses perencanaan, termasuk di desa adalah top down, nah di pameran ini nantinya, akan menjadi bukti bahwa masyarakat miskin, kaum marginal, kelompok muda dan perempuan, mampu mambangun perencanaan dari proses yang paling dibawah, mulai dari keluarga, hingga ke RK, hingga ke dusun, sampai ke desa, dan dilanjutkan ke kecamatan dan kabupaten,” kata Daeng Muji.

Daeng Muji juga meminta agar para bintang secara sukarela dan jujur kembali menceritakan perjalanan yang dialaminya selama mengusung perencanaan di desanya masing-masing, tentu ada suka, ada duka, berikut tantangan yang dialaminya. “Semua diceritakan secara gamblang, biar kita semua, masyarakat dan public Indonesia mengetahui perjalanan batin para bintang-bintang perencanaan desa Kabupaten Gowa ini,” kuncinya. (sultan darampa)

RUU Desa Perlu Mendapat Pengawalan dari Warga Desa

2011-02-02T13:23:00.000+08:00

Maket, atau peta sosial yang dibuat warga bersama kader-kader pemberdayaan masyarakat (KPM) Desa Julubori, Kecamatan Palangga mengantar Kabupaten Gowa sebagai juara umum 1 kategori kabupaten baru program "Perencanaan Partisipatif" kerjasama ACCESS - Yayasan WaKIL. Kepala Desa Julubori, Muhammad Ansar mewakili Pemkab Gowa dan Yayasan WaKIL menerima plakat penghargaan.

Makassar, (KBSC)
Draft rencana undang-undang tentang desa 2007 yang tengah dipersiapkan Kementerian Dalam Negeri RI setebal 58 halaman itu, dalam seminar “temu bintang perencanaan” yang dimulai tanggal 25 – 27 Januari 2010, mendapat perhatian serius dari 500 peserta seminar.

Dimana salah satu rumusan dalam seminar itu dimana peserta meminta agar RUU tersebut perlu dikawal dengan serius, utamanya elemen aparat dan warga desa dari seluruh Indonesia. “Kita perlu mengawal RUU ini agar dalam

“RUU tentang desa perlu dikawal oleh semua pihak terutama kementerian dalam negeri demi kemandirian dan kedaulatan warga desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa dan desa sebagai pusat pertumbuhan,” demikian bunyi petisi ke-2 dari rumusan strategis seminar temu bintang perencanaan.

Menurut salah seorang peserta, Ilyas Dg.Laja, guna mewujudkan penerapan otonomi asli maka dibutuhkan selain kebijakan atau regulasi yang lebih dikuatkan bersama warga desa, juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah berinisiatif untuk membangun atau mendorong sistem bank data desa.

“Sehingga semua asset yang dimiliki desa, termuat atau tercatat di dalam dokumen desa, sebab dari bank data itu, baru kemudian dipakai untuk bahan-bahan rumusan kebijakan, atau untuk dipersiapkan dalam perencanaan jangka menengah bagi desa,” katanya.

Selain itu, peserta juga merekomendasikan, singkronisasi antar kementerian, penting untuk mencegah terjadinya persaingan program tidak sehat antar kecamatan sampai kepada antar SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten (integrasi program/sektor dan actor), termasuk produk peraturan yang dilahirkan antar kementerian harus bersinergi dan tidak tumpang tindih.

“RPJM 5 tahun, jabatan Kepala Desa 6 tahun, Penetapan dan hitung-hitungan ADD (Permendagri) dengan Kebijakan Menteri Keuangan (DAU),” tulis rekomendasi.

Menurutnya, proses Musrenbang perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Pengawalan sampai pada tahap penetapan (dokumen perencanaan dan penganggaran). Oleh karena itu kerjasama yang baik antar warga, fasilitator, OMS dan pemerintah serta DPRD menjadi penting.

Otonomi desa pada dasarnya bukan pemberian dari pemerintah pusat, sebagaimana otonomi provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi, otonomi desa pada dasarnya merupakan perkembangan dan kebutuhan warga desa. Oleh karena itu kewenangan desa perlu diperluas dan dipertegas untuk mengurus dan mengatur.

Dipandang penting dan mendesak untuk setiap desa menghasilkan data-data yang akurat terutama data social desa, katanya, sehingga setiap desa wajib mengisi profil desa yang di udate secara rutin (setiap tahun). “Prosesnya harus mendorong rakyat menjadi pelaku utama dalam mengembangkan data sebagai basis perencanaan,” jelasnya

Rekomendasi itu juga menyinggung soal pemanfaatan ADD pada hakekatnya disesuaikan dengan kebutuhan dasar setiap desa. Sehingga penggunaan ADD menjadi kewenangan desa untuk mengatur dan mengelola.

Kerjasama antar lembaga pemerintah disemua level sudah menjadi suatu keharusan yang diberlakukan, jika kita ingin melihat efektifitas program-program yang telah dirumuskan secara partisipatif oleh warga desa

Ruang dan kesempatan serta proses-proses penguatan kapasitas yang tersedia dan memadai akan mampu meningkatkan peran-peran perempuan, kelompok miskin dan kelompok marjinal dalam proses-proses pembangunan yang lebih strategis termasuk menempati posisi yang strategis pada lembaga atau organisasi.

“Musrenbang khusus perempuan, merupakan terobosan yang menarik untuk penguatan kapasitas perempuan termasuk menjamin kepentingan perempuan dalam program pembangunan terakomodasi,” mencontohkan.

Ia mengatakan, proses advokasi anggaran program desa harus dilakukan kepada SKPD dan DPRD untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara anggaran dan perencanaan desa. Contohnya: pagu dan quota kecamatan dari SKPD harus dijelaskan pada saat Musrenbangkec, sehingga akan menjadi proses untuk kompetisi positif antar desa.

Disamping itu, perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen Aparatur Pemerintahan termasuk Kepala Desa untuk menjamin perwujudan TKLD dalam pengelolaan pembangunan. Contoh: Praktek Kepala Desa Rappoa, Karya Jaya, Kopang Rembiga dan Desa di Kec. Haharu dalam pengelolaan pembangunan desa yang akuntabel dan transparan mendorong perubahan perilaku warga terhadap kewajiban sebagai warga negara.

“Untuk mewujudkan satu desa satu rencana perlu didukung regulasi yang memadai agar dapat digunakan sebagai acuan pembangunan. Dokumen rencana yang dihasilkan harus mampu memobilisasi sumberdaya (asset desa) dan tidak hanya untuk mendapatkan bantuan dari luar,” demikian rumusan-rumusan dari hasil seminar temu bintang perencanaan dan pameran hasil-hasil RPJMDes, mulai tangal 25 hingga 27 Januari 2010, di Hotel Clarion, Makassar.(sultan darampa)

Pembukaan Temu Bintang Perencanaan

2011-02-02T13:15:00.000+08:00

Suasanan Pembukaan "temu bintang perencanaan dan pameran hasil-hasil RPJMDes" di Hotel Clarion Makassar, tanggal 25 - 27 Januari 2011.

Makassar, (KBSC)

Pemerintah Sulawesi Selatan menyambut positif kegiatan “temu bintang perencanaan dan pameran hasil-hasil RPJMDes, di Hotel Clarion Makassar. Dalam temu bintang dan pameran yang untuk pertama kalinya ini dilaksanakan di Makassar, akan dihadiri utusan dari 4 propinsi (Nusantenggara Barat, Nusantenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan), serta 14 kabupaten.

Setiap kabupaten mengirimkan utusannya minimal 4 orang, yang terdiri atas perutusan masing-masing lembaga pendamping (LSM), mitra langsung LSM seperti fasilitator atau kader-kader pemberdayaan masyarakat yang bekerja pada satu desa, warga penerima dampak, dan utusan dari pemerintah kabupaten yang biasanya diwakili SKPD Bappeda atau BPM-PD.

“Kalau terhitung semua perwakilan kabupaten dan propinsi, ,maka total peserta keseluruhan, yaitu sekitar 120 orang. Belum termasuk panitia lokal, dan pihak ACCESS-IDSS sendiri,” ungkap Sartono, Koordinator ACCESS-AusAID Propinsi Sulawesi Selatan, ahad (23/1).

Menurut Sartono, temu bintang perencanaan dan pameran hasil-hasil perencanaan partisipatif dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengash (RPJM) desa ini, bertujuan untuk merayakan keberhasilan para bintang dalam mengusung kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif dari masing-masing wilayah.

“Juga, menyediakan ruang dan kesempatan para bintang untuk berbagi secara interaktif dan dinamis. Menumbuhkembangkan inspirasi para bintang untuk meningkatkan strategi inovasi pemberdayaan warga dan organisasinya dalam berinteraksi dinamis dengan pemerintah dan stakeholder kunci lainnya melalui isu-isu perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang partisipatif, inclusive gender dan sosial,” katanya.

Ia juga menambahkan, selain itu, perlu juga mengembangkan jejaring dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah terkait isu perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang partisipatif dan mereka memahami bagaimana mendapatkan manfaat dari jaringan tersebut.

Maka kegiatan-kegiatan pelaksanaan temu bintang selama tiga hari ini, adalah pameran foto-foto dan visual-visual lainnya, serta produk-produk inovatif perencanaan dan penganggaran partisipatif.

“Kami juga menggelar seminar dan lokakarya dengan tematik seperti berbagai regulasi yang mendukung perkuatan partisipasi warga dalam pembangunan desa untuk menjadikan “satu desa satu rencana’, Integrasi perencanaan dan penganggaran desa/ kelurahan ke dalam mekanisme dan system perencanaan pembangunan daerah, Musrenbang, PNPM dan Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat), Upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga dalam mendorong suara dan pilihan perempuan, kelompok miskin dan kelompok termarginalkan lainnya dalam proses pembangunan desa yang partisipatif,” lanjut Pak De’, panggilan akrab Sartono.

Sartono juga mengakui, selain kegiatan tersebut diatas, masih ada kegiatan lain seperti testimoni dan demonstrasi tema-tema spesifik dalam proses perencanaan & penganggaran pembangunan, benchmarking per-kabupaten, menggalang komitmen dan deklarasi, action plan bagi masing-masing propinsi dan kabupaten, dan yang terakhir adalah Pemilihan Bintang dan pemberian cindramata. (sultan darampa)

2,7 Ha Hutan di Sulsel Butuh Dipetakan

2011-01-14T18:37:00.000+08:00

Kawasan-kawasan hutan pengelolaan oleh adat, yang memerlukan pemetaan partisipatif, seperti di kawasan hutan Patallassang, Desa Pao, Kabupaten Gowa, dan Salur Rante, Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kawasan ini menjadi prioritas kerja SLPP.

Makassar, (KBSC).
Pergulatan masyarakat yang berdiam disekitar hutan versus regulasi Negara dan intervensi dari pihak eksternal telah menimbulkan konflik berkepanjang dan tak berkesudahan. Sayangnya, karena korban dominan dari pergulatan ini adalah masyarakat lokal itu sendiri, padahal terbukti secara fakta dan yuridis bahwa hanya masyarakat lokal yang mampu melestarikan ekosistem hutan di belahan nusantara ini.

Dari cerita panjang pengalaman mendampingi dan mengadvokasi soal-soal tata ruang kawasan hutan dan hak-hak pengelolaannya oleh masyarakat, maka sejumlah aktivis penggiat PSDA, telah berkomitmen membangun koalisi-koalisi advokasi, yaitu Sekolah Lapangan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Celebes.

Hal ini terungkap dari diskusi regular SLPP di Kantor SCF – Dgreen Café, Jln.Sungai Saddang Baru, Makassar, tanggal 9 Januari 2011. Pesertanya terdiri atas Sainal Abdin (Koordinator SLPP Celebes), Sultan Darampa (Managing Director Sulawesi Channel), Sri Endang Sukarsih (Kepala Bidang Pengusahaan Hasil Hutan Dishut Sulsel), Anton Sanjaya (Manager Program Sulawesi Community Foundation = SCF, sekaligus fasilitator), Prof.Syamsul Alam (Kepala Dinas Pertanian Bantaeng), Ian Mendez (Ketua Pelaksana Harian PW AMAN Sulsel), Shave Syariffudin (IPPM), Haedar Tasakka (pribadi), Muhlis Paraja (Kepala Biro Bawakaraeng Sulawesi Channel).

Sri Endang Sukarsih mengatakan, latar belaknag adalah berangkat dari kegiatan telah dilakukan tahun 2009, karena dishut pada saat itu telah memulai melakukan pemetaan partisipatif.

“Ada banyak kawan yang memiliki kemampuan melakukan pemetaan yang lebih baik. Ada banya peta yang telah dibuat tetapi tidak terfollow up dengan baik, tetapi dari peta2 yang ada juga muncul inisiatif2 utk masuk ke skim PHBM seperti HTR,” katanya.

Menurutnya, pertemuan hari ini juga merupakan bagian dari sosialisasi SLPP ke kawan2 praktisi pemetaan partisipatif. “Sangat mengharapkan SLPP bisa lebih eksis kedepannya, dan bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk dapat mengelola kembali hutannya,” lanjutnya.

Sebagai Fasilitator, Anton merangkum, yaitu peluang SLPP kedepan seperti apa, peluang SLPP untuk dikembangkan, ada sosialisasi tentang apa yang sudah dilakukan SLPP

Disisi lain, Prof. Syamsu Alam menambahkan, pemetaan partisipatif sudah harus menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, karena PP akan elebih detai mendokumentasikan lahan, malah sudah banyak pengalaman kawan-kawan yang membuktikan demikian.

“Di Kehutanan sudah harus menjadikan PP (perencanaan partisipatif) sebagai pedoman. Sebab permasalahannya, di kehutanan, lebih 1 juta hektar bukan lagi berada dalam kawasan hutan, sehingga lahan yg 1 juta ha harus dipetakan ulang untuk perogram kehutanan selanjutnya.

Menurutnya, peta-peta yang ada dikehutanan sdh tdk dapat dipahami lagi apa isinya, seperti pengalaman di Bantaeng tentang hutan desa (HD), modelnya seperti mirip yg akan dilakukan SLPP.

“Jadi PP akan menjadi dasar pemberian hak, juga PP akan lebih memudahkan pemerintah melakukan program2 disektor kehutanan,” lanjutnya.

Malah, Sri Endang mengungkapkan, kawasan hutan dengan luasan 2,7 juta Ha ternyata tdk punya data yang rill. Jadi proses penetapan Tata Batas, pelaku yg terlibat pada saat itu sangat miskin pemahaman
“Penting di gaungkan tentang SLPP tentang PP itu sangat penting. Ada beberapa org pakar disulsel yg dapat di galang, seperti prof Supratman,dll,” urainya.

Koordinator SLPP, Sainal Abidin mengungkapkan, pada dasarnya adalah pengakuan dari pihak lain terkait output peta. Tapi sebaliknya, kelemahan-kelemahannya adalah tidak dilengkapi dengan dokumen2 pendukung.

“Persoalan yg lain SLPP hanya dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas. Harapanya sebenarnya tdk hanya menjadi lembaga…, sifatnya cair mengaokomodir personal yg pro terhadap tataruang yg didalamnya ada PP,” tegasnya.

Sultan Darampa meminta pilihan kepada peserta, bahwa simpul menjadi satu fenomena sebuah gerakan yg sifatnya tidak mengikat.

“Yang menjadi pertimbangan adalah ketika ingin mengkonsolidasi dengan kwn2 yg lain, dikwatirkan akan ada reaksi negatif. Mengenai kantong2 pendanaan saya pikir byk lembaga yg siap tinggal dibangun trasnya,” katanya.

Anton menyimpukan bahwa perlu juga mendapat perhatian tentang adanya issu baru soal RUU Geospacial seperti yang diceritakan tadi Sainal. Disamping perhatian khusus itu, juga perlunya konlidasi akan terus lebih di massiv-kan. (sultan darampa)

Menembus Rampi (2) : Jalan Kaki 2 Hari 2 Malam

2011-01-04T14:10:00.000+08:00

Berjalan dua hari dua malam, menembus ngarai, mendaki gunung, menelusuri sungai, yang akhirnya sampai juga pada perkampungan yang terdekat, Poso. Disitu kemudian naik bus trans Sulawesi menuju Makassar

Makassar, (KBSC)
Setelah memutuskan jalan kaki , kami memilih rute Rampi - Bada di Poso, Sulawesi Tengah. Sore hari pukul 15.00 kami bertiga start dari Desa Onondowa menuju desa terakhir sebelum memulai rute pendakian di desa Dodolo, ditemani penduduk setempat yang akan menunjukkan rute perjalanan.

“Ok, semoga kami bisa, maklum kali ini kami bertiga dan seorang penunjuk jalan akan menempuh medan yang lumayan menantang”.

Tiba di Dodolo lepas maghrib, kami kemudian menginap di rumah salah satu tetua kampung kalau tidak salah ingat namanya Marten Lasoru, beristirahat semalam mengumpulkan tenaga untuk besok hari.

Pagi hari pukul 7.00 kami mulai jalan dari Dodolo kemudian menyeberang sungai yang lebarnya kira-kira 100 meter dengan berjalan sambil berpegangan tangan, nyaris salah seorang dari kami hanyut, untung teman dari kampung Dodolo cepat meraih tangannya, sungai-sungai di daerah ini memang terkenal mempunyai aliran yang sangat deras.

Akhirnya, kami semua sampai di seberang sungai dengan selamat namun ini baru permulaan untuk memulai rute pendakian yang sesungguhnya, puncak gunung di depan kami terlihat diselimuti kabut, jarak ke puncak menurut informasi dari penduduk kampung kira-kira 20 km ditambah 16 kilometer jalur menurun ke Bada, Sulawesi tengah.

Untuk menuju puncak harus kami tempuh lima jam jalan kaki di medan berlumpur, berat memang untuk ukuran fisik yang sudah jarang berjalan kaki, setelah melintasi hutan hujan yang masih lebat kami akhirnya tiba di puncak pertama, tinggal satu puncak lagi sebelum mulai jalan dengan rute yang mulai menurun ke arah desa Bada di wilayah kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Sepanjang jalan burung Rangkong (Rhinoceros hornbill) atau Alo dalam bahasa setempat tampak menemani perjalanan, terbang di puncak pepohonan tinggi indah sekali dengan paruhnya yang besar. Rasa berat sudah menahan laju langkah saya, untung udara terasa sejuk.

Dalam hutan hujan ini hampir-hampir kita tidak tersentuh cahaya matahari dan aku menghitung satu persatu tarikan nafasku yang berpacu kencang, detak jantung pun tidak kalah riangnya siang ini, berpacu.. berpacu dengan tarikan nafas tapi tidak dengan langkah kakiku yang justru ingin berhenti..cape deh..

Jarum jam menunjukkan pukul 13.00 siang, akhirnya kami tiba di puncak kedua, disinilah pal batas Kabupaten Luwu Utara , Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah di sebelahnya.

Kami istirahat makan siang sebelum lanjut lagi dengan rute yang mulai menurun jarak masih 16 kilometer lagi, akhirnya setelah perjalanan panjang 11 jam kami keluar dari hutan Sulawesi Tengah, hari menjelang petang, tinggal satu setengah jam lagi sebelum benar-benar tiba di kampung Bada, Poso.

Dengan tenaga masih tersisa kami melewati bukit yang penuh dengan padang ilalang, finally jam 19.00 malam, kami akhirnya tiba dengan kondisi fisik yang sudah benar-benar sudah habis. Setelah mendapat tempat menginap kami langsung tertidur.

Hmmm….Perjalanan yang panjang dan melelahkan menuju Bada. Tapi di luar itu semua, Kami bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kami berkah bisa tiba dengan selamat dan terima kasih kepada semua yang telah mensupport perjalanan kami
Besok kami harus lanjut lagi sejauh 78 km ke Tentena, sebuah kota
kecamatan di tepian Danau Poso, dengan menumpang bus menuju Makassar. Selamat malam Bada, selamat datang kedamaian.(sultan darampa)

Menembus Rampi (1) : Cukup Tidur-tiduran Saja

2011-01-03T15:14:00.000+08:00

Pelatikan pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Pengurus Daerah Rampi telah membawa kenangan tersendiri bagi PB dan PW AMAN Luwu Raya beserta rombongan. Pasalnya, hanya tidur-tidur di kursi eh sudah sampai di Rampi dengan jarak tempuh hampir seratus kilometer, tetapi ketika pulang masyaallah harus menilisik belantara, menembus ngarai, dan mendaki gunung-gunung terjal. Ikut ceritanya dalam dua tulisan bersambung.

Makassar, KBSC)
Kamis pagi, tanggal 25 maret 2010 dari Kota Palopo kami bersiap berangkat ke Masamba (ibu Kota Kabupaten Luwu Utara – Sulsel). Selama perjalanan kami (Bata Manurun, Ketua AMAN wil. Tana Luwu), terus menelpon travel agen di bandara untuk memastikan jadwal keberangkatan rombongan ke Rampi, yang telah beberapa kali tertunda.

“Syukurlah sampai di bandara, kami sudah dapat tiket. Dengan menumpang pesawat kecil jenis Cassa 212 beregister PK-ZAV milik PT. Sabang Merauke Air, kami take-off dari Bandara Andi Djemma, Masamba- Luwu Utara pukul 9.00 wita pagi,” cerita kami.

Informasi dari petugas bandara kami akan perjalanan sekitar 15-20 menit dengan catatan cuaca tidak berubah drastis. Karena itu saya memilih menikmati pemandangan di luar jendela pesawat – sekaligus memotret tentu saja.

Cuaca hari ini cerah, tetapi sedikit berawan, “Ya Tuhan semoga kami semua tiba dengan selamat,” doaku dalam hati.

Usai lepas landas tampak kawasan pegunungan To Kalekaju dihiasi pepohonan yang menghijau begitu lebat, cantik dan menawan terlihat dari udara.

Dua puluh menit berlalu, pesawat mulai terbang rendah, dari kaca pesawat terlihat alur sungai yang melingkar-lingkar. Di ketinggian itu, sungai tampak jelas dan besar. Warnanya kecoklatan, dan di sepanjang tepinya, pohon-pohon menghijau menambah kontras warnanya. Di tempat-tempat tertentu terdapat kawasan pemukiman dengan rumah-rumah yang jumlahnya hitungan jari.

Tiba di bandara Rampi, kami disambut dengan sederhana oleh Ibu Helena, sebagai tuan rumah, kami langsung diantar ke rumah ketua adat, masyarakat adat Rampi menyebutnya Tokey-panggilan untuk ketua adat yang menjalankan kepemimpinan secara kolektif.

Masyarakat sudah berkumpul di dalam rumah, satu per satu dari kami memperkenalkan diri, mereka terlihat antusias namun saya agak heran, terkesan ada sesuatu yang jadi tanda tanya besar dalam diri mereka maksud dari kedatangan kami.

Setelah pihak kami, Ketua dari AMAN menjelaskan, baru mereka sedikit lega. Beberapa hari kemudian baru saya tahu dari informasi yang disampaikan ketua adat bahwa selama ini mereka terus menaruh curiga kepada orang yang datang dari luar. Ini imbas dari perjalanan panjang penuh penderitaan sejak dari jaman penjajahan, pemberontakan DI/TII, kemudian PRRI/Permesta.

Pergolakan ini telah memaksa etnis-etnis minoritas seperti Rampi dan Seko mengungsi dan berdiaspora ke mana-mana. Mereka terpaksa mengungsi ke wilayah propinsi Sulawesi Tengah, seperti di wilayah Kab. Poso dan Kota Palu. Setelah acara perkenalan, kami kemudian diajak untuk melihat kehidupan keseharian masyarakat adat Rampi dari dekat, seperti melihat hasil olahan pakaian dari kulit kayu, mendulang emas, dan pertanian dengan cara yang masih tradisional.

Dua hari telah berlalu, asyik juga berinteraksi langsung dengan masyarakat mendengar keluhan dan harapan mereka, utamanya soal akses transportasi yang setelah 65 tahun Indonesia merdeka belum juga bisa mencapai Rampi,

Juga soal hak atas tanah ulayat mereka yang semakin terancam akibat dari rencana eksploitasi bahan tambang terutama emas dari perusahan-perusahaan tambang besar.

Perlu di ketahui bahwa “kawasan pegunungan tersebut sangat kaya dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna serta beragam suku, adat dan juga budaya”. Ini tidak lebih mewah dari hotel bintang lima, luar biasa pikirku, kita akan dengan mudah menjumpai permandian air panas, danau-danau alam, hutan yang masih lebat, sungai yang penuh dengan emas, sehingga orang Dodolo, salah satu kampung di Rampi, dengan berkelakar mengakui bahwa suara mereka jadi bagus karena tiap hari minum air emas dari Sungai Dodolo.

Hari sabtu, 27 maret 2010, waktunya untuk kembali, tapi sayang tiket flight ke kota Kabupaten di Masamba tak jua berhasil kami dapat, karena seat telah terisi semua.

Panik..? nassami.Namun setelah lobi kiri kanan dengan petugas bandara, akhirnya tiket berhasil kami dapatkan, tapi tersedia hanya sisa untuk 2 orang, maka kami memutuskan untuk memberi jatah kursi kepada 2 orang dari tim AMAN, yang sudah tidak mampu jalan kaki ataupun naik ojek dikarenakan medan berat akibat lumpur musim hujan.

Setelah berunding kami bertiga memutuskan untuk jalan kaki, karena menunggu hari penerbangan pesawat baru akan datang lagi 5 hari kemudian, menumpang ojek tidak akan banyak membantu karena lumpur yang bisa setinggi lutut belum lagi dan longsor sering terjadi di sepanjang rute pendakian antara Rampi-Masamba.(sultan darampa)

REFLEKSI HUTAN 2010 : Siapa yang Bertanggungjawab

2011-01-01T16:55:00.000+08:00

Siapa sesungguhnya bertanggungjawab terhadap kelestarian hutan Indonesia kedepan. Pemerintah ? Belum tentu, nyatanya Dephut telah mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah gagal dalam mengelola / melestarikan hutan. Lalu ? Masyarakat, utamanya masyarakat yang tinggal dipinggiran kawasan hutan, atau dipinggiran desa. Berikut refleksi SCF tahun 2010.

Makassar, (KBSC).
Memulihkan kondisi hutan alam Indonesia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, terbukti selama 2010 kemarin, baru ada 1 izin perorangan pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, selebihnya masih dalam proses, baik pada pengajuan kelompok tani hutan, koperasi, bumdes, maupun dalam bentuk kelembagaan lain dalam skema HTR, HKm dan hutan desa.

Hal ini terungkap dalam Worksho Akhir Tahun 2010 Konsilidasi Program Para Pihak dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, yang digelar oleh Yayasan Sulawesi Community Foundation dengan Kemitraan, 27 – 28 Desember 2010, di Hotel Sahid Jaya Makassar.

Hadir dalam acara ini, adalah narasumber dari Disut Kabupaten Soppeng, Dishut Pinrang, Dishut Barru, lalu Dishut Bulukumba, Bupati Bantaeng (diwakili kepala dinas pertanian dan peternakan), Dr.Aryadi Hiwaman dan Danang Kuncoro dari Bina Perhutanan Sosial, Hasbi B dari Kemitraan. Begitu juga dari aktivis LSM, seperti Konstan, Sulawesi Channel, Walda, Yajalindo, Lambose, dan lainnya.

“Sebagaimana diketahui bersama bahwa Menhut pada tahun 2009 telah menujuk kawasan hutan seluas 2.725.796 hektar (47 persen) dari luas wilayah daratan melalui SK 434/Menhut-II/2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Propinsi Sulsel,” demikian penegasan Sri Endang Sukarsih, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan dalam sambutan pembukaannya.

Jadi, katanya, penunjukkan itu sudah melalui proses revisi tata ruang wikayah Propinsi (RTRWP) Sulsel didalamnya terdapat kawasan hutan. Kawasan hutan ini sudah dibagi dalam fungsi lindung atau konservasi 76,4 persen dan produksi 23,6 persen.

Menurut Direktur SCF, Muhammad Rifai, di Sulsel khusus untuk skema HTR Dinas Kehutanan Propinsi Sulsel menargetkan 5.000 hektar pertahunnya yang dapat diakses masyarakat desa hutan, namun realistiasnya hingga penghujung tahun 2010, IUPHHK yang telah terbit di Sulsel, baru di Kabupaten Soppeng seluas 9 hektar. Sedangkan Kabupaten Barru, Maros, Pinrang dan Enrekang telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi PB2HP.

“Untuk skema HKm, saat ini izin yang ada baru diterbitkan di kabupaten Jeneponto pada tanggal 26 Nopember 2010 untuk 3 kelompok tani demgan luas area 890 hektar, sementara di Kabupaten Bulukumba haru sebatas hasil rekomendasi tim verifikasi untuk usulan areal kerja seluas 2.250 hektar,” kata Rifai

Sedangkan pada skema HD tiga Bumdes di Kabupaten Bantaeng telah mendapatkan izin HPHD (hak pengelolaan hutan desa) dari Gubernur Sulawesl seluas 703 hektar.

Program ke depan
Sri mengakui, pemerintah Sulsel, telah merspon kebijakan tersebut dengan mengusulkan pengcadangan areal HTR, HKm dan HD kepada Menhut. Pada 2008, Menhut telah mencadangkan areal pembangunan HTR Sulsel seluas 34.535 ha yang tersebar pada 11 kabupaten / kota.

“Untuk mengimplementasikan pembangnunan HTR tersebut, Dishut Sulsel telah menjabarkan dalam program pembangunan HTR di dalam Renstra Dishut dengan target pembangunan seluas 5.000 hektar pertahun,” katanya.

Sementara Rifai, da beberapa problema yang harus diselesaikan, misalnya soal negatif orientasi, misalnya kredit, bukan skema HTR yang dipertanyakan masyarakat, tapi bagaimana duit yang katanya akan dikasih oleh Dephut.

“Sosialisasi terhadap skema-skema tersebut di masyarakat masih sangat minim, sehingga pengetahuan masyarakat tentang pentingnya skema ini sangat terbatas, dan pengetahuan pemerintah setempat tentang tenggang waktu kontrak skema ini dianggap terlalu lama, sehingga menjadi acuan untuk memproses atau menolak usulan kelompok,” kunci Rifai. (sultan darampa)

BUNDA YULIANA : Sang Pencerah dari Komunitas Adat Luwu Raya

2011-01-01T13:00:00.000+08:00

BUNDA YULIANA. Sang perempuan yang sudah dimakan usia itu tak pernah berhenti melangkah menuju keadilan, ia tak pernah stop bersuara walaupun vocalnya sudah serak-serak diantara derap pembangunan dan tirani. Ia adalah sosok perempuan panutan dalam pembebasan hak-hak kaum marginal. Ibu Yuliana (tengah) mengangkat poster ketika unjuk rasa salah satu PMA di Indonesia.

Makassar, KBSC)
Berikut petikan hasil wawancara antara Bata Manurung dengan sang tokoh perempuan adat, Ibu Yuliana dalam mempertahankan tanah kelahirannya.
Tanggal 14 Desember 2010,diatas rumah yang berukuran 5x9,saya dan teman-teman AMAN Wilayah Tana Luwu bertemu dengan ibu Yuliana,dia bercerita begini.

“Bagaimana pun beratnya hidup di sini, ini adalah rumah kami. Setiap lekuk gunung, setiap helai rumput, setiap tetes air danau Matano, begitu dekat di hati. Tak ada tempat lain di dunia yang bisa menggantikan tanah kami.”

Sepenggal ungkapan diatas adalah bentuk ungkapan hati seorang Yuliana, 60, Masyarakat adat Karonsi’e dongi yang kini tinggal di Sorowako. Jalan menuju ke rumah Yuliana, 72, hanya berjarak sekitar 500 meter dari Bumi Perkemahan (Bumper) Sorowako. Diusianya yang sudah tidak muda lagi, Yuliana masih beraktifitas seperti biasa, yakni berkebun dan bercocok tanam di lahan dekat rumahnya.

Yuliana, merupakan satu dari puluhan Masyarakat Adat Dongi yang berada di desa kampung Baru, kecamatan Nuha, Luwu Timur. Keberadaan perkampungan milik masyarakat adat Dongi itu tampak kontras dengan pembangunan kemewahan di kawasan areal pertambangan milik PT International Nickel Indonesia (Inco). Hanya terdapat beberapa rumah tempat tinggal Komunitas adat Karonsi’e Dongi yang berada tepat di
samping Lapangan Golf milik perusahan nikel terbesar di Sulawesi itu.

Konflik antara masyarakat adat Dongi dengan PT Inco memang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Saat itu, masyarakat adat Dongi telah melakukan berbagai upaya lobby dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah, agar mereka dapat kembali menguasai tanah leluhur mereka.

Penderitaan masyarakat adat Dongi memang sangat panjang, setidaknya mereka sudah merasakan penderitaan sejak jaman kolonial Belanda lalu.

Yuliana menceritakan, Tahun 1870, masyarakat adat Dongi yang cikal-bakalnya berasal dari tanah Witamorini meninggalkan Lembomoboo, yaitu setelah meletusnya perang antara Kolonilisme Belanda melawan Masyarakat adat Dongi di Bentewita.

Witamorini ditinggalkan secara praktis, pada tahun 1880. Masyarakatnya kemudian terpencar dan berpindah-pindah hidup. Bukti-bukti perpindahan dan kehidupan mereka hingga saat ini masih dapat kita saksikan melalui situs-situs perkampungan dan kuburan leluhur mereka yang terdapat di beberapa areal yang dikuasai oleh PT Inco. Secara berangsur,masyarakat adat Dongi kemudian kembali ke tanah leluhur mereka.

Pada masa timbulnya pergolakan sosial di Sulawesi Selatan oleh DI/TII sekitar tahun 1950an, maka Masyarakat adat Dongi dan Masyarakat Sorowako pada umumnya kembali mengungsi ke Soluro Pada tahun 1954/1956.
Pada tahun 1957 Kekacauan semakin meningkat dan memaksa Masyarakat adat Karunsi’e Dongi yang mengungsi di Soluro terpaksa harus menyebar hingga ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 1969-1976 Masyarakat adat Dongi yang ada di Pengungsian mulai kembali ke kampong Dongi atau yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kampung Baru.

Namun, kondisi di tanah Dongi sudah berubah. Pasalnya, baik perkampungan, sawah, lahan perkebunan dan hutan adat sudah dikuasai oleh PT Inco melalui kontrak karya yang diperoleh dari Pemerintah pada tahun 1968.

Bagi masyarakat adat Dongi, keberadaan PT Inco merupakan bentuk pengambil alihan secara sepihak sumber kehidupan masyarakat Adat Dongi, yakni berupa tanah tanpa pemberian ganti rugi atau kompensasi apapun.

Perkampungan itu kini telah menjadi pemukiman karyawan PT Inco dan lapangan golf, tetapi situs-situs perkampungan sebagian besar masih eksis bahkan terawat dengan baik hingga saat ini, termasuk jalan raya, kuburan, tanaman jangka panjang, dan sejumlah peninggalan lainnya.

“Saat ini, bekas kampung Dongi sudah dikuasai oleh perusahaan, namun, kami masih tetap berpegang teguh, bahwa tanah ini adalah tanah peninggalan leluhur,” ujar Yulian

Demikianlah petikan wawancara ini yang dikirim oleh Ketua Pengurus Wilayah AMAN Luwu Raya. (sultan darampa)

Mengurai Keterisolasian : Puluhan Tahun Akhirnya Tembus Mobil

2011-01-01T12:31:00.000+08:00

MENGURAI KETERISOLASI. Selama lima tahun terus bergotong royong membuat jalan tembus keibukota desa. Akhirnya Bulan Nopember 2010, mimpi itu terwujud, hasil bumi masyarakat Patallassang sudah dapat diangkut dengan mobil, bukan lagi tenaga manusia seperti yang sudah terjadi puluhan tahun silam.

Makassar, (KBSC).
Kalau mau bertanya kapan Indonesia Merdeka pada warga Patallassang, Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, mungkin hanya beberapa orang yang tahu, atau paling tidak hanya kalangan anak-anak muda yang pernah “makan bangku” sekolahan.

Pertanyaan ini sedikit ironis, karena sejak berpuluh tahun mulai kira-kira masih sejak zaman Pemerintahan Puangta ri Pao (kerajaan), hingga masa pemerintahan Desa Pao, Drs. Najamuddin, dampak dari sebuah kemerdekaan baru 2 – 5 tahun terakhir ini dia rasakan.

Salah satu nikmat kemerdekaan yang paling dirasakan oleh warga dusun tersebut, adalah untuk pertama kalinya ada sebuah mobil yang masuk ke desanya, padahal antara ibukota desa dengan dusun tersebut paling banter 10-an Km.

Mobil merek land cruiser dengan doble garden ini adalah bertujuan untuk mengangkut hasil-hasil bumi Patallassang untuk dijual di pasar ibukota kecamatan. “Kami seperti bermimpi di siang hari bolong, saya tidak pernah menyangka bahwa hidupnya saya yang mulai uzur ini masih dapat melihat mobil yang masuk ke kampung ini,” kata Ketua RK Jahi-Jahia Dusun Patallassang, Jufri B.

Lima tahun sebelum mobil ini masuk mengangkut sayur-sayuran, warga dusun ini setiap hari sabtu mengadakan gotong royong perintisan jalan. “Awalnya ketika untuk pertama kali gotong royong yang membuat jalan ini, tidak ada masyarakat yang bersemangat, saya sendiri pun ragu akan manfaat jalan ini yang diperuntukkan untuk kendaraan,” lanjut Abd.Jabar, Kepala Dusun Patallassang.

Menurutnya, pekerjaan ini hampir niat yang sia-sia, karena kalau dilihat medan atau countur alamnya tidak masuk akal kalau mobil bisa masuk. “Meski dirasakan pekerjaan yang sia-sia, anehnya warga tidak pernah putus asa untuk membangun jalan, menggali kaki-kaki gunung yang melingkar-lingkar ini hingga tembus di ibukota desa,” lanjutnya.

Dan tanpa pernah diduga sama sekali, pada Bulan September 2010 lalu, Kades Pao dan Kadus Patalassang tiba-tiba meminta masyarakat untuk melakukan pertemuan di tingkat desa, yaitu tempatnya di rumah Kepala RK Borong Parring, (salah satu RK di Dusun Patalassang, red).

“Pak RK kaget setengah mati, seumur-umur hidupnya tidak pernah ada pertemuan di rumahnya, atau paling tidak di dusun ini, tapi karena perintahnya Pak Desa Najamuddin tidak dapat dibantah, akhirnya pertemuan tersebut diselenggarakan. Saya sendiri bersama para tetua-tetua masyarakat, tidak tahu apa maksud pertemuan tersebut,” katanya.

Setelah hari H-nya, datanglah rombongan yang terdiri atas 3 orang, yaitu Manajer Program “Perencanaan Partisipatif” dari Yayasan WaKIL Kabupaten Gowa, Fasilitator Pendukung Muhammad Ardi Londong, dan Muklis Kaur Pembangunan Desa Pao yang juga bertindak sebagai kader-kader pemberdayaan masyarakat, dan disambut oleh KPM perempuan Desa Pao, yaitu Muriarti dan Nurlinda.

“Kami sama-sama mengantar ke rumahnya RK Borong Parring. Disini, setelah berkumpul sekitar 100-an lebih. Tak lama kemudian, protokol mengatakan maksud dna tujuan kedatangannya, yaitu untuk diskusi masyarakat dengan program PKM (peringkat kesejahteraan masyarakat). Untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesejahteraan, atau kemiskinan masyarakat setempat.

Anehnya, syarat menjadi peserta haruslah dominan perempuan, kaum miskin, kaum muda dan masyarakat termarginal. “Syarat ini terpenuhi, malah terlampaui, karena sangat banyak peserta yang hadir tidak pernah mengikuti pertemuan sebelumnya, mendengar saja kantor desa, mereka sangat “ketakutan”,’ jelas Mukhlis, aparat Desa Pao.

Menurut Mukhlis, dari diskusi dan pertemuan-pertemuan selanjutnya semakin lancar, malah kemudian tumbuh lagi semangat masyarakat untuk menggalakkan kembali gotong royong yang sedikit ‘loyo’ itu. “Itulah gunanya namanya perencanaan, yang selama berpuluh tahun ini terlupakan, karena direncanakan bersama-sama, akhirnya banyak gagasan yang muncul, yang kemudian dijalankan secara bersama,” urainya.

Muklis menilai, kekayaan lokal masyarakat adalah ketika mereka sudah bersepakat atau berjanji, maka hampir 100 persen dilaksanakan, karena aib bagi mereka jika ingkar, atau biasanya akan terkena bala, malah akan mendapat sanksi sosial.

“Sanksi sosial itu diterapkan oleh masyarakat sendiri, tanpa ada yang mengatur, tanpa dikomandoi dari desa. Contoh, jika seseorang melakukan kenduri, hajatan, pesta, dan lainnya, tamu-tamu yang datang hanya sedikit saja, atau makanannya banyak yang basi karena kurang orang yang mau datang untuk makan, maka itu sudah termasuk sanksi sosial,” kata Kades Pao, Drs.Najamuddin.

Menurut Najamuddin, saksi seperti ini tidak diatur dalam peraturan desa, tapi merupakan undang-undang yang tidak tertulis. “Hal ini inklud-lah dengan program dari Yayasan WaKIL – ACCESS ini, saya sudah lama menunggu program seperti ini, saya sendiri sedikit bosan melulu bicara proyek-proyek tapi kurang bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan,” tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, apa yang telah digagas oleh kawan-kawan LSM ini, kami kewajiban pemerintah desalah yang harus melanjutkan, menjaga, dan terus mengembangkannya. “Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman dari ACCESS,” kunci Kepala Desa Pao, Drs.Najamuddin. (sultan darampa)

Magombo Ada’ To Rampi : Melestarikan Nilai-Nilai Lokal

2010-12-30T13:12:00.000+08:00

Bukti bahwa Bumi Indonesia adalah warisan dari peradaban masa lalu, masih juga dapat dilihat di komunitas-komunitas jantung Sulawesi. Komunitas adat Rampi adalah fakta-fakta yang tak terbantahkan untuk menyokong berdirinya negara Republik ini. Untuk itu, pengakuan hak-hak masyarakat adat adalah seruan wajib untuk disikapi dan ditindaki oleh pengurus negara ini.

Makassar, (KBSC)

Magombo, atau istilah sehari-harinya adalah musyawarah adat bagi komunitas-komunitas To Rampi, yang bermukim di jantung Sulawesi. Komunitas ini mendiami Rampi secara turun-temurun dalam bingkai kekhasan adat-istiadat yang kental dan tetapi dilestarikan hingga sekarang ini.

Rampi yang kemudian dalam wilayah administrasi pemerintahan melingkupi 7 desa yang tergabung Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Ketua Badan Pengurus Harian Wilayah Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Luwu Raya, Bata Manurung, dalam penjelasannya kepada wartawan Kantor Berita Sulawesi Channel mengatakan, tujuan dari perjalanan aktivis masyarakat adat ini dalam rangka menghadiri “seminar adat masyarakat adat Rampi, sekaligus melakukan pelantikan pengurus daerah AMAN Rampi”, tanggal 27 – 30 September 2010 lalu.

Seminar dan Pelatikan ini turut dihadiri Tokey Tongko (kepala adat), paa tokey-tokey bola se-wilayah Rampi, termasuk sespuh adat Rampi baik yang ada di Sulawesi Selatan, maupun yang berdiam di Sulawesi Tengah, serta perwakilan tujuh komunitas-komunitas adat di Rampi.

Dalam seminar yang di jadwalkan berlangsung selama 4 hari ada empat orang narasumber antara lain : (1) Dr.Dassing (Sesepuh Adat Rampi )dengan materi “Budaya Adat Rampi”, (2) Tokey Tongko (Paulus Sigi) dengan materi “Sejarah Asal Usul Masyarakat Adat Rampi”, (3) Rizal (Ketua AMAN Wilayah Sulteng) dengan materi “FPIC dan REDD”, (4) Bata Manurung dengan materi wajib AMAN “Arah Gerakan AMAN dan UNDRIP”.

Setelah dari empat narasumber ini menyajikan materinya dalam waktu dua hari, langsung di lanjutkan pada pembagian kelompok kerja. Pokja ini di bagi empat antara lain :

· Pokja Asal Usul Masyarakat Adat Rampi

· Pokja Budaya Rampi

· Pokja Batas Wilayah Adat Rampi

· Pokja Hukum Adat Rampi

Pokja ini bertugas selama Satu setengah hari untuk membahas tugas masing-masing dan di plenokan sebagai hasil yang akan di tindak lanjuti oleh Pengurus AMAN Daerah Rampi bersama dengan pemangku adat Rampi dan masyarkat adat Rampi untuk di rampungkan menjadi profil lengkap Masyarakat Adat Rampi.

Juga ada beberapa rekomendasi dari seminar yang akan di tindak lanjuti :

· Pemetaan Wilayah Adat Rampi,

· Penyelesaian kasus Tanah Kampong Tua To Boru yang di tukargulingkan dengan PT BOSOWA.

Dengan demikian, eksistensi komunitas-komunitas adat To Rampi akan terus lestari sepanjang masa, sepanjang bumi hijau dan langit biru. (sultan darampa)

Sukses Lestarikan Hutan, Cukup Pandangi Saja

2010-12-30T12:24:00.000+08:00

Bukti masyarakat mampu melestarikan hutan kini datang lagi dari Dusun Palulung dan Dusun Sapiriborong, Desa Balasuka, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Masyarakat atas nama kelompok tani hutan, telah sukses melestarikan hutan seluas 250 hektar, ditambah 5 hektar hutan adat, dan mempertahankannya dari pembalakan liar hingga kini, sekitar 15 tahun lamanya sampai masa siap tebang.

Makassar, (KBSC).
Kawasan hutan yang tidak produktif lagi karena pemanfaatan kayunya oleh masyarakat sekitar 1960-an, masih zaman kekaraengan, telah mengakibatkan ekosistem hutan ini gundul, dan kelihatannya hanya kelompok-kelompok hutan sabana.

Kemudian sejak 1997, berbagai program pemerintah masuk ke kecamatan itu, akhirnya atas adanya program padat karya dengan penanaman pohon untuk masyarakat, maka beramai-ramailah masyarakat menanam pohon tersebut.

Tetapi program ini gagal, masyarakat menjadikannya sebagai kawasan pengembalaan. Kalau ada pohon yang mulai tumbuh, akhirnya mati juga diinjak hewan ternak. Setelah berkembang coklat, cengkeh, kopi atau tanaman perkebunan akhirnya masyarakat ramai-ramai menanam tanaman tersebut. Sayangnya tanaman ini banyak juga yang gagal.

Maka atas prakarsa salah seorang tokoh masyarakat setempat, Bapak Konde (sudah almahrum), mempelopori penanaman dan penghijauan kembali, tentu dengan dipandu oleh Dinas Kehutanan, sehingga lahirlah namanya “sentra penyuluh kehutanan pedesaan = SPKD”, dan setelah berjalan sekian lama.

Proses pendampingannya juga tidak efektif, akhirnya kerja-kerja kelompok juga tidak maksimal, dan untungnya tanaman tersebut masih terus tumbuh dan berkembang, akhirnya masyarakat menyadari bahwa kayu yang telah ditanam lebih 10 tahun terus memang milikinya, karena ditanam dan tumbuh diatas tanah rincik mereka.

Peran Ketua Kelompok SPKD, Pak Kombe, dengan gagasan tetap melestarikan hutan tersebut, akhirnya telah membuahkan hasil, meski Pak Kombe sendiri tidak sempat lagi menikmatinya, karena telah meninggal dunia sebelum kayu tersebut layak untuk ditebang.

Saat ini, hutan yang telah memulihkan ekosistemnya, termasuk menjadi kantong cadangan air telah sangat berguna bagi kawasan sekitarnya, termasuk kawasan pertanian yang ada disekelilingnya.

Namun pertanyaan masyarakat, atau kelompok bahwa apakah itu hanya puasa kalau hutan yang hijau kembali itu kita nikmati atau pandang terus saja, tanpa dapat dimanfaatkan kayunya.

“Kami maunya menebang, tapi kami larang anggota kelompok kami menebang, karena jangan sampai setelah disenso, tiba-tiba dapat petugas kehutanan menangkap kami walaupun kami menebang diatas tanah rincik kami,” ujar ketua Kelompok Hasbi.

Hal yang sama juga diakui, tokoh masyarakat Palulung, Petta Huseng, kalau status kepemilikan tanah pada hutan yang telah kami lestarikan jelas itu adalah hak-hak masyarakat, bukti-bukti hukum jelas, selain rincik, juga bukti pembayaran pajak setiap tahunnya.

Tapi yang membuat masyarakat raguragu berbuat, adalah pengesahan dan pengakuan dari pemerintah setempat, utamanya Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa. “Jangan sampai kami dalam dusun-dusun ini ditangkapi, dianggap sebagai pencuri kayu. Kenapa, karena seringkali kami melihat tanaman yang tumbuh dan ditanam dihalaman rumah warga ketika mau ditebang, dianggap itu kawasan hutan lindung, dan akhirnya mereka disel atau dikurung. Kami tidak mengalami seperti itu,” kata Petta Huseng.

Ia meminta, agar Pemerintah Kabupaten Gowa atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, utamanya Dinas Kehutanan, datang melihat lokasi tersebut, dan mencocokkan dengan peta kehutanan, sehingga masyarakat setempat selain mampu melestarikan hutan, juga mereka dapat menikmati pohonnya yang dianggap sudah layak untuk ditebang.

“Soal penebangan jangan ragu, kami dalam kelompok tani hutan ini punya aturan-aturan tersendiri, dan terbukti sampai saat ini tidak yang berhasil melanggar aturan adat tersebut,” pinta Petta Huseng.

Kalau tidak percaya, lanjutnya, lihat saja langsung, sekian puluh tahun, tidak ada bekas-bekas penebangan, karena memang masyarakat atau anggota kelompok kami dilarang keras menebang kayu. “Kalau hanya datang melihat dan menyaksikannya dari jauh, lalu kami semua puas melihat itu, jelas kami tidak melarang, karena selama ini hanya itu yang dapat kami lakukan,” katanya menyendir. (sultan darampa)

Meneropong Gerakan Tani : PAO BANGUN SEKOLAH TANI

2010-12-22T11:19:00.000+08:00

Makassar, (KBSC).
Entah roh apa yang merasuki kawan-kawan petani yang berdiam di perbatasan Gowa, Bone dan Sinjai, pada dataran tinggi Bawakaraeng, karena tiba-tiba menjadi “insaf” akan pentingnya membangun solidaritas dan persatuan atas nama para petani dataran tinggi.

Hal ini dapat dibuktikan pada pengorganisasian diri dan atas inisiatif mereka sendiri untuk minta difasilitasi membangun organisasi rakyat di pedusunan di Desa Pao, Desa Ta’binjai, Desa Terasa, Desa Balasuka, Desa Bolaromang, dll.

Olehnya itu, manajemen Yayasan WaKIL (Kabupaten Gowa), Yayasan Sulawesi Channel, telah melakukan pengorganisasian rakyat, misalnya training-training petani, seperti kelompok tani hutan, kelompok tani lahan basah, dan kelompok tani ternak pada desa-desa tersebut diatas.

Direktur Yayasan WaKIL, Kaharuddin Muji kepada wartawan Kantor Berita Sulawesi Channel mengatakan, penguatan organisasi ini memang murni dari masyarakat, atau petani-petani yang tersebar di beberapa dusun di dataran tinggi Bawakaraeng, dan Yayasan WaKIL sebelumnya melalui program “perencanaan partisipatif” telah mengembangkan kerangka program tersebut kearah yang lebih luas.

“13 orang fasilitator pendukung, atau tenaga fasilitator yang ditempatkan Yayasan WaKIL pada 14 kecamatan di Kabupaten Gowa telah dibekali kemampuan (trainner) untuk mendorong tumbuh dan kuatnya organisasi rakyat di daerah-daerah.

Menurutnya, untuk saat ini silahkan kawan-kawan petani berkreasi, Yayasan WaKIL akan mensupport kebutuhan teman-teman petani.

Sementara itu, Kepala Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Drs Najamuddin sehari sebelum berangkat ke Jawa Timur mengungkapkan, pihak pemerintah desa telah menyiapkan beberapa infrastruktur untuk membangun mimpi-mimpi petani, yaitu sebuah kompleks belajar para petani di dataran tinggi.

“Kami telah menyiapkan lahan beberapa hektar, sarana bangunan yang terbuat dari bamboo, ijuk, dan beberapa bahan-bahan dari sumber daya alam setempat, telah disiapkan anggota kelompok tani Pattallassang,” kata mantan Panglima Massa Kecamatan Tombolo Pao.

Menurutnya, organisasi tani tidak usah merasa khawatir akan kebutuhan organsiasinya, pihaknya bersedia membantu semaksimal mungkin. (sultan darampa)

Siaran Pers KHPK Sultra Peringati Hari HAM

2010-12-14T13:03:00.000+08:00

“Tujuan pendirian negara Indonesia untuk melindungi segenap rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, masih jauh dari realisasi,” tulis KHPK Sultra dalam siaran persnya dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional ke 42, tanggal 10 Desember 2010, di Kendari - Sultra.

Menurutnya, padahal, inilah cita-cita luhur pendirian negara Indonesia leh para pendiri bangsa (founding father). Fakta menunjukan, realisasi pemenuhan negara atas HAM, baik di ranah Hak Sipil dan Politik (Hak SIPOL), maupun Hak Ekonomi Sosial Budaya (Hak EKOSOB) masih jauh dari harapan rakyat.

Ia mengakui kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang seharunya menjadi tanggung jawab negara, hingga saat ini masih terbengkalai penyelesaiannya. Beberapa kasus yang telah diselidiki dan dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, kenyataannya saat ini hanya menjadi tumpukan berkas perkara di Kejaksaan Agung.
Rekomendasi DPR RI tentang kasus penghilangan paksa aktivis pro demokrasi pada 1997/1998, yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2009, tidak ditindaklanjuti pemerintahan SBY. Inti dari rekomendasi itu, merekomendasikan Presiden membentuk pengadilan HAM, membentuk Tim Pencarian untuk Korban yang masih hilang, memberikan kompensasi kepada korban penghilangan paksa, dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

Apa dampaknya? Terbengkalainya kasus pelanggaran HAM masa lalu, tentunya menyebabkan tidak adanya efek jera terhadap pelaku pelanggaran HAM, dan kasus-kasus tersebut akan terus berulang di kemudian hari. Kenyataannya memang benar! Kasus-kasus pelanggaran HAM selalu saja terjadi hingga hari ini. Penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pelarangan buku, pembubaran pertemuan/rapat masyarakat sipil, perampasan tanah dan upah, teror, kriminalisasi pada rakyat, atau kejahatan negara dan modal dibidang hak EKOSOB yang lainnya masih saja terus terjadi.

Pemerintah terus membiarkan praktek pelanggaran HAM tersebut terus terjadi, tanpa ada upaya untuk diselesaikan secara tuntas.

Beberapa Kasus
Pemerintah juga membiarkan aksi penjarahan sumber daya alam oleh korporasi besar yang bergerak di sektor tambang, migas, laut, hutan, sumber daya air, dan perkebunan besar, baik asing maupun nasional, untuk menghancurkan bumi pertiwi dengan melakukan eksploitasi besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia. Kaum tani, nelayan, buruh dan masyarakat adat yang merasakan langsung akibatnya. Pemiskinan struktural oleh negara merupaka buah dari praktek pembiaran negara ini.

Perlawanan rakyat untuk mempertahankan tanah dan sumber-sumber kehidupannya justru dijawab dengan tindakan represif oleh negara, dengan menggunakan aparat keamanan dan kelompok preman terorganisir. Negara absen secara sadar dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, kemakmuran, serta pemuliaan atas alam dan nasib rakyat banyak!

Di Sulawesi Tenggara, sejumlah kasus pelanggaran HAM masih banyak yang tidak diselesaikan pemerintah. Sebut saja, kasus peristiwa Buton 1969, dimana stigmatisasi PKI menjadi alat legitimasi untuk membunuh dan menahan ratusan orang di wilayah Buton Raya. Keberadaan kamp pengasingan (kampsing) Nanga-Nanga di Kota Kendari, menjadi saksi bisu atas praktek kebrutalan operasi oleh Tentara ini. Kasus ini hingga saat ini tak kunjung diungkap pemerintah.

Kasus lain, penangkapan dan penahanan atas 19 orang mahasiswa LMND dan warga Talaga Raya di Kabupaten Buton yang menolak operasi tambang Nikel PT Arga Morini Indah (PT AMI). Kasus yang terjadi pada bulan Mei 2010 ini, oleh majelis hakim PN Baubau, para tersangka divonis antara 7-10 bulan penjara. Saat ini, kasus sedang berlangsung karena Jaksa Penuntut Umum kasus ini masih lakukan banding atas putusan pengadilan.

Kasus perampasan lahan (land grabbing) juga terjadi secara sistematis pada masyarakat adat (MA): Kontu di Muna, Sambawa di Konawe Utara, Lipu-Katobengke di Kota Baubau, petani Bungi-Sorawolio yang dijarah hutan dan kekayaan alamnya untuk pertambangan nikel PT Bumi Inti Sulawesi (PT BIS) di kota Baubau, warga di sekitar Lapangan Terbang Maranggo di Tomia Kabupaten Wakatobi, dan kasus penjarahan tanah warga di wilayah pertambangan emas di Kabupaten Bombana.

Kasus lainnya yang tidak terungkap adalah penyerbuan dan penyerangan atas massa aksi Ormas Sarekat Hijau Indonesia (SHI) wilayah Sultra bersama mahasiswa yang kala itu sedang menggelar pembukaan Konfrensi Wilayah (Maret 2008), yang diikuti dengan penyerbuan aparat polisi ke Kampus Universitas Haluoleo (UNHALU) Kendari.

Pemerintah juga terus melakukan praktek pelanggaran HAM kepada pedagang kaki lama (PKL) dalam bentuk penggusuran paksa. Sejumlah kasus yang dapat sorotan publik diantaranya: PKL di sekitar Mall Mandonga, Pasar Kota dan Pasar Baru (Kendari). Praktek ini juga terjadi disejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. PKL di sekitar pasar dan ruas-ruas jalan protokol yang jadi korban: digusur paksa tanpa pemenuhan hak-haknya sebagai pedagang (korban) secara manusiawi.

Dengan bercermin pada situasi di atas, kami menyatakan sikap:

1. Rezim SBY-Boediono tidak memiliki komitmen untuk penegakan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

2. Hentikan segala bentuk pelanggaran HAM baik oleh negara maupun korporasi (non state actor).

3. Gerakan rakyat mesti terus bersatu untuk mendesak Presiden SBY untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi DPR tanggal 28 September 2009 tentang penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi 1997/1998, dan kasus-kasus masa lalu. Termasuk segera menyelesaikan secara tangung-gugat sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM pasca reformasi 1998.

4. Tindak tegas para pelaku pelanggaran HAM baik oleh sipil, aparat militer, aparat Polri maupun korporasi.

5. Menolak segala bentuk arogansi dan sikap represif pemerintah Kota Kendari dalam kasus relokasi pedagang pasar Baru Kendari. Kami mendukung penuh penyelesaian yang berkeadilan bagi nasib para pedagang/korban.

6. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus melawan segala bentuk penindasan, penjajahan, penghisapan, pembodohan dan praktek pelanggaran HAM lainnya. Persatuan gerakan rakyat tak bisa dikalahkan, dan karena itu, sangat dibutuhkan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak rakyat.

Demikianlah siaran pers Komite HAM dan Pemberantasan Korupsi (KPHK) Sulawesi Tenggara, yang anggotanya terdiri atas SKPHAM ORDA IKOHI – WALHI SULTRA – YPSHK SULTRA – PUSPAHAM - FORUM SOLIDARITAS PEDAGANG PASAR BARU – LIGA MAHASISWA NASIONALIS Untuk DEMOKRASI. (sultan darampa)

Menembus Seko : Bermalam di Kampung Ular

2010-12-14T12:16:00.000+08:00

Pemandangan Seko yang merupakan padang savana terbesar Indonesia, cuma belum dikenal, membuat terkagum, betapa indah negeri jantung sulawesi ini.

Makassar, KBSC)

SELAMA setengah bulan kami berada di Seko, berinteraksi dengan masyarakat setempat dan merekam aktivitas mereka। Kini, tiba saatnya melanjutkan perjalanan ke Rampi.
Dulu, orang Rampi kalau hendak ke kota (Sabbang) harus ke Seko dulu. Demikian pula jika dari kota hendak ke Rampi, harus melalui Seko. Sekarang, setelah ada jalan pintas yang lebih dekat, lewat Masamba, tak perlu lagi ke Seko dulu.

Karena tidak pernah dilewati lagi, maka jalanan ke Rampi – dulu juga bisa dengan ojek - kini sudah tidak ada lagi, karena sudah tertutup rumput yang tumbuh subur। Kembali jadi hutan. Jadi, perjalanan ke Rampi harus jalan kaki. Padahal, Seko-Rampi sama jauhnya dengan Sabbang-Seko.
Sebenarnya, kami sudah tidak bergairah melanjutkan perjalanan ke Rampi. Soalnya, naik ojek saja dari Sabbang ke Seko, capeknya luar biasa. Apalagi harus jalan kaki ke Rampi. Tapi karena tugas, mau tak mau harus berangkat. Lagi pula, tiga orang warga setempat yang kami sewa sebagai pemandu jalan, membesarkan hati kami dengan menyebutkan jalanannya tidak terlalu susah dan bisa cepat sampai di sana.

Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, kami berangkat ke Rampi। Tepatnya pada 9 Agustus 2006, sekitar pukul 10.00 Wita.Tidak ada lagi bekas-bekas jalan yang dulu sering dilalui orang, sehingga kami harus membuat jalan sendiri.
Dari 3 orang pemandu yang kami sewa – masing-masing Rp 300 ribu -, seorang di antaranya masih anak-anak, tapi dia kuat. Masyarakat setempat yang memberi rekomendasi tentang ke tiga pemandu tersebut. Katanya, mereka sering ke Rampi karena punya keluarga di sana. Bagi mereka, hutan sudah seperti rumahnya sendiri.

Sekitar pukul 5 sore, keadaan di dalam hutan sudah gelap। Kami memilih tempat yang agak lapang untuk mendirikan tenda dan beristirahat, tapi pemandu menyarankan agar jalan terus. Kedua rekan saya dari Telapak Bogor sudah kelelahan dan tidak mampu jalan lagi. Keduanya memaksa bermalam di situ. Akhirnya pemandu mengalah.
Ketika kami sedang menikmati teh dan kopi, sekitar pukul 7 malam, terdengar suara mendesis dan ranting patah. Saya pikir itu hal biasa karena di hutan. Di situ memang banyak pohon bambu. Di semak-semak juga ada yang bergerak. Saya pikir tupai atau binatang lain.

‘’Sepertinya banyak ular di sini,’’ cetus salah seorang di antara kami, tiba-tiba, setelah saling pandang karena bercampur aduk rasa takut dan penasaran।
‘’Ah, tidak ada, siapa bilang …,’’ kata pemandu.

‘’Terus, suara-suara apa itu yang terdengar,’’ tanya saya।
‘’Namanya juga hutan, biasalah kalau ada ular atau binatang lainnya,’’ jawab pemandu, enteng.

Tiba-tiba terdengar suara ranting yang agak besar patah dan jatuh di sekitar kami। Kami pun kaget dibuatnya dan saling berpandangan kembali. Sejurus kemudian, teman dari Telapak mengambil senter canggihnya dan mencoba mencari tahu apa gerangan yang jatuh tadi, namun tidak ada satu pun binatang yang kelihatan tersorot senter.
‘’Ada ular di sekitar sini, jangan sampai nanti masuk ke dalam tenda,’’ kata teman dari Telapak, mulai gelisah.

‘’Ah tidak apa-apa ji, tenang saja,’’ hibur pemandu।
‘’Kalau begitu, saya mau tidur,’’ kata teman dari Telapak.

Kedua teman dari Telapak kemudian mengeluarkan sleeping bag, perlengkapan standar untuk tidur di alam terbuka। Tak lama berselang, keduanya sudah terbungkus peralatan tersebut dan kelihatan seperti kepompong.
‘’An, kamu punya yang beginian?’’ tanya salah seorang teman dari Telapak sambil menunjukkan perlengkapan tidurnya.

‘’Tidak punya,’’ jawab saya।
‘’Masa’ sih orang JURnaL tidak punya yang beginian. Kamu Mapala dari mana, An?’’

‘’Saya bukan Mapala।’’
‘’Ah, jangan bercanda, An.’’

‘’Betul, saya bukan orang Mapala।’’
‘’Ah, tidak mungkin diutus ke sini kalau bukan orang Mapala.’’

‘’Kalau tidak percaya, nanti kamu tanya sendiri sama orang JURnaL kalau sudah sampai di Makassar।’’
‘’Trus, untuk apa itu karung?’’

‘’Tidak tahu, Pak Unsar yang suruh beli। Bikin berat-berat saja.’’
‘’Eii … ada gunanya itu. Kau lihat sebentar,’’ kata Pak Unsar.

Setelah pembicaraan terhenti cukup lama, Pak Unsar kembali teringat masalah ular।
‘’Sepertinya banyak sekali ular di sini, Pak,’’ kata Pak Unsar pada pemandu sembari menghangatkan badan di depan perapian.

‘’Di sini sebenarnya memang daerah ular। Ini namanya kampung ular,’’ aku pemandu.
Mendengar jawaban tersebut, Pak Unsar kaget. Terlebih-lebih saya.

‘’Wah, bahaya kalau begitu,’’ kata Pak Unsar।
‘’Betul, Pak?!’’ tanyaku, meminta ketegasan.

‘’Betul!’’

Saat menegaskan hal itu, raut muka sang pemandu tidak terlihat berbohong atau main-main। Itu berarti ia menyampaikan yang sebenarnya, apa adanya. Seketika saya berdiri dan langsung meloncat ke tengah-tengah dua teman dari Telapak. Saya pikir, saya dalam posisi relatif aman jika berada di tengah-tengah, diapit dua teman dari Telapak yang sekujur tubuhnya sudah terbungkus seperti kepompong.
‘’Eii …. minggir, jangan di sini, An. Saya juga takut,’’ protes teman dari Telapak, yang ternyata belum tidur dan menguping pembicaraan kami.

‘’Ah, tidak apa-apa। Saya jamin, tidak ada yang mengganggu. Tidak ada ular atau apa pun yang berani masuk,’’ kata pemandu.
Sang pemandu kemudian menceritakan pengalamannya. Ternyata, dia dan seorang temannya dulu juga pernah bermalam di situ. Ketika sedang mengambil air di sebuah tempat seperti kolam, tiba-tiba muncul ular raksasa sebesar pohon kelapa dari kolam tersebut.

Singkat cerita, terjadi pertarungan dengan ular raksasa tersebut। Awalnya, tebasan parang sang pemandu tak mampu melukai ular. Tapi setelah dibacakan doa, parangnya berhasil melukai bahkan membunuh ular tersebut.
‘’Makanya tadi saya sarankan agar jalan terus, tapi kalian tetap ngotot bermalam di sini,’’ jelas sang pemandu.

Karena ada jaminan keamanan dari pemandu, kami merasa agak tenang।
‘’Sana … kembali ke tempatmu semula,’’ lagi-lagi teman dari Telapak protes saya.

Saya kemudian beranjak mendekati Pak Unsar di depan perapian। Sementara, pemandu mengumpulkan bara arang dalam jumlah cukup banyak, lalu menaburkan bara tersebut mengelilingi tenda. Menurut pemandu, bara arang tersebut untuk melindungi kami. Katanya, ular tidak berani masuk karena sudah mencium bara arangnya.
‘’Tapi di sini kan angker, Pak, karena banyak bambu. Jadi, bagaimana kalau ada roh halus yang lewat atas?’’ tanya saya.

‘’Makhluk halus juga tidak berani masuk ke sini, karena bara ini dari atas akan terlihat seperti lingkaran api yang besar,’’ terangnya।
‘’Makanya tidak usah khawatir, saya jamin malam ini,’’ tegas pemandu.

Setelah merasa tenang karena kembali mendapat jaminan keamanan dan keselamatan, Pak Unsar kemudian menyuruh saya mengambil karung। Saya masih belum tahu apa fungsinya karung tersebut. Saya hanya menduga-duga mungkin untuk alas tidur.
Setelah menyerahkan karung ukuran besar yang biasanya digunakan sebagai tempat beras, seketika saya terperanjat kaget karena Pak Unsar langsung masuk ke dalam karung tersebut dan bersiap-siap tidur. Rupanya, karung difungsikan sebagai pembungkus badan dari hawa dingin.

‘’Baru kau tahu tho, An। Inilah fungsinya karung,’’ kata Pak Unsar.
Karena sudah mengantuk, saya juga menyiapkan diri untuk ke peraduan. Setelah memperbaiki api unggun, saya kemudian mengenakan jaket tebal dan kaos kaki rangkap dua. Masih terasa dingin. Saya pun ikut-ikutan memanfaatkan dua karung yang tersisa untuk membungkus badan. Ternyata manfaatnya memang besar sekali. Tapi karena masih kepikiran soal ular, meskipun sudah dijamin aman oleh pemandu, menjelang pagi saya baru bisa tertidur.

Saat dua teman dari Telapak bangun dan melihat saya masih tidur terbungkus karung, keduanya tak bisa menahan tawa dan keheranannya।
‘’Betul-betul kau nekat sekali, An. Saya kira kau anak Mapala, ternyata …,’’ komentarnya setelah saya terbangun.

Gelak tawa semakin menggema setelah Pak Unsar melaporkan musibah yang dialaminya।
‘’Kakiku terbakar api unggun, An,’’ ungkap Pak Unsar. (dari majalah profiles - sultan darampa)

TAMBORA : Diawali Pembunuhan Terhadap Said Idrus

2010-12-14T11:45:00.000+08:00

Aktivitas Gunung Tambora saat mengeluarkan debu yang dampaknya sampai ke beberapa benua.

Makassar, (KBSC)
HENRI Chambert-Loir dalam Kerajaan Bima dalam Sejarah dan Sastra (2004: 335) yang mengutip Bo Sangaji Kai yang ditulisnya bersama dengan Salahuddin (1999: 87) secara rinci mengisahkan muasal letusan Gunung Tambora tersebut. Mengutip naskah 87, Chambert Loir menulis:

Hijrat Nabi salla –alaihi wa sallama seribu dua ratus tiga puluh genap tahun, tahun Za pada hari Selasa waktu Subuh sehari bulan Jumadilawal (Selasa, 11 April 1815). Tatkala itulah di Tanah Bima datanglah takdir Allah melakukan kodrat iradat atas hamba-Nya. Maka gelap berbalik lagi lebih daripada malam itu, Kemudian berbunyilah seperti bunyi meriam orang perang. Kemudian turunlah kersik (pasir kasar, batu kerikil halus) batu dan abu seperti dituang. Lamanya tiga hari dua malam. Maka, heranlah sekalian Hamba-nya akan melihat karunia Rabbi al-alamin yang melakukan faccal li-ma yurid (maksudnya, Allah Taala berbuat sekehendak-Nya). Setelah itu, maka teranglah hari. Rumah dan tanaman sudah rusak semuanya. Demikianlah adanya itu, pecah Gunung Tambora menjadi habis mati orang Tambora dan Pekat pada masa Raja Tambora bernama Abdul Gafur dan Raja Pekat bernama Muhammad.

Selain mengisahkan alamat letusan Gunung Tambora, Chambert-Loir (2004: 336) juga mengisahkan asal mulanya meletus Gunung Tambora. Malapetaka yang dialami Negeri Tambora merupakan bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Dalam naskah yang dikutip sesuai naskah aslinya (dalam buku ini naskahnya diubah menjadi lebih populer, pen). Chambert-Loir menulis:

‘’Bermula ada seorang Said Idrus. Asalnya dari Bengkulu. Ia menumpang pada seorang Bugis. Dia singgah di Negeri Tambora dalam perjalanan berniaga. Suatu hari, Said Idrus naik ke darat. Dia masuk dalam negeri besar. Berjalan-jalan pesiar hingga lohor. Ia kemudian masuk masjid untuk salat. Di dalam masjid itu dia menemukan anjing. Ia pun menyuruh usir anjing itu ke luar masjid. Bahkan, disuruh pukul. Orang yang menjaga anjing itu pun marah. Si penjaga anjing itu pun berkata.

‘’Raja kami yang empunya anjing ini’’.

‘’Baik, siapa yang punya anjing, karena ini masjid, Allah Subhanahu wa Taala yang empunya rumah ini. Siapa yang memasukkan anjing di dalam masjid, orang itu kafir,’’ papar Said Idrus.

Orang yang menjaga anjing itu pun pergi mengadu kepada Raja Tambora. Kepada sang Raja dia berkata:

‘’Ada seorang tuan-tuan Arab mengatakan kita ini orang Tambora dikatakan kafir, sebab didapatnya ada anjing dalam masjid’’.

Mendengar perkataan itu, Raja Tambora pun marah. Ia menyuruh memotong anjing dan kambing. Orang Arab itu disuruh panggil. Tuan Said Idrus pun datang ke rumah Raja Tambora dengan segala wazir Tambora. Setelah orang-orang Tambora duduk, hidangan nasi ditaruh ke hadapan orang banyak. Satu hidangan yang berisi daging anjing di hadapan Tuan Said Idrus. Hidangan berisi daging kambing di hadapan orang baik (orang banyak) dengan Raja Tambora.

Semua orang pun makan. Usai makan, Raja Tambora pun bertanya kepada Tuan Said.

‘’Hai Arab! Sebagaimana engkau katakan haram anjing?’’

‘’Ya, haram’’ sahut Tuan Said Idrus.

‘’Jikalau engkau katakan haram, mengapa tadi engkau makan anjing itu?’’ kata Raja Tambora lagi.

‘’Bukannya anjing saya makan tadi. Saya makan daging kambing, ‘’ sahut Said Idrus.

Raja Tambora dan Tuan Said Idrus saling berbantah. Raja pun menyuruh orangnya.

‘’Bawa olehmu orang Arab ini, bunuh!’’ titah Sang Raja.

Orang banyak itu pun memegang tangan si Arab. Dia dibawa naik ke Gunung Tambora. Setibanya di Gunung Tambora, para suruhan Raja Tambora menikam Tuan Said Idrus dengan tombak. Ternyata, dia tidak mempan dan tak termakan senjata tajam. Orang banyak itu pun menghela kayu. Ada pula yang mengambil batu. Ada yang melontar. Ada yang memukul Tuan Said. Tuan Said pun kelenger. Kepalanya pecah. Darahnya berhamburan. Orang banyak itu mengatakan, Tuan Said sudah mati. Tubuhnya dimasukkan ke dalam goa. Orang suruhan Raja Tambora pulang hendak menyampaikan peristiwa itu kepada raja mereka.

Di antara negeri dan gunung, tampak nyala api di gunung, di tempat Tuan Said dibunuh. Api itu makin membesar. Baik kayu, baik batu, baik bumi semuanya menyala. Api itu pun mengikut pada orang-orang yang membunuh Said. Mereka berlari semuanya. Hendak masuk ke negeri besar. Api malah lebih dahulu menyala di dalam negeri itu. Gemparlah segala isi Tambora. Masing-masing mencari kehidupan dirinya sendiri. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa Taala, ke mana pun orang lari, api mengikut. Orang lari ke laut, api pun mengejar ke laut. Sampai lautan Tambora pun menyala.

Dalam beberapa hari, api menyala di gunung, di negeri, di lautan, dan di bumi. Hujan abu membuat kelam dan kabut. Tiada manusia Tambora yang bisa lepas. Beberapa ribu orang mati terbakar. Dalam beberapa hari, api terus menyala. Belum padam di gunung, negeri Tambora pun tenggelam menjadi lautan. Sampai sekarang ini kapal boleh berlabuh di bekas Negeri Tambora itu berada.

Syahdan, bekas negeri-negeri yang satu dengan Tanah Tambora itu pun semuanya kena bala. Yang sebelah barat Negeri Tambora adalah Negeri Sumbawa. Di sebelah timur, Negeri Sanggar, Negeri Pekat, dan Negeri Dompo (Dompu) dan Bima.

Semua negeri itu ada yang terbagi dua dan tiga. Ada yang kelaparan dan juga mati. Manusia yang selamat pergi ke mana-mana, mengikut orang dagang. Yang penting bisa dapat makan. Ada yang menjual dirinya, ditukar dengan padi.

Di Negeri Sumba hingga Pinggalang akibat hujan abu, binatang mati terbakar di abu. Tiga tahun penduduk tidak dapat mengolah sawah. Ada lebih selaksa orang Sumbawa mati. Yang lain meninggalkan negerinya.

Di Negeri Mengkasar (Makassar) dan di Negeri Bugis, saat Negeri Tambora terbakar, sehari semalam gelap oleh hujan abu di seantero negeri itu. Namun, tanah yang kurus di kedua negeri itu menjadi gemuk.

Tak lama setelah musibah melanda Tambora, datang air besar dari tiga ombak besar. Dari selatan datangnya ombak itu, tujuh negeri kecil tenggelam. Perahu dagang yang berlabuh semuanya dibawa ombak naik ke hutan.

Website Sumbawa News yang mengutip Kompas 13 April 2006 menyebutkan, pada malam tanggal 10 April 1815, rentetan bunyi itu kian kerap dan semakin dahsyat. Ledakan ini terdengar hingga ke Cirebon. Dan, terus berlangsung dan memuncak pada tengah hari tanggal 11 April 1815. Siang itu pun menjadi gelap gulita. Bersamaan dengan itu bumi bergetar seperti mau oleng, angin berkesiuran, dan debu memenuhi angkasa.

Laporan saksi mata yang disampaikan Raja Sanggar, sebuah kerajaan kecil di Pulau Sumbawa yang tak terlalu jauh dari Tambora, berkisah, "Pukul tujuh malam tanggal 10 April, dari Sanggar terlihat jelas tiga kolam api yang keluar dari puncak Tambora. Dalam waktu seketika seluruh gunung tampak seperti sebuah benda api yang cair, yang menyebar ke semua penjuru."

Tak lama berselang, hujan debu bercampur batu yang lebat mulai turun di Sanggar, disusul angin berputar dahsyat dan merobohkan hampir semua rumah. Di wilayah Sanggar yang berdekatan dengan Tambora, imbuh Raja Sanggar, kerusakan lebih parah lagi. Pohon-pohon besar tercerabut bersama akar-akarnya dan terlempar ke udara. Tak ketinggalan, orang, rumah, ternak, dan semuanya terbang ke udara. Laut pun menyerang. Ombaknya yang tinggi, menyapu bersih rumah dan bangunan yang dilewatinya.

"Kira-kira sejam lamanya angin puyuh melanda negeri dan selama itu tidak terdengar ledakan. Baru sesudah angin berhenti, bunyi dentuman sangat riuh tanpa henti hingga malam tanggal 11 (April). Setelah itu ledakan berkurang, tetapi sampai tanggal 15 Juli 1815 masih saja terdengar letupan-letupan...".

Setiap orang berpikir Tambora telah punah. Kenyataannya tidaklah demikian. Pada tanggal 5 April 1815, Goliath setinggi 13.000 ribu kaki (3.960) telah bangun. Ia mengeluarkan serangkaian suara gemuruh yang mengumandangkan kehadirannya, terdengar dalam jarak ribuan kilometer.

Selama lima hari, gunung ini memuntahkan abu dalam jumlah yang mampu meruntuhkan rumah-rumah di Pulau Sumbawa karena bobotnya. Abu ini tebal. Tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Penduduk di pulau ini bisa dikatakan tidak mampu melihat tangan di hadapan wajah mereka.

Pada tanggal 10 April, letusannya memuncak dengan gumpalan api yang sangat besar. Ia membelit satu sama lain dan terjalin di atas gunung yang berpijar. Kejadian tersebut diikuti oleh angin topan, yang mungkin serupa dengan fenomena meteorologis badai api -– topan api yang terbentuk dari kebakaran hutan yang sangat besar.

Bagaikan sebuah mesin penyedot, kekacauan ini telah menyapu manusia, hewan, dan rumah, terbang ke udara. Makhluk hidup terpotong-potong dan terbakar. Benda-benda mati hancur dan tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya.

Kekuatan letusan Tambora melebihi kemampuan gunung dan pulau di mana gunung ini berdiri. Saat gunung tersebut melepaskan berton-ton batu karang, lava, dan abu, gunung itu mutlak menyusut. Tinggi yang semula 13.000 kaki (3.960 m) menyusut menjadi 9.000 kaki (2.740 m).

Ironisnya, permukaan pulau mulai naik, saat abu bertumpuk beberapa sentimeter. Abu yang memiliki kedalaman lebih dari tiga kaki (sekitar 90 cm), juga mengisap air di sekitar Sumbawa – dan menuntaskan karya pemusnahan Tambora terhadap manusia yang berada di dalam jangkauannya.

Abu telah membunuh semua sayuran dan wabah kelaparan yang segera menyusul, digabungkan dengan epidemi kolera, telah menambah jumlah 80.000 kematian. Sebanyak 12.000 orang di antaranya menemui ajalnya seketika selama letusan. (de@r, bersambung) -- dari profiles - sultan darampa

Cerita Perjalanan Menembus Jantung Sulawesi

2010-12-10T17:11:00.000+08:00

Menembus Seko, pemukiman yang terletak di jantung Pulau Sulawesi, membutuhkan waktu yang panjang. Berikut suka duka perjalanan naik motor.

Makassar, (KBSC)

BILA membayangkan medannya yang sangat ganas, mungkin saya perlu berpikir dan menimbang berulang-ulang kali jika suatu hari nanti ditawari atau ditugaskan lagi untuk meliput ke Seko-Rampi। Tapi karena panorama alamnya sangat menakjubkan, rasanya saya masih ingin ke sana lagi। Saya masih tertarik ke sana. Lagian, kondisi jalannya saat ini mungkin sudah relatif lebih bagus dan mudah dilewati.

Perjalanan ke Seko-Rampi memang sangat mengesankan, dan sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Karena padang rumput yang luas seperti sering kita lihat di film-film India, dan suasana seram seperti di film-film horor, ternyata memang ada di alam nyata, tidak mengada-ada.

Seko-Rampi adalah dua komunitas adat yang mendiami dataran tinggi Tokalekaju, salah satu dataran tinggi yang melintas di beberapa provinsi, di antaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

Secara administrasi pemerintahan, dua kecamatan - Seko (terdiri atas 12 desa) dan Rampi (terdiri atas 6 desa) – di jantung Sulawesi itu berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten induk Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan.
Secara geografis, wilayah adat Seko berbatasan dengan Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah) di sebelah utara, Tana Toraja di sebelah selatan, Mamuju (Sulawesi Barat) di sebelah barat, dan Kecamatan Sabbang di sebelah timur.

Sedangkan wilayah adat Rampi secara geografis berbatasan dengan Bada, Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah) di sebelah utara, Kecamatan Masamba di sebelah selatan, Kecamatan Seko di sebelah barat, dan Kecamatan Mangkutana di sebelah timur.

Perjalanan ke Seko dapat dicapai dengan jalur darat dan jalur udara. Jalur darat dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau menyewa ojek. Lama waktu tempuh dengan ojek sekitar 6-8 jam perjalanan, sedangkan kalau berjalan kaki bisa menghabiskan waktu 3-5 hari perjalanan.
Jalur darat terdiri atas jalur Mangkaluku dan jalur Mabusa. Jalur Mabusa jaraknya lebih pendek, hanya sekitar 67 kilometer, namun medannya sangat terjal dan berbatu serta harus melewati beberapa sungai besar dan titian kayu.

Sedangkan jalur Mangkaluku jaraknya lebih panjang, sekitar 130 kilometer, tapi medannya tidak terlalu sulit, kecuali pada musim hujan agak sulit dilewati karena tanahnya berlumpur. Jalur Mangkaluku disebut juga jalur KTT karena merupakan jalan yang dibangun oleh perusahaan Kendari Tunggal Timber (KTT).

Selain itu, perjalanan ke Seko juga bisa menggunakan transportasi udara, dengan pesawat terbang carter yang memuat 8 orang penumpang dan terjadwal dua kali seminggu, setiap hari Selasa dan Kamis. Tapi harus menunggu berhari-hari, bahkan ada dalam hitungan bulan, untuk mendapatkan giliran terbang.

Pada hari Selasa, 25 Juli 2006, kami berempat – Aan Kaharuddin (JURnaL Celebes), Pak Unsar (Yayasan Bumi Sawerigading, Palopo), serta Een dan Yudi (Telapak, Bogor) memulai petualangan. Kami start dari Kecamatan Sabbang sekitar pukul 10.00 Wita, dengan menyewa ojek Rp 300 ribu/ojek sekali jalan.

Tidak semua tukang ojek berani melakukan perjalanan ke Seko. Karena selain masuk dan ke luar hutan, juga harus melewati berbagai rintangan seperti jurang di kiri-kanan jalan, serta melewati jalanan yang sangat tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda dua.

Mengingat medannya yang sulit ditaklukkan, setiap tukang ojek wajib membawa semua perlengkapan vital seperti bensin, pompa, ban, kunci, tali tambang, parang, dan lain-lain, termasuk makanan, untuk berjaga-jaga jika motor rewel atau ada masalah di jalan, misalnya pohon tumbang merintangi jalanan. Karena itu, tukang ojek di sana terkesan seperti bengkel berjalan.

Bagi saya, perjalanan ke Seko-Rampi ini yang ke tiga kalinya. Pertama, dari Sabbang ke Seko, dan yang kedua dari Masamba ke Rampi. Kedua perjalanan tersebut menggunakan jasa ojek. Sedangkan yang ke tiga ini, dari Sabbang ke Seko, kemudian lanjut ke Rampi.

Ketika kami melewati jalan setapak yang hanya bisa dilalui manusia dan binatang, di mana sisi kanan merupakan jurang dan sisi kiri berupa lereng, saya nyaris diterjang kerbau liar. Saat itu, di kejauhan kami melihat ada kerbau berlari kencang ke arah kami karena diburu kerbau lainnya, mungkin kerbau jantan yang lagi birahi.

Saat jarak dengan kerbau sudah semakin dekat, tukang ojek tiba-tiba meminggirkan motornya dan langsung menjatuhkan ke sisi kiri yang merupakan lereng, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karena takutnya pada kerbau liar tersebut, tukang ojek bergegas merangkak naik untuk mencapai tempat yang agak tinggi, meninggalkan saya yang tertimpa motor.

Karena saya juga merasa terancam bahaya, kekuatan saya rasanya bertambah berlipat-lipat untuk bisa membebaskan diri dari himpitan motor dan menyelamatkan diri dengan menaiki lereng. Setelah keadaan aman, saya baru menyadari bahwa kaki kanan saya terluka terkena knalpot, dan baru saya rasakan sakitnya.

Selama perjalanan, kami terpaksa harus bergantian mendorong, bahkan mengangkat motor, agar bisa jalan. Sebab, sepanjang jalan yang kami lalui dipenuhi karang gunung yang lumayan terjal, di samping tanah merah, pasir, dan lumpur serta menyeberangi 4-5 sungai.

Kondisi tersebut memaksa kami harus beristirahat beberapa kali di pos-pos (gubuk darurat) yang dibangun masyarakat yang kemalaman di perjalanan, baik dalam perjalanan dari Seko ke kota (Sabbang) maupun sebaliknya.

Perjalanan ini memang sangat sulit dan berbahaya, namun kami menikmatinya. Kami pun tak melewatkan kesempatan tersebut dengan merekam semua moment yang kami anggap cocok untuk pembuatan film kami.

Rasa capek dan penat setelah seharian berjibaku menghadapi medan berat, rasanya langsung hilang seketika begitu kami memasuki sebuah perkampungan bernama Kampung Loudang, saat Maghrib tiba. Kampung ini sangat indah, udaranya sejuk dan sangat menyegarkan. Kami masih bisa merasakan bau tanah yang sangat sulit didapatkan di kota-kota besar yang telah tercemar polusi.

Di sana kita juga bisa menjumpai hewan-hewan seperti rusa, kuda, kerbau dan babi hutan. Selain itu, di kampung ini juga terdapat sungai yang airnya sangat jernih. Sungai tersebut dijadikan tempat mandi dan mencuci oleh masyarakat setempat. Setiap pagi dan sore kita dapat melihat segerombolan orang turun ke sungai untuk mandi dan mencuci.

Di Kampung Loudang, kami menginap di rumah mertua Pak Unsar. Malam itu, setelah membersihkan badan, kami dijamu tuan rumah. Menunya sederhana, hanya nasi dan sayur. Tapi nikmat sekali. Nasinya enak, seperti dicampur santan. Masyarakat di sana mungkin tidak ada yang tidak kenal beras ‘tarone’.

Keesokan harinya, kami mulai melakukan kegiatan pendokumentasian. Pertama-tama, merekam kebiasaan masyarakat setempat menangkap ikan. Untuk mencapai tempat tersebut, kami menyewa ojek karena lokasinya sekitar 60 km dari Kampung Loudang.

Cara menangkap ikan di sana cukup unik. Cara ini dikenal dengan istilah Sammuloku, yang berarti menangkap ikan dengan menyelam. Hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dilakukan dua-tiga orang. Caranya, satu orang membuat panah kecil yang dijadikan alat menangkap, sementara yang satunya lagi memasang pukat. Setelah pukat dipasang, orang yang membuat panah kecil tersebut menyelam di sekeliling pukat untuk membidk mangsanya. Hasilnya lumayan banyak.

Setelah merekam cara menangkap ikan, kami melanjutkan kegiatan pendokumentasian di tempat lain. Kali ini merekam tentang cara beternak kerbau. Masyarakat di sana menyebutnya Murrung.

Pada hari ke tiga di Seko, tepatnya 28 Juli 2006, kami melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat To Badak, Pak Gani. Kami mencoba menggali informasi mengenai hasil bumi dan tambang emas di daerahnya.

Usai wawancara, kami pergi berburu rusa. Untuk mencapai lokasi perburuan, kita harus melakukan perjalanan selama 2 jam. Setelah mempersiapkan segala perlengkapan, termasuk anjing pemburu, kami dan para pemburu bersembunyi dan melakukan pengintaian.

Lama menunggu, belum ada seekor rusa pun yang keluar dari sarangnya. Di saat semangat mulai mengendor karena capek memanggul kamera dalam posisi stand by, tiba-tiba muncul seekor babi hutan dan langsung masuk perangkap. Walaupun bukan yang diharapkan, namun kami tak melewatkan kesempatan tersebut untuk merekamnya. Yah … daripada tidak ada sama sekali. Ibarat pepatah, tidak ada rotan, akar pun jadi.

Dalam perjalanan pulang, kami sempat merekam kebiasaan masyarakat setempat saat memanen kopi, yang dikenal dengan istilah Musange.

Esok harinya, kami mengunjungi tempat pembuatan tikar dari kulit kayu. Cara pembuatan tikar dari kulit kayu, pertama-tama mengupas kulit pohon. Setelah terkupas, kulit dicelupkan ke dalam air, lalu diangkat, kemudian dipukul-pukul secara perlahan –lahan, terus dicelupkan lagi ke dalam air dan dipukul-pukul lagi. Setelah kulit pohon tersebut melebar, selanjutnya dikeringkan, dan jadilah tikar.

Pada 30 Juli 2006, kami melanjutkan perjalanan ke Kampung Eno, sekitar 60 km dari Kampung Loudang. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Di sini kami merekam tarian adat masyarakat Seko. Tari-tarian tersebut biasanya diperagakan pada hari-hari tertentu saja, misalnya untuk menyambut tamu kehormatan, pada saat upacara perkawinan, dan hari-hari istimewa lainnya.

Keesokan harinya, kami mengunjungi tempat situs budaya. Di sana terdapat tungku raksasa. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, dahulu kala pernah hidup seorang raksasa, dan tungku tersebut adalah alat memasaknya.

Agenda berikutnya ke Kampung Tanete, yang dikenal sebagai tempat pembuatan madu, gula merah, dan alat musik yang terbuat dari bambu. Setelah itu ke Kampung Parahaleang. Perjalanan ditempuh selama setengah hari. Kami melewati hutan belantara, dan terpaksa harus menginap selama 2 hari di dalam hutan.

Setelah selesai mengabadikan kegiatan masyarakat yang mencari ikan dengan cara memancing, pasang jerat dan mengambil rotan di hutan, kami kembali ke kampung Eno untuk merekam kembali tari-tarian adat di sana dan mengambil gambar pandai besi membuat pisau. Selain itu, kami juga merekam cara pembuatan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari rotan seperti keranjang.

Pada 8 Agustus 2006, kami menuju Kampung Singkalong. Di kampung ini terdapat tambang emas yang sempat merisaukan masyarakat karena ada perusahaan asing yang ingin mengelola tambang tersebut. Kami merekam tentang cara mendulang emas.

Selama perjalanan menuju kampung ini, kami merekam pemandangan alam berupa hamparan padang rumput yang sangat luas. Panorama alam Seko yang sangat indah dan masih perawan tersebut mengingatkan saya pada film-film India yang sering diputar di stasiun televisi swasta.
Seketika benak saya dipenuhi bayangan adegan Shah Rukh Khan berdendang di padang luas penuh taman bunga, bersama Kajol dan Ranee Mukherjee, di film Kuch Kuch Hota Hai.

Tum Paas Aaye
Youn Muskuraye
Tumne Najaane Kya
Sapne Dikhae

Abto Meradil
Jaagena Sota Hai
Kya Karoon Ha Eh
Kuch Kuch Hota Hai

Karena begitu takjubnya melihat dan merasakan langsung keindahan alam Seko yang masih alamiah, saya merasa seakan-akan berada di alam mimpi. Rupanya, dua rekan dari Telapak juga terkagum-kagum.

‘’Bisanya ada padang begitu luas di sini,’’ pujinya. (Bersambung) (dari ProFiles : sultan darampa)

MENGENANG MERAPI : Menengok Tapak Tambora

2010-12-10T16:47:00.001+08:00

Gelegar Merapi baru saja berlalu, dalam waktu sekejab Bumi Mataram Islam (cerita latar api di buit menoreh karya SH Mintarja) luluhlantak. Kisah ini juga mengingatkan orang akan peristiwa ratusan tahun silam, Gunung Tambora. Berikut kisah kenangannya yang ditulis Pemimpin Redaksi Majalah ProFiles, Dahlan Abubakar

Makassar, (KBSC)

Gunung Tambora terdapat di Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815, termasuk salah satu dari 100 bencana alam terbesar sepanjang sejarah. Sekitar 150.000 jiwa menemui ajalnya. Bencana tersebut, membuat gunung setinggi 3.960 m itu menyusut 1.220 m.

Dampak letusannya membuat embun beku musim panas dan kelaparan di berbagai belahan bumi. Di Swiss, orang yang kelaparan terpaksa menyantap anjing dan kucing yang sesat. Di New York, penduduk terpaksa mencabut tanaman kentang yang baru saja mereka tanam. Biang musibah, konon, seorang tamu orang Bugis yang dihakimi hingga tewas. Berikut catatan komprehensif mengenai musibah dan gunung itu.

TANGGAL 8 November 1971 malam. Lambo – perahu tradisional Bugis-Makassar – menjelang tengah malam angkat sauh meninggalkan Pelabuhan Bima. Saya pulas, karena kecapean seharian mengurus keberangkatan ke Makassar . Saya tak lagi melihat tetesan airmata ibu yang sedang mengandung adik saya yang bungsu dan duduk di depan gedung pelabuhan satu-satunya.

Tatkala mata saya terbuka beberapa jam kemudian, di kemudi sebelah kiri perahu tampak air laut berwarna perak. Ini agaknya isyarat perahu Masyalihul Ahyar yang saya tumpangi mulai membelah laut – yang kemudian ternyata menghabiskan waktu tujuh hari tujuh malam – ke tujuan, Makassar. Dermaga kian jauh ditelan gelapnya malam.

’’Tak ada lagi yang dapat saya lihat. Kedua orang tua mungkin sudah kembali ke rumah,’’ hati saya berbisik sebelum memutuskan melanjutkan tidur di emperan lambo dengan tujuh layar tersebut.

Pagi hari, 9 November, saya terbangun. Mata saya ’terhadang’ semua pemandangan yang asing. Daratan dan laut semua menjadi pemandangan yang tak pernah saya kenali. Tidak lama, laut mati. Mirip cermin. Lambo terombang-ambing digiring arus yang tanpa gelombang.

’’Ini musim pancaroba. Angin datang dari segala penjuru tanpa terduga,’’ kata salah seorang awak perahu yang bertubuh subur.

Menjelang siang, angin timur bertiup. Mendorong lambo menyisir pantai utara Pulau Sumbawa hingga sore hari. Makin sore, gelombang dan angin kian kencang. Awak perahu serentak memanjati tiang layar. Mengubah arah layar. Angin barat bertiup. Mata saya terantuk pada sebuah gunung hitam. Tinggi, meski cukup jauh. Pada seorang awak perahu, saya beranikan bertanya. Dia menjawab pendek.

’’Itu Gunung Tambora,’’ jawabnya.

Waktu SMP, saya hafal betul nama gunung itu. Apalagi, gunung itu berada di daerah kabupaten saya sendiri. Pada pelajaran Ilmu Bumi (kini Geografi), para murid diharuskan menghafal seluruh nama gunung berapi, ibu kota provinsi, nama lapangan terbang, dan tempat-tempat penting lainnya di Indonesia dan dunia.

‘’Oh, inilah Tambora, gunung yang saya pelajari di buku itu. Juga, pernah meletus dengan memakan banyak korban jiwa itu,’’ hati saya bergumam.

Setelah puluhan tahun dari pelayaran yang bersejarah itu, dari berbagai referensi dan bahan bacaan, banyak informasi yang saya peroleh mengenai gunung itu. Letusan Tambora, yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Tambora (dulu Kecamatan Sanggar) Kabupaten Bima itu termasuk salah satu dari 100 bencana terbesar sepanjang masa.

Bayangkan saja, letusan yang terjadi 11 April 1815 tersebut terasa hingga Musim Semi dua tahun kemudian, 1817. Bencana itu menyebabkan sekitar 150.000 orang menemui ajalnya. Kerugian miliaran rupiah berupa padi yang rusak dan kehancuran lainnya.

Berdasarkan ilmu pengetahuan, ini gempa bumi biasa, tetapi mitos yang hidup di tengah masyarakat menyebutkan, musibah tersebut merupakan kemarahan Al Khalik atas perilaku rakyat Tambora.

Aneh benar, dari puncak gunung setinggi 3.960 m itu muncul tiga gumpalan api yang terpisah memuncak hingga tinggi sekali. Seluruh puncak gunung tampak segera diselimuti lava berpijar. Sebarannya meluas hingga ke jarak yang sangat jauh. Di antaranya, sebesar kepala, jatuh dalam cakupan diameter beberapa kilometer. Pecahan-pecahan yang tersebar di udara telah telah mengakibatkan kegelapan total.

Abu yang dikeluarkan begitu banyak, mengakibatan kegelapan total di Jawa yang jaraknya 310 mil (500 km). Abu ini mengakibatkan kegelapan total saat tengah hari. Menutupi tanah dan asap dengan lapisan setebal beberapa sentimeter, begitu Sir Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Jawa, dikutip Stephen J.Spignesi dalam bukunya yang diterjemahkan Bonifasius Sindyarta, S.Psi, berjudul 100 Bencana Terbesar Sepanjang Masa. (de@r, bersambung / pemimpin redaksi majalah profiles)

Wisata Butur Mengikut ke Bali

2010-12-04T15:04:00.000+08:00

Kolam air tawar Rumbia yang terletak di Buton Utara menjadi tujuan utama kunjungan wisata bagi masyarakat setempat, dan bagi turis yang datang dari arah Wakatobi.

Bau-Bau, (KBSC)

Disela agenda kegiatan utama pada pameran tunggal Sultra 2010 “ Fiesta Vaganza yang diselengarakan di Centro Diskovery Shopping Mall Kuta Bali (28-30/10), Ketua TP-PKK sekaligus sebagai Ketua Dekranasda Kab.Buton Utara Ny.Dra.Hj.Muniarty Ridwan dan Wabup Buton Utara Harmin Hari,SP,M.Si sempat melakukan Tour Wisata pada beberapa obyek Wisata di Pulau Bali antara lain Sanur,Batu Bulan,Sukawati,Goa Gajah,Tampak Siring,Kintamani,Sangeh,Bedugul dan Tanah Lot serta obyek wisata lainny. Tour wisata tersebut.

Disamping sebagai ajang represing untuk melepas rasa lelah selama berlangsungnya kegiatan, juga bermaksud untuk mengetahu lebih dekat sekaligus belajar bagaimana pengelolaan obyek-obyek wisata dan cara mempromosikannya. Sebab Propinsi Bali saat ini berperan sebagai etalasi pariwisata Nasional ,dan bisa dikenal serta dapat menghasilkan PAD dan sumber pendapatan masyarakat setempat.

Dalam tour tersebut, Ketua TP-PKK dan Wabup mengunjungi hampir semua obyek Wisata yang ada di Pulau Bali seperti di Jimbaran Bali yang terkenal dengan masakan See Food yang semua bahan masakan itu banyak terdapat di Buton Utara, pada sesi Kulinary kami tampilkan dimana bahan mentahnya disiapkan dari Buton Utara seperti Udang,Kepiting,Lopster Cumi serta berbagai jenis ikan lainnya .

Pulau Bali yang kaya dengan obyek wisata budaya,wisata alam pantai dan pegunungan jika dibandingkan dengan Buton Utara yang baru mekar dari Kabupaten Muna pada tahun 2007 tentu masih jauh dari yang diharapkan, tetapi kalau dikembangkan banyak potensi wisata seperti Tari Alionda,Pobengka’a,dan masih banyak kebudayaan lainnya, kemudian Wisata Alam seperti pantai membuku,pantai Lemo,Pantai Kambowa dan potensi bawah laut Teluk Ereke yang indah dan kaya dengan terumbuh karang dan biota laut lainnya yang bisa dijadikan area Diving.

Ada kegiatan unik dan menarik yang diatrasikan oleh nelayan Buton Utara dalam kegiatan itu yakni memancing ikan tuna dengan menggunakan layang-layang. Atraksi menarik ini pada lomba Gatra Kencana pada HUT TVRI Pusat 2010 merebut juara pertama sehingga direncanakan akan dikemas menjadi even nasional.

Selain itu, Ekowisata hutan yang terdiri dari Wisata hutan mangrove yang masih utuh dan terluas di Sultra,Wisata Hutan Alami,Wisata Mata Air Panas dan khusus hutan Suaka Marga Satwa seluas 83.225,71 Ha yang didalamanya terdapat berbagai jenis Flora seperti Kayu Gito-Gito,Kayu Besi,Cendrana dan puluhan jenis kayu lainnya. Fauna yang tidak kala menariknya dengan daerah lain ditanah air yang ada di Buton Utara adalah Anoa,Babi Rusa,Kus-Kus,Tupai dan beraneka ragam burung seperti Maleo,Rangkong,Nuri dan lainnya.

Selain beberapa potensi wisata tersebut di Buton Utara juga banyak memiliki situs sejarah masa lampau seperti Benteng Lipu (Benteng Kulisusu )didalamnya masih berdiri Masjid tertua di Buton Utara serta Kulit Lokan( Koloncusu) yang menurut cerita turun temurun bahwa sebelah Kulit Lokan tersebut berada di Ternate,Benteng Bangkudu, Benteng Koro,Benteng Pangilia,Benteng Gundu,Makam Tasau’Ea,Sumur Tua Mata Oleo dan Sumur Tua Ee Bula serta Sumur Tua di Desa Rombo yang telah berumur ratusan tahun dan hingga sekarang masih dimanfaatkan oleh Masyarakat yang menghuni Benteng Kulisusu dan Desa Rombo.-Promosi Wisata.

Munurut Muniarty Ridwan yang juga Staf Ahli Bupati Bidang Pariwisata,Seni dan Budaya yang termuat pada 2 (dua) Harian di Bali yaitu Fajar Bali dan Tokoh bahwa pada Even Fiesta Vaganza di Bali, Buton Utara melibatkan ahli masak,Seniman,Penari tarian adat,pemerhati fashion Tradisi dan pada puncak acara mempertujukan peragaan busana tradisional Khas Buton Utara yang memukau khalayak yang memadati tempat acara yang kebanyakan wisatawan mancanegara yang tengah berlibur di Bali.

Ibu Muny sapaan akrabnya mengakui bahwa pengembangan Wisata di Buton utara masih terkendala transportasi, namun dia yakin dengan keberadaan lapangan terbang yang tidak lama lagi akan terwujud akan memudahkan akses ke Buton Utara sehingga Wisatawan Domestik dan Mancanegara berdatangan ke Buton Utara yang kaya dengan tambang. Sementara itu Wabup Harmin Hari,SP,M.Si ketika berkunjung ke Puri Ubud layaknya tamu istimewa Calon Raja Ubud banyak menerima masukan dari calon raja tentang bagaimana mengelola obyek wisata Ubud yang akan dijadikan reverensi dalam rangka pengembangan potensi wisata Buton Utara.

Menurut calon Raja Ubud yang juga sebagai Sekda Kabupaten Gianyar yang pada saat itu masih mempersiapkan acara Kremasi (Ngaben) pengelolaan obyek wisata ubud melibatkan 7.000 orang tanpa harus digaji oleh pihak kerajaan bahkan mereka dapat memberikan kontribusi kepada kerajaan dengan hasil penjualan berbagai aksesoris khas bali seperti sarung khas bali dan ikat pinggang dari kain ketika Wabup bersama Ibu masuk kawasan puri Ubud diwajibkan menggunakan sarung dan ikat pinggang khas Bali dengan harga Rp.50.000.

Yang sangat dikagumi oleh Wabup adalah keramah tamahan warganya yang mana saat pamit meninggalkan tempat itu langsung diantar oleh sosok yang sangat dihormati dan sebentar lagi akan dinobatkan menjadi Raja Ubud.- Pada wartawan Fajar Bali dan Tokoh, Wabup menuturkan bahwa Pemda Buton Utara membuka kans investasi bagi kalangan pemilik modal dan sebagai Kabupaten yang baru 3,5 tahun mekar sedang berjuang keras mempromosikan berbagai potensi wisata yang dimiliki sehingga para investor mau berinvestasi atau menanamkan modalnya di daerah ini. (nining/sultan darampa)

Yayasan WaKIL Training Perencanaan 3 Angkatan

2010-11-30T11:48:00.000+08:00

Alur skema perencanaan yang diterapkan di Yayasan WaKIL. Alur ini dilengkapi juga satu skema khusus fasilitasinya.

Makassar, (KBSC)
Yayasan WaKIL atas dukungan ACCESS – AusAID telah melakukan training perencanaan yang meliputi 26 desa se-Kabupaten Gowa. Training yang terdiri atas tiga angkatan ini, berlangsung selama 15 hari di Kampus STIE Amkop Makassar, baru-baru ini.

Seperti halnya pada training penjajakan yang dilaksanakan Bulan Agustus 2010 lalu, maka 26 desa yang menjadi lokasi program ini masing-masing mengutus tiga orang kader-kader pemberdayaan masyarakatnya (KPM). Total peserta sekitar 90 orang, yang terbagi atas KPM 78 orang, fasilitator, co fasilitator, fasilitator pendukung (13 kecamatan), panitia, dokumentator, dan penanggungjawab program dan staff Yayasan WaKIL.

Materi-materi dalam training perencanaan ini adalah : (a) Kaji ulang Pentagonal Asset, (b) Rencana Strategis Desa, (c) rumusan-rumusan tentang cita-cita realistis yang dikaji berdasarkan asset baset masing-masing desa, kajian bidang-bidang strategis, matrks rencana tahunan, RKP, dan sistem penganggaran.

“Sebenarnya training ini bukan kapasitas kami sebagai KPM yang harus menerima materi seperti ini, karena kelihatannya materi khusus bagi anggota atau calon anggota DPRD, atau para kepala-kepala bidang di pemerintahan,” ungkap Ustadz Takdir dari Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Hal ini diungkapkan, karena memang latarbelakang rata-rata KPM yang tammatan SMU, dan ada beberapa yang masih kuliah ini, terkadang belum mampu mencerna materi tersebut. “Tapi syukurlah, karena ada lembaga yang mau member kemampuan (melatih, red) kepada kader-kader di desa dengan kemampuan dalam penyusunan RPJMDes,” katanya bersyukur. (sultan darampa)

Reviuw Refleksi Penjajakan Perencanaan Partisipatif

2010-11-01T15:51:00.000+08:00

Makassar, (KBSC)Program Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Sistem Bank Data Desa atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Gowa, ACCESS – AusAID dengan Yayasan WaKIL, telah memasuki triwulan ke dua.

Sebelum masuk triwulan kedua, maka triwulan pertama diakhiri dengan reviuw refleksi penjajakan yang dilaksanakan selama 4 hari di Wisma Amanah, Kota Makassar, mulai tanggal 25 sampai 28 Oktober 2010.

Dimana pada triwulan pertama, yaitu dimulai pada Bulan Agustus sampai Oktober 2010, dengan sejumlah kegiatan-kegiatan seperti :
• Orientasi program
• Sosialisasi Program
• Training Penjajakan
• Penjajakan Lapangan
•Reviuw Refleksi Penjajakan

Dalam mengawal proses dan hasil selama triwulan pertama tersebut, maka beberapa capaian yang telah dihasilkan oleh 26 desa di Kabupaten Gowa antara lain :
1.Adanya informasi dasar tentang profile masing-masing desa site program

2.Adanya hasil-hasil indicator kesejahteraan (aspek dan ciri-ciri pembeda) bagi 26 desa di Kabupaten Gowa

3.Teridentifikasinya peringkat kesejahteraan (kaya, sedang, miskin dan miskin sekali) pada setiap desa di Kabupaten Gowa melalui sensus sosial.

4.Teridentifikasinya asset based desa (potensi dan tantangan) pada 26 desa di Kabupaten Gowa melalui pemetaan sosial dan pentagonal asset.

5.Teridentifikasinya sejarah-sejarah sukses masing-masing desa pada site program.

Dari identifikasi tersebut, maka telah melahirkan :
1.Cerita-cerita perubahan dapat dlihat pada Warga (perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarginal), Pemerintah desa (kepala desa dan aparatnya, Kader-kader pemberdayaan masyarakat (78 kader).

2.Progress (manual) dan dokumen-dokumen sebagai bahan-bahan perencanaan didalam pembangunan RPJMDes dan Sistem Bank Data Desa.

Untuk memperkuat kerangka dan logical frame work pencapaian visi dan perubahan utama rencana aksi “Perencanaan Partisipatif” ini, maka langkah-langkah selanjutnya adalah :
1.Training Perencanaan bagi 3 angkatan
2.Pelaksanaan perencanaan (lapangan) bagi 26 desa
3.Reviuw refleksi perencanaan triwulan kedua
4.Revleksi semester pertama

Dari rentetan kegiatan tersebut diatas, maka TOR kegiatan ini adalah untu menjawab point pertama, yaitu Training Perencanaan yang terdiri atas 3 angkatan.

Untuk itu, tujuan training penjajakan bagi KPMD ini adalah berikut ini meningkatkan kemampuan dan skill fasilitasi dan pendampingan KPM dalam melakukan desaign perencanaan di desa masing-masing.

Meningkatkan kapasitas KPM untuk menfasilitasi warga desa dan dusun untuk melakukan perencanaan dalam penyusunan RPJMDes dan Sistem Bank Data Desa di 26 Desa di Kabupaten Gowa. (sultan darampa)

Bila Direktur Ketemu dalam Satu Forum (selesai)

2010-10-21T14:39:00.000+08:00

Makassar, KBSC)

Makassar, (KBS)

Berikut hasil-hasil rekomendasi dua kabupaten, yakni Gowa dan Takalar, maaf, hasil untuk Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto, menyusul.

Kami telah mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan Penguatan Kapasitas (Capacity Building) untuk Perubahan Sosial mulai pada temuan-temuan penilaian kapasitas, tujuan-tujuan bersama perubahan yang akan dicapai, hingga pembagian peran dan tanggung jawab berbagai pihak untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian perubahan-perubahan sesuai visi TKLD Kabupaten Gowa dan Takalar, serta mengembangkan pembelajaran bersama berbasis pengalaman.
Pertemuan yang diikuti para Direktur dan Koordinator Program dari Organisasi Mitra Langsung dan ACCESS dengan dipandu oleh fasilitator dari REMDEC (Resource Management and Development Consultant) bertekad melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan sebagai berikut:

1.Mitra Langsung bertanggung jawab terhadap rencana aksi, dan karena itu dengan sungguh-sungguh akan mengupayakan pencapaian tersebut. Untuk itu Mitra Langsung akan menjalin kerjasama dengan ACCESS dan Mitra Strategis sesuai kebutuhan masing-masing organisasi dan Kabupatennya.

2.Berupaya mendinamisasikan fungsi dan peran FLA (Forum Lintas Aktor) atau nama lain sejenisnya, sebagai forum pembelajaran bersama.

3.Saling berbagi pengalaman dan pengetahuan antar mitra dalam rangka mengupayakan pencapaian-pencapaian rencana aksi.

4.Menindaklanjuti hasil penilaian kapasitas untuk penguatan lembaga masing-masing baik diupayakan secara internal maupun bekerjasama dengan berbagai pihak.

5.Melaksanakan pembagian peran dan tanggung jawab diantara Mitra Langsung, ACCESS dan Mitra

Kabupaten Gowa
Sementara Peran dan tanggungjawab direktur mitra ACCESS di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :
1.Mencapai visi/Outcome Challenge dari rencana aksi, Menerapkan nilai-niai partisipatif, transparansi dan akuntablitas, mendorong peningkatan kapasitas SDM lembaga dan mitra langsung, memastikan TKLD tercapai dalam implementasi rencana aksi, memonitoring dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan tim pelaksana, mengarahkan, melatih, menfasilitasi, monitoring evaluasi dan tanggung jawab, memprasyaratkan keseimbangan perempuan dan laki-laki, dan mendorong partisipasi dan menumbuhkan rasa memiliki semua terhadap rencana aksi.

2.Mengefektifkan FLA (Forum Lintas Aktor) atau nama lain yang sejenis, yaitu pameran kreatif best practice pemberdayaan. working group FLA, membuat potret FLA untuk pembenahan dan membangun komitmen, membangun diskusi tematik membangun komunikasi aktif, membangun kesepahama bersama antar FLA.

3.Menyumbang pada PAK, Memediasi semua stakeholder unntuk memahami visi / misi Kabupaten Gowa, saling membantu melalui MEL, melakukan sharing pembelajaran.

4.Peran ACCESS, Menfasilitasi sumber daya local, menyiapkan perangkat-perangkat untuk support system kebutuhan mitra misalnya : informasi – informasi tentang issu atau tematik program, maupun non program

5.Peran Mitra Strategis, menfasilitasi kebutuhan – kebutuhan taktis ( modul, alat-alat belajar, dll), membantu proses MEL.

Kabupaten Takalar
1.Mencapai visi/Outcome Challenge dari rencana aksi, Berkomitment dan mendukung untuk pencapaian PAK dan nilai-nilai TKLD, mengadakan pertemuan di internal lembaga untuk monitoring dan evaluasi capaian-capaian rencana aksi, melakukan, merefleksi dan evaluasi tentang capaian-capiannya, pembelajaran antar mitra-mitra ACCES, mengembangkan ide/gagasan dan kerjasama antara mitra-mitra yang memiliki issue yang sama, mendorong terbukanya ruang dan peluang untuk pencapaian rencana aksi dan kaderisasi.

2.Mengefektifkan FLA & PAK, Regular meeting/ diskkusi tematik dan rencana strategi FLA, mengkampanyekan visi kabupaten dan agenda rencana aksi melalui: Baliho,brosur, pameran, audiensi, festival, film documenter dll, mendorong peran FLA untuk menfasilitasi lembaga-lembaga dalam membangun kerjasama dengan SKPD dan pihak-pihak lain.

3.Peran ACCESS, Mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas FLA, sharing info dan jaringan.

4.Peran mitra strategis, Peguatan kapasitas IMS, women leadership dan GSI, penguatan kapasitas organisasi dan kelembagaan.

Demikianlah komitmen bersama dan rekomendasi ini kami buat, agar dapat menjadi rujukan bagi kerja-kerja strategis semua pihak dalam mewujudkan perubahan-perubahan yang direncanakan dalam rencana aksi untuk berkontribusi dalam pencapaian Visi TKLD Kabupaten.

Nama-nama penandatanganan petisi
1.Zainuddin Daud (Direktur Yayasan Baruga Cipta) dan Moh. Hatta (Koordinator Program)

2.Moh. Kodri Tapa, (Direktur Program Lembaga Bumi Indonesia), dan Nurhayati, S.KM.,M. (Kes Koordinator Program)

3.Kaharuddin Muji (Direktur WaKIL), dan Sultan Darampa (Koordinator Program)

4.Darmawan D (Direktur The Gowa Centre), dan Hasina Fajrin (Koordinator Program)

5.Nurlia Ruma (Direktur YKM “Gowata”), dan Putri Ratu (Koordinator Program)

6.Rais Fatta (Direktur Yayasan Pendidikan Lingkungan), dan Syafri Situju (oordinator Program)

7.Nurlinda (Direktur FIK KSM), dan Abdullah Hasan (Koordinator Program)

8.Bambang Sul (Direktur Yayasan Buana Samboritta), dan Nini Afriani (Koordinator Program)

9.Husain Mabe (Direktur LPMT), M. Danial (Koordinator Program)

10.Faisal Amir (Direktur Lembara), dan Syamsuddin S (Koordinator Program)

11.Abdul Hakim (Direktur LAM), Sudomo (Koordinator Program)

12.Handoko Sutomo (Direktur Remdec)

13.Sartono (Koorprov ACCESS Sulawesi Selatan)

14.Hj. Ratnah Arasy (Program Officer ACCESS Sulawesi Selatan)... (sultan darampa)

AMAN Sulsel Tolak UU No.41

2010-10-15T14:24:00.000+08:00

Makassar, (KBSC)
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel beserta AMAN Luwu Raya, ditambah dengan sejumlah aktivis, serta komunitas-komunitas dari Toraya (2 kabupaten), Enrekang, Sidrap, Maros, Gowa, Sinjai, Bulukumba, Luwu Utara, Bone, dan beberapa pihak lainnya, bersepakat menolak Undang-Undang No.41 Tentang Kehutanan, dengan alasan bahwa Skema (HTR,HKm dan Hutan Desa) yang ditawarkan kepada masyarakat adat justru dianggap mengkebiri hak-hak masyarakat adat.

Selain menolak yang kemudian meminta revisi UU No.41 tersebut, mereka juga meminta desakan agar RUU tentang Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat segera ditetapkan menjadi Undang-Undang. Kedua point ini terungkap lewat Workshop Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat yang disponsori oleh REFOCTC bekerjasama dengan AMAN Sulsel, tanggal 14 Oktober 2010 di Hotel Bumi Asih.

Dua narasumber yang hadir, yakni dari RLPS-Dephut dan Dr.Farida (ahli hukum), membahas tentang peluang-peluang Skema HKm, HTR dan Hutan Desa bagi masyarakat adat. Sayangnya, masyarakat adat menolak untuk menerima skema tersebut.

Disisi lain, L.Sombolinggi (tokoh masyarakat adat dari Toraja), bersikukuh menerima salah satu dari ketiga skema tersebut. “Sangat tidak masuk akal, kalau kita memaksakan masyarakat adat menolak ketika skema tersebut yang termuat dalam UU No.41,” katanya.

Tetapi ia juga mengharapkan, bahwa bagi komunitas-komunitas yang menolak ketika skema tersebut, tidak memaksakan kehendaknya kepada kepada komunitas-komunitas yang memanfaatkan peluang tersebut.

Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Sulsel, Sirajuddin, secara tegas mengungkapkan bahwa forum ini sedikit menyalahi dari kesepakatan awal ketika REFOCTC menawarkan kerjasama pelaksana dalam workshop ini.

“Kesepakatanya adalah kalau tujuan dari workshop tersebut untuk meminta anggota-anggota AMAN menerima ketiga skema tersebut, maka otomatis kami tidak mau terlibat dalam workshop tersebut,” katanya.

Tetapi akhir dari diskusi tersebut, disepakati bahwa workshop ini sebenarnya adalah hanya sosialisasi ketika skema tersebut kepada masyarakat adat. “Yang kemudian kita tidak dapat memaksakan kehendak kita, atau kehendak RECOFTC untuk masyarakat adat menerima ketiga skema ini,” kata Sirajuddin.

Jadi kalau forum ini meminta kesepakatan dari rekomendasi tersebut AMAN harus menerima ketiga konsep ini, maka itu sama sekali tidak boleh diterima.

Akhirnya, beberapa butir-butir kesepakatan dari workshop ini yang kemudian diterima secara legowo semua peserta, yaitu :
1.    Meminta Revisi Undang-Undang No.41
2.    Mendesak percepatan pengesahan RUU PPHMA
3.    Sebagian menerima skema HTR, HKm, dan HD, dan sebagian besar menolak
4.    Mencari bentuk dan model skema lain yang lebih tepat dan lebih akomodatif terhadap kepentingan hak-hak masyarakat adat.
Akhir kata, Mbak Mila dari RECOFTC menyatakan sangat puas terhadap proses workshop ini, apalagi duduknya satu forum antara komunitas-komunitas adat di Sulawesi Selatan, pemerintah, dan para pihak yang bersama-sama membahas issu-issu kehutanan, utamanya ketika skema tersebut. (sultan darampa)

Bila Direktur Ketemu Dalam Satu Forum (3)

2010-10-13T15:51:00.000+08:00

Serunya pembahasan agenda kabupaten menjadi nuansa tersendiri dalam forum. Serius, malah terkadang tegang, apalagi kalau diingatkan soal laporannya,... Tapi syukurlah, karena harapan forum terkabul.

Makassar, (KBSC)

Sampai sejauh 2 malam satu hari pertemuan, atau katakanlah ketika memasuki malam ke-2 di Hotel Grand Wisata, maka capaian yang paling kuat atau paling menonjol adalah revleksi dari “training women leadhership”.

Pasalnya, ketika Mbak Titik dari Gita Pertiwi Solo menfasilitasi forum ini, dengan cara brainstorming oleh masing-masing peserta dari 4 kabupaten, maka yang pertama kali buka suara adalah salah satu mitra ACCESS dari Kabupaten Takalar, --sekedar informasi kawan-kawan Takalar memang dinilai sangat kuat progress yang dicapainya pada setiap bulan.

Mitra ini melaporkan bahwa “sekedar Mbak Titik ketahui, bahwa training yang difasilitasi dulu Mbak Titik, maka kita di Kabupaten Takalar paling berhasil. Kenapa, karena baru satu bulan lebih, katakanlah belum cukup 2 bulan lepas dari training women leadhership, maka sudah lahir seorang pemimpin perempuan, yaitu seorang camat diangkat atau baru saja dilantik waktu itu adalah dari perempuan. Ini menurut saya luar biasa,” kata kawan kita dengan semangat ‘45nya.

Forum pertemuan langsung sunyi senyap, kayak kuburan, sunyi merinding. “Hebat betul kawan-kawan Takalar, kalau dalam sebulan sudah mampu melahirkan seorang pemimpin perempuan sekaliber camat, bagaimana kalau sudah berjalan setahun atau 12 bulan, berarti dalam masa itu, minimal sudah ada 12 bakal pemimpin perempuan yang siap memangku jabatan formal,” kata kawan lain terkagum-kagum.

Di tengah kekaguman bercampur tawadhu, tiba-tiba ada seorang kawan nyerocos, kayaknya POnya ACCESS, --(maaf, jangan sampai pencairan dana lembagaku dipending gara-gara menulis namanya, he he. Dia memporak-porandakan kesunyian forum. “Tunggu dulu kawan, coba chek ulang, betulkah karena hanya sebuah pelatihan yang waktunya hanya 4 – 6 hari, sudah mampu melahirkan seorang kader-kader pemimpin perempuan, apalagi sekaliber camat,” tanyanya.

Maka lagi-lagi gemparlah kembali forum pertemuan itu. “Oh ya, jangan sampai kita terlalu jauh meneropong capaian dari training WL. Jadi seolah-olah apa yang mau dicapai adalah harus jadi pemimpin structural, harus ada jadi camat, ada yang jadi kades, atau ada yang jadi istri bupati, baru dapat dikatakan training ini berhasil,” kataku merenung.

Seperti juga yang diungkapkan peserta lain, betulkah kita serius untuk memproduk bakal-bakal pemimpin perempuan, stuktur atau fungsional. Betulkah kita ikhlas bahwa potensi-potensi (SDM) perempuan sudah siap di daerah-daerah, baik dari segi stigma social, fisik, utamanya kemampuan knowledge, atau jangan sampai kita hanya terbawa mimpi orgasme, mimpi enak tapi menakutkan, karena terciptanya perlawanan social baik dari dalam rumah tangga maupun pada lingkungan social yang lebih luas.

Ataukah pertanyaannya, apakah daya dukung social dan budayanya dimana para bakal pemimpin itu berassimulasi sudah memenuhi beberapa prasyarat ? Dan seperti yang dikatakan fasilitatornya, Mbak Titik, untuk mencapai kondisi yang diimpikan bersama, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. “Harus betul-betul by desaign, harus dipersiapkan untuk jangka waktu yang sangat lama, karena arah perubahannya bukan pada fisik, tetapi lebih pada cara berpikir, dukungan budaya, dukungan social lingkungan, dan lainnya, serta yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dan kondisi social rumah tangga yang harus lebih kondusif lebih dulu.

Tetapi bukan berarti kalau hal itu belum kondusif, maka lokomotif perubahan tidak dapat digerakkan, karena memang ada kondisi phisio-sosio yang betul-betul dalam keadaan laten, sehingga mempercepat perubahan itu akan susah dicapai kalau harus saling menunggu.

Intinya adalah energy yang dapat digerakkan, maka disitu arasnya yang harus difokuskan. “He he he, kelihatannya kita serius ya”. Kata-kata itu kembali menjadi faktor kekacuan berpikir dan kekacauan suara-suara sumbang pada forum ini.

“Kalau saya, teorinya sih iya, maunya sih perempuan, itu juga disepakati kawan-kawan. Tapi jujurkah kita malam ini, coba kawan-kawan direktur tengok kiri dan kanan, (maksudnya disamping duduk anda semua), berapa persenkah diantara 20 pimpinan lembaga yang hadir malam ini dimana direkturnya adalah perempuan. He he, maaf, saya salah ucap,” kata kawan di sebelahku.

Jadi fakta ini, katanya, jangan dinafikkan, begitu kita sangat antusias bicara seolah-seolah sudah sampai di langit yang ketujuh, tapi eh, tahu-tahu diri kita sendiri yang belum ikhlas.

“Maaf, saya tidak mengajak kawan-kawan direktur untuk diganti lho. Maaf, kita agaknya bergeser ke topic selanjutnya lagi, karena ini area sensitive, hi hi hi,” kata Mbak Titik. Di-iya-kan juga oleh Mbak Dewi.

Akhirnya dari segala macam sesorah itu, maka diputuskan secara bersama-sama bahwa memang ke depan, teman-teman mitra langsung ACCESS masih membutuhkan penguatan-penguatan pada issu-issu gender, women leadehersip dan sejenisnya.

Akhir kata dari Mbak Titik dan Mbak Dewi, bahwa dibutuhkan ruang-ruang waktu tersendiri untuk mendiskusikan kapan teman-teman menyiapkan diri, tentu dengan lembaganya, untuk peningkatan kapasitas pada tematik tersebut diatas.

“Kasihan juga ya Mbak Titik dan Mbak Dewi, jauh-jauh naik pesawat ke sini, hanya bicara 2 – 3 jam saja, dan besoknya langsung balik pulang lagi,” kata kawan berprihatin.

“Kasihan sih kasihan, tapi ini juga momen bagi kedua Mbak itu untuk cepat-cepat pulang ke RTnya masing-masing. Tujuannya, agar dia juga berdiskusi secepatnya di keluarganya, siapkah dia berdua untuk memberi ruang kepada lakinya,” kawan lain menimpali. Tapi he he he, maaf ini sekadar intermesso.

Bersambung,… yuk,… (sultan darampa)

Bila Direktur Ketemu Dalam Satu Forum (Edisi 2)

2010-10-13T14:17:00.000+08:00

Pak Handoko, sang fasilitator dari Remdec, mulai juga tertular kelucuan forum. Untuknya Bosnya Remdec ini orang berpengalaman, sehingga forum tetap berada pada koridor output yang diinginkan

Makassar, (KBSC)
Yang menggelitik juga dalam forum ini, adalah ketika Pak De (panggilan akrab Sartono) dengan bahasa lugas menyentil para mitra langsungnya. “Kalau minta tanda tangan, maunya cepat, tetapi kalau bicara sudah sejauhmana program itu dijalankan, jawabnya laporannya sementara disusun, katanya datanya ditunggu dari lapangan, dan seribu macam alasan,” timpal Pak De.

“Betul itu Pak De, bagaimana soal janjinya Karma (Karaeng Made, salah satu mitra ACCESS di Kabupaten Takalar), apa sudah direalisasikan ?,” tanya peserta dari Kabupaten Gowa. “Wah itu janji sudah dilupa, nanti diingat lagi kalau mau tanda tangan pencairan, ha ha ,” tegas Pak De.

Menurut gossip yang pernah beredar di kalangan mitra ACCESS, waktu itu Karma pernah berjanji kepada Pak De, katanya, “Pak De, kalau proposalku diterima ACCESS Bali, kita akan potong kambing,” begitu kira-kira janji politik Karma.

Sebenarnya Pak De tidak percaya, cuma karena material janjinya terlalu besar, yakni seekor kambing, spiecies Kambing Australia lagi, akhirnya Pak De “tergiur”. “Wah, tidak tuh, mungkin kambingnya takut masuk kota Makassar, sehingga tidak pernah sampai di rumahku,” kata Pak De mengelak.

“Tiba-tiba saya nyelutuk, hebat ya perubahan perilaku para direktur, segala peta strategis ditempuhnya, yang penting RAnya aman,” kataku.

Mendapat tekanan politik seperti itu, Karma langsung mengelak, “maaf Pak De, karena situasi dan kondisi Kabupaten Takalar tidak stabil, cukup banyak gangguan keamanan, belum lagi kita sibuk dan terus bersama-sama masyarakat, maka “nazar” itu ditunda,” elak Made dipomatis. “Ditunda ya, tanpa ada batas waktu yang jelas, he he,” sambungku.

Riuh-rendah pertemuan itu menjadi jurus-jurus ampuh mengakrabkan peserta antarkabupaten, --memang diakui baru pertama kali 4 kabupaten dari semua pimpinan mitra ACCESS bertemu dalam satu forum. Sekedar catatan : “pertemuan direktur ini, adalah wadah perluasan pembelajaran yang sangat efektif, selain membangun silahturahmi, juga tercipta protokoler informasi, sehingga nilai-nilai pembelajaran yang terjadi disetiap mitra dapat disher di tempat ini”.

Lanjut soal tadi,…

Tapi tiba-tiba dengan wajah yang serius, Pak De langsung membeberkan strateginya ACCESS. “Bahwa kita memang hebat, coba bayangkan dari semua mitra ACCESS ini masing-masing memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda-beda, ada yang bekerja diissu public, di perencanaan partisipatif, dan lain-lain, bahkan ada mitra kita yang bekerja khusus “gali parit”.

Kontan peserta saling lirik, saling duga, saling mencurigai, siapa lagi yang kali ini kena lemparan sindiran. Eh, selidik punya selidik, ternyata kawan-kawan yang konsentrasi di PSDA, menyuarklah suara dalam kelas yang dari semula hanya suaranya Pak De yang mengema pada dinding-dinding beton hotel. “Kali ini kau kena batunya, siapa suruh sok jaim, ha ha, eh nyatanya hanya kerja parit,” ledek peserta.

Jam dinding terus merambat jauh, tak terasa sudah setengah harian kita berdiskusi dengan sambal guyon yang khas Sulawesi, tibalah saatnya, Mas Handoko mempertegas capaian pertemuan. “Bagaimana tanggungjawab dan peran direktur di dalam memperkuat pencapaian visi kabupaten. Selain itu, juga dibahas energy-energi besar di setiap kabupaten yang pernah digagas kawan-kawan bersama ACCESS, yaitu forum lintas actor. Bagaimana kondisi forum ini, apakah biasa-biasa saja, ataukah ada sesuatu yang luar biasa, ataukah sedang merayap, ataukah ‘bunyinya’ sudah betul-betul redup alias mati suri”.

Pertanyaan ini kelihatan sederhana, tapi cukup menyentuh, bahkan menelisik nurani gerakan bagi kawan-kawan direktur, --kalau manager program, seperti saya, tentu tidak, ha ha. Seolah-seolah baru tersadar dari tidur panjangnya yang lelap, dan kelelapan itu adalah karena memang betul-betul “mugso” atau lenyap dari ikatan nurani, atau seolah-olah atau dipaksa mugso.

Karena faktanya adalah ketika kawan-kawan sedang asyik bercumbu dengan programnya, kita sama-sama terlena, kita lupa dan sengaja melupakan diri tentang sebuah energy yang pernah mengantar kita sebelum memasuki yang namanya “program”.

Akhirnya, sepakat tidak sepakat, fakta berbicara benar bahwa kandisi FLA pada masing-masing kabupaten lagi kondisi abnormal, tidak sehat, dan sering batuk-batuk kering. Penyebabnya, support system yang pernah menjadi komitmen, dan alat berhimpun, alat diskusi, alat shearing, atau apa pun namanya, sudah ditelantarkan.

Malah kalau ditelisik lebih jauh, sudah ada yang saling memanfaatkan, sudah saling menyalib, sudah tidak baku sapah lagi, sudah saling berlumba untuk sesuatu yang bertentang dengan komitmen awal. Ini yang ironi, ini yang mengkhawatirkan, dan ini yang mendekati titik nadir.

Akhirnya puncak dari muntahan gondok,muntahan unek-unek yang selama menggelentung di dada para direktur dikeluarkan, atau dipaksa dimuntahkan, sehingga yang tersisa kemudian adalah pikiran-pikiran asset based, adalah pikiran untuk maju lagi, adalah pikiran untuk bangkit kembali, dan adalah nazar untuk mengevaluasi diri kearah perubahan (berpikir dan perilaku) yang lebih baik.

Dan janji, ikrar, dan petisi kemudian dikeluarkan, untuk kembali bersama-sama membangkitkan, membenahi forumnya para actor ini. Dan semua kabupaten, bersepakat untuk membenahi kembali FLA dalam bulan ini juga, kemudian manajemen ACCESS Sulawesi Selatan lagi-lagi sudah siap menerima laporannya.

Bahkan Kabupaten Gowa, --tidak bermaksud mencuri star atau cari muka, pembenahan FLA dilaksanakan di Lesehan Bili-Bili pada Hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2010. Informasi ini selain bersifat pemberitahuan juga undangan.

Bersambung,…. (tulisan terakhir adalah petisi / deklarasi) bersama antara mitra langsung dari 4 kabupaten di Sulsel, ACCESS sendiri, dan mitra strategis ACCESS. (sultan darampa)

Bila Direktur Ketemu dalam Satu Forum

2010-10-08T16:40:00.000+08:00

Kami para peserta pertemuan direktur Sulawesi Selatan bertafakkur mendengar ceramah Pak De, sang guru bangsa, yang sedang membawakan pidato pembukaan. Dari pidato inilah yang kemudian memancing jalannya "kerusuhan forum".

Makassar, (KBSC).
Sejak hari Selasa hingga Kamis (tanggal 6 – 8 Oktober 2010) adalah hari yang agak ‘aneh’ bagi sekelompok orang, atau bagi sekompok pimpinan organisasi nirlaba. Soalnya, sejak check in di Hotel Grand Wisata, Makassar, sudah membuat heboh, dan malah membuat bingung (bengong) para staffing hotel.

Soalnya, judul acaranya adalah “pertemuan direktur”, menilik dari kata-kata ini, maka pikiran dan otak para penerima tamu hotel adalah gambaran sosok peserta pertemuan itu adalah berbadan gendut, kepala licin, pakaian necis, kulit putih mulus, dan orangnya tentu ramah-ramah. Pendeknya mengerti “adat istiadat”.

Tapi kenyataannya berbalik 180 derajat, karena peserta yang hadir pada pertemuan direktur ini adalah berbadan kurus ceking, sedikut kumal, kepala gondrong tak teratur, pakaian apa adanya, kulit hitam legam terbakar matahari, dan orangnya sangar-sangar. “Kok para direktur yang datang begini tampangnya… ya, heran que,…. Ha ha,” demikian kira-kira para staff hotel membatin menatap keheranan yang dihadapinya.

Para direktur yang mendapat tatapan mata seperti itu juga tak kalah herannya, “kami ini salah apa ya, padahal inilah penampilan terbaik saya, apalagi kami mau masuk hotel, tentu tahu adat istiadat,” kata para direktur. “Makanya pak kalau masuk hotel tolong jangggut dirapikan, karena disangka teroris,” kata temannya menimpali.

Lebih kacau lagi, para direktur dan manajer program yang berasal dari 4 kabupaten di Sulsel ini (Gowa, Takalar, Jeneponto dan Bantaeng) begitu kumpul langsung meracau tak karuang. “Eh bung, jangan mengaung-ngaung, ini bukan hutan,” celutuk salah seorang peserta memperingatkan akan suasana.

Tapi seperti hujan badai yang turun dari langit, teguran itu tak dihiraukan, apalagi diwarnai sedikit “rasa haru”, karena begitu bertatap mata, mereka langsung peluk-pelukan, (tentu yang sesama jenis), saling mengelus jenggot, dan beragam adegan yang “memilukan”.

Dan keesokan paginya, ketika Koordinator ACCESS Sulawesi Selatan membuka acara dengan gaya sambutannya yang khas Guru Bangsa, maka Pak Sartono, memberikan pengarahan-pengarahan kepada peserta. Aneh dan bin ajaib, arahan-arahan itu bukannya dianggap sakral, atau serius, malah disambut bak lelucon.

“Tak heran kalau para direktur adalah pelawak-pelawak handal, karena memang Koordprovnya saja lebih jago melucu lagi, kayaknya dia pelawak jempolan, sayang karena besar di Makassar sehingga beliau hanya guru bangsa, coba kalau besar di Jawa, pasti sudah terbagung dalam SRIMULAT, bersama-sama tarsan,” urai peserta dengan gaya analisis ilmiahnya.

Yang jadi bengung justru fasilitator, Pak Handoko, Direktur Remdec Swaprakarsa. Dia kebingungan menganalisis, mana bahasa yang serius, atau bahasa TOR kegiatan, mana bahasa guyon. Akhirnya, sang fasiltiator pelan-pelan membaca situasi, dan tak lama kemudian, diapun ikut arus, malah tergadang dia lebih ngaco lagi, hampir-hampir gaya lawakannya menyaingi Pak De.

He, he, dasar pertemuan direktur pelawak,….. bersambung. (sultan darampa)

Training Penjajakan dalam Perencanaan Paritsipatif Kabupaten Gowa

2010-10-03T12:56:00.000+08:00

Persiapan training oleh seluruh tim fasilitator utama, panitia, dan manjemen WaKIL. Pelatihan 3 angkatan ini sekaligus dilaksanakan pada lokasi yang sama, cuma berbeda kelas, yakni kelas 1 (desa-desa pesisir,), kelas 2 (desa-desa dataran), dan kelas 3 (dataran tinggi).

Perencanaan Partisipatif, adalah sebuah gagasan tentang bagaimana pentingnya sebuah desa harus memiliki dokumen perencanaan yang betul-betul disusun, dan melibatkan semua unsur dan elemen dalam masyarakat pada suatu desa. Utamanya bagi kalangan perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan orang-orang termarginal.

Gagasan ini kemudian dituangkan dalam bentuk kerjasama antara ACCESS – AusAID dengan Pemerintah Kabupaten Gowa, yang kemudian dijalankan oleh Yayasan WaKIL atas mandat program dari ACCESS dan Pemerintah Desa atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Bupati Ichsan Yasin Limpo.

Yayasan WaKIL kemudian merancang program ini dalam bentuk rencana aksinya yang diberi judul “perencanaan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan sistem bank data desa. Dan untuk Kabupaten Gowa sebanyak 26 desa yang terlibat dalam program ini dengan menggunakan metodologi CLAPP-GSI.

Metodologi CLAPP-GSI melakukan pengkajian berupa peringkat kesejahteraan masyarakat (PKM), sensus sosial, pemetaan sosial, sejarah sukses desa, pentagonal asset, analisis gender, hubungan kelembagaan, kelender harian dan musim, serta sejumlah alat-alat kajian lainnya.

Kenapa program Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Gowa dikerjakan oleh Yayasan WaKIL. Demikian Direktur Eksekutif Yayasan WaKIL, Kaharuddin Muji mengawali penjelasannya pada acara sosialialisasi program di Hotel Pesanggrahan Kota Malino, baru-baru ini.

Alasannya, sebab akhir tahun 2009 atau awal 2010, kita telah melakukan penjajakan di beberapa kecamatan, termasuk beberapa desa di dataran tinggi, dan daerah perkotaan yaitu Kecamatan Palangga. Dari situ, WaKIL mencoba membangun komunikasi kerjasama dengan ACCESS dengan agenda-agenda sosial.

Tapi jauh sebelum itu, juga WaKIL telah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa soal advokasi alokasi dana desa. Pengalaman ini juga semakin menguatkan WaKIL melakukan program ini.

Sebenarnya bukan hanya WaKIL yang bekerjasama dengan ACCESS, di Kabupaten Gowa ada 5 lembaga (LSM) yang juga bekerja sama dengan ACCESS, tetapi temanya berbeda, misalnya ada LSM mengambil tema pengelolaan sumber daya, perempuan dan pelayanan ekonomi, pelayana pendidikan alternative, serta pelayanan hukum, juga tentang pelayanan kesehatan.

Dari situ, mungkin ada diantara bapak dan ibu, yang sudah mengetahui atau bekerja sama juga dengan LSM kawan-kawan itu. Cuma khusus dengan Perencanaan Partisipatif ini memang usulannya dari Pemerintah Pusat.

“Aturan hukumnya sangat kuat, coba kita lihat dasar hukumnya kenapa kita mengelola program perencanaan partisipatif ini. Mulai dari UU No. 25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Mujid

Juga, SK Mendagri Nomor 050/987/SJ tahun 2003, PP No.72 tentang Desa & PP N0.73,
SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri nomor 008/M.PPN/0I/2007 dan 050/264A/SJ Tahun 2007.

Malah, ada Perda Provinsi Sulawesi Selatan N0.2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda). Dan yang lebih utama adalah Peraturan Daerah (Perda) No.03 tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa
Perda No.04 tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa.

Dengan rangkaian dan proses yang diharapkan dari program ini, maka mimpi desa adalah adalah pertengahan tahun mendatang, 2011, 26 desa di Kabupaten Gowa sudah memiliki dokumen Perdes RPJMDes dan Sistem Bank Data Desa. (sultan darampa)

Sekolah Bokashi di Komunitas Limboa

2010-07-31T16:22:00.000+08:00

Anggota Kelompok Tani Limboa sedang survei potensi sumber daya alam mereka untuk beberapa kebutuhan program

Salu Tua, (KBSC)Satu lagi maju yang dilakukan WAKIL group dalam memperkuat basis-basis dampingannya di masyarakat, yaitu menjadikan Limboa sebagai tempat belajar petani (sekolah) pembuatan bokashi.

Pengelolaan bokashi dibawah langsung manajemen Kelompok Tani (Koptan) Limboa, seperti yang diceritakan salah seorang pendamping Yayasan WaKIL yang beroperasi di KecamatanTinggimoncong.

Menurut Natsir Dg.Tola, keberadaan komunitas Limboa memang sangat strategis, selain karena dukungan ekosistem dan tofografi kondisi alamnya yang memungkinkan, juga karena faktor kesediaan dan kerelaan, serta tumbuhnya sikap kegotongroyongan oleh anggota Koptan tersebut.

"Dua tahun lalu sudah dibangun 'markas' Koptan, yaitu berupa balai pertemuan yang dibuat ditengah-tengah sawah, dan di bawah rumah tersebut tersedia kolam air tawar. Kolam ini tidak akan pernah kekeringan, karena sulplai air dari saluran induk DAS Jeneberang juga tidak pernahberhenti," ceritanya.

Di depan gedung balai rakyat tersebut, juga dibangun satu unit gedung khusus untuk pengelolaan atau pembuatan pupuk organic bokashi. Hal ini dilakukan, karena memang sumber utama atau bahan utama pembuatan bokashi adalah jerami, jadi nantinya bahan-bahan ini tinggal diambil saja langsung dari sawah anggota Koptan.

Sementara Deputy Executive Director WAKIL Foundation, Ernawati Rasyid Dg.Te'ne mengatakan, keberadaan sekolah bokashi tersebut adalah by desaign dari rangkaian panjangmimpi-mimpi yang dibangun WAKIL.

"Memang ke depan, ada beberapa komunitas yang akan didampingi, termasuk mengkonsultasikan potensi masing-masing komunitas. Tapi kita melihat dulu apa yang dimiliki komunitas dampingan, bagaimana semangatnya, kemampuan teknisnya, dan kecondongan-kecondongan apa yangdiimpikan komunitas tersebut," akunya.

Tapi proses ini memang tidak pendek, dari sekian tahun WAKIL menjalankan mandat visinya, baru dua atau tiga terakhir ini menemukan pola yang menurut WAKIL dianggap cocok untuk sementara waktu. Dan dari situlah, akan terus dievaluasi, apa kira-kira pengembangan itu diarahkan pada jalur yang telah dilakukan selama ini, atau justru dikembangkan ke arah yang mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya.

Jadi, sekolah bokashi adalah satu langkah nyata dari kawan-kawan di WAKIL untuk terus berkarya bersama dengan komunitas-komunitasnya. (sultan darampa)

Sekolah Alam bagi Wisatawan di Malino

2010-07-31T14:10:00.000+08:00

Malino, (KBSC)
Pembangunan kampung wisata yang digagas aktivis lingkungan Edi Hariadi tergolong unik dan lebih khusus sebagai upaya nyata di dalam kelestarian lingkungan, sekaligus membangkitkan kepariwisataan yang lagi lesu.

Kampung wisata yang terletak di Dusun Katiklaporan, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa itu, memiliki luas sekitar 20 hektar, dengan fasilitas 20 rumah penginapan turis (milik penduduk lokal), ekosistem hutan dan sejumlah fasilitas fisik lainnya.

Sekedar diketahui, bahwa pembangunan Kampung Wisata selain diinisiasi oleh Edi Hariadi dan kawan-kawan, investornya datang dari masyarakat sendiri, yaitu masyarakat yang memiliki rumah di kawasan tersebut

Sejumlah fasilitas lain, diantaranya :
1. Outbound pendidikan (flaying fox, pelibatan orang kampung dalam pelatihan penangungalangan bencana, mahasiswa praktekan tentang teknik penamggilangan bencana)
2. Pendidikan lingkungan (ana-anak mengenal alam, mereka tinggal di rumah-rumah penduduk, dan penduduk menjadi orang tua angkat untuk melihat kondisi ekosistem lingkungan sehari-hari, misalnya bagaimana hubungan social kemasyarakatan yang terjadi di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Makassar).
3.Beberapa jenis tanaman kehutanan, seperti ekosistem hutan pinus, tanaman akar tunggang dl, juga model perkebunan hortikultura.
4. Membangun balai pertemuan dan lesehan untuk aktivitas wisata. Balai ini untuk dialog, pertemuan, pelatihan in class, termasuk diantaranya adalah dialog pendidikan lingkungan .
5. Empang dua tingkat 5 x 10 meter persegi dan 10 x 10 meter persegi (dipinggir empang dibuatkan lesehan) 22 gasebo dan lesehan yang dimiliki oleh masing-masing 22 kepala keluarga. Itu kontrak ekonomi dengan masyarakat.
6. Kolam permandian. Kolam ini juga dikerja oleh masyarakat dan difasilitasi oleh masyarakat, sehingga kontribusinya juga diatur oleh manajemen kampung ini.
7. Sumber air. Berupa anak sungai dari DAS Jeneberang (dimana di hulu anak sungai ini telah dilakukan konservasi. sehingga cadangan sumber air baku di masa akan datang tidak bakalan terganggu.

Beberapa syarat-syarat tamu turis untuk dapat menggunakan kampung ini, yaitu :
1. Menanaman pohon minimal 1 pohon sebelum tinggal di rumah tersebut. Nama pohon tersebut diberi nama sesuai dengan nama orang yang menanam. Jadi, sewaktu-waktu mereka dapat datang melihat pohon tersebut. Soal biaya perawatan, maka dapat dititip biaya rawat untuk menjadi milik pribadi, dan dana titipan ini akan dikelola oleh manajemen kampung. Misalnya selama 1 tahun, biaya titipnya 10.000. Tujuannya, upaya untuk pendidikan sadar lingkungan. Jadi bagaimana orang punya kecintaan lingkungan itu tumbuh dalam diri seseorang.
Pertannyaannya, bagaimana kalau pohon itu mati, maka siempunya dapat mengganti dengan pohon baru tanpa dapat dialihkan kepemilikan ke orang lain.
2. Block Grand. Dana ini berasal dari swadaya masyarakat. Sumber dana ini adalah dana titip perawatan pohon, misalnya jika arus kunjungan turis (manca dan domestic) mencapai 100 orang dalam satu tahun, maka dapat diprediksi bahwa sudah ada 100 pohon tanaman baru yang ada dalam kawasan tersebut. 100 pohon tersebut dikalikan Rp 10.000 perpohon sebagai biaya perawatan, maka total dana investasi yang masuk sudah ada Rp 1 juta. Kemudian pendapatan lain, seperti biaya penginapan, makan, penggunaan lesehan dan royalty, maka jika itu dikumpulkan, akan menghasilkan pendapatan yang lumayan. Pendapatan ini diakumulasikan dalam bentuk investasi, untuk kemudian pengembangan dan penambahan sarana.
3. ID card pohon. ID ini menjadi simbolik bagi seseorang untuk mengkampanyekan go green dimana ia berada. Misalnya, jika berada di suatu negara, maka ia dapat memperlihatkan ID card ini bahwa di Indonesia ia memiliki pohon untuk tujuan misi pengurangai emisi karbon.

Pendidikan Anak Sekolahan
Sejumlah lembaga pendidikan telah melakukan MoU kerjasama dengan pengelola Kampung Wisata ini, diantaranya adalah Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mega Resky Makassar. STIKES menilai bahwa kegiatan pendidikan out class ini adalah bagian dari kurikulumnya.
    Misalnya, selama 6 bulan, mahasiswa STIKES belajar in class di kampusnya, lalu 6 bulan berikutnya modul teori tersebut dipraktekkan melalui pengalaman belajar lapangan. Jadi out classnya adalah di Kampung Wisata.
    “Sebenarnya salah output pendidikan out class ini adalah solusi alternative dari program Ospek yang selama ini berbau kekerasan. STIKES memandang, Ospek tetap dilaksanakan, tetapi cara dan starategisnya jauh berbeda, pengenalan alam bagi mahasiswa jauh lebih baik dari metode Ospek yang selama ini dikembangkan oleh kampus-kampus,” ujar Pipit, nama beken Edi Hariadi.
    Selain tingkat mahasiswa, kampung wisata ini juga diperuntukkan untuk kalangan anak-anak sekolahan SMP, SD dan SMU. Tujuannya, bagaimana anak sekolahan ini selain mengenal ekosistem alam, juga dapat melihat aktivitas sehari-hari masyarakat kampung, misalnya bagaimana ia melihat masyarakat memelihara pohon aren, mengambil tuak, lalu diolah untuk menghasilkan gula aren.
    “Jadi seluruh proses pembuatan gula aren dapat disaksikan dan dipelajari oleh siswa outbound langsung dari praktek lapangan. Dan praktek lapang inilah yang berkontibusi besar terhadap pengalaman belajar bagi anak-anak ke depan,” kunci Pipit. (sultan darampa)

Hugua, Bukan Bupati Biasa

2010-07-27T18:16:00.000+08:00

Wanci, (KBSC)
Perkembangan kabupaten Wakatobi sejak di jabat oleh Ir. Hugua pada tahun 2006 silam kini sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat bila dibandingkan dengan sebelumnya, daerah yang resmi definitiv pada tahun 2003 ini sudah mampu bersaing dengan daerah lain, khususnya di sektor pariwisata dan kelautan.

Kerja keras Ir. Hugua selama tiga tahun terakhir ini akhirnya berbuah manis, kabupaten Wakatobi berhasil meraih beberapa penghargaan, baik yang berskala nasional maupun internasional, penghargaan itu diantaranya adalah Highest Appreciation MDGs (Millennium Development Global
Standard) yang diberikan oleh UNDP dan Metro TV, Indonesian Tourism Awards 2009 dari Departemen Pariwisata Republik Indonesia dan Majalah Swa Sembada, Penghargaan Bidang Penataan Ruang Berkelanjutan kategori kabupaten tahun 2009 dari Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Penataan Ruang dan penghargaan dari WWF atas melestarkikan polulasi penyu di Wakatobi pada World Ocean Conference (WOC).

Sebagai Bupati yang mempunyai segudang prestasi dalam membangun daerah yang dipimpinnya, secara khusus pihak Stasiun Televisi Nasional Metro TV mengundang Hugua dalam program dialog Kick Andy yang ditayangkan pada Jum’at malam tanggal 22 Januari dan hari Minggu sore tanggal 24 Januari lalu. Awalnya Hugua sempat bingung karena di undang dalam acara Kick Andy, apalagi acara tersebut merupakan acara besar yang ditonton oleh ratusan juta masyarakat Indonesia.

“Saya juga tidak mengerti kenapa di undang sebagai narasumber dalam program acara Kick Andy, bahkan dua reporter yang ditugaskan dari biro Makassar yang datang ke Wakatobi tidak bisa menjawab ketika saya tanya kenapa saya di undang di acara Kick Andy, mereka bilang hanya menjalankan tugas dari Jakarta.” Tutur Hugua ketika di temui usai menjadi pemateri dalam Rapat Kerja Ikatan Alumni Universitas Haluoleo (23/01).

Masih dalam perasaan bingung Hugua akhirnya berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan tersebut, ternyata sesampainya di Jakarta bukan hanya dirinya yang diundang, melainkan ada 4 bupati yang akan menjadi narasumber dalam acara tersebut, keempat bupati itu adalah Bupati Sragen Untung Wiyono, Bupati Jombang Suyanto, Bupati Lamongan Masfuk dan Bupati Gorontalo David Bobihu Akib, mereka di undang untuk berbagi pengalaman sebagai bupati yang dinilai berhasil membangun daerahnya sekaligus membuktikan bahwa bupati yang ada di daerah tidak selalu di anggap sebagai raja kecil dan gagal menjalankan otonomi daerah.

Dengan balutan kameja berwarna kuning muda di padu Jeans biru, Hugua akhirnya tampil di acara Kick Andy. “Dulu Anda aktivis yang sering mengkritik pemerintah, sekarang Anda duduk di kursi panas.” Sapa Andy F. Noya Presenter acara Kick Andy ketika menyambut Hugua yang memasuki panggung dialog.

Dari serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh Andy F. Noya, Hugua menceritakan pengalamannya membangun kabupaten Wakatobi yang dulunya masih terisolasi kini sudah mulai berkembang dengan cukup pesat. Salah satu pertanyaan yang cukup menggelitik ketika Hugua ditanya tentang bagaimana perasaannya setelah menjadi bupati Wakatobi, Hugua mengaku senang, pasalnya ketika masih menjadi aktivis LSM ia hanya bisa melayani masyarakat pada tingkatan desa dan kecamatan saja, sedangkan ketika menjadi bupati, skala untuk melayani masyarakat jadi lebih besar lagi dimana harus melayani 10 kecamatan dan 156.300 jiwa penduduk Wakatobi saat ini.

Berbagai program pembangunan di kabupaten Wakatobi sudah berhasil dilakukan, diantaranya mempromosikan objek pariwisata bawah laut menjadi salah satu tujuan wisata bahari, baik ditingkat domestik maupun mancanegara, meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan yang sebelumnya hanya berkisar 2.000 sampai 3.000 wisatawan pertahun menjadi 20 ribu wisatawan pada tahun 2009 lalu. Selain itu, untuk menunjang akses wisatawan ke Wakatobi, Hugua juga membangun bandar udara Matahora yang terletak di Kec. Wangi-wangi yang menghubungkan Wakatobi-Kendari dan Wakatobi-Bau-bau, termasuk membangun sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan pelabuhan.

Prestasi lain yang cukup membanggakan adalah merubah kultur masyarakat Wakatobi yang selama ini masih menggunakan terumbu karang sebagai bahan bangunan sudah bisa di hilangkan sedikit demi sedikit, Ia rutin mengunjungi masyarakat hingga kepelosok-pelosok hanya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga laut untuk pelestarian lingkungan. “Jika di Gorontalo bupatinya di sebut Government Mobile, maka saya bisa disebut Mobile-mobile”, tutur Hugua yang disambut tawa Andy F. Noya.

Ambisi Hugua untuk memajukan Wakatobi tidak setengah hati, ia bertekad menjadikan Wakatobi lebih terkenal di dunia internasional, bahkan ia bercita-cita menjadi pemimpin dunia, “bercita-cita itu harus besar, visi itu harus besar, itu rendah diri namanya,” ujar Hugua. Bahkan motivasinya ingin membangun dunia di mulai ketika Ia membangun Wakatobi. Olehnya itu maka visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sejak di jabat oleh Hugua adalah terwujudnya surga nyata bawah laut dipusat segitiga terumbu karang dunia.

Untuk mewujudkan visi itu, salah satu hal yang dilakukan oleh Hugua adalah menjga pelestarian lingkungan hidup, utamanya perairan laut agar tetap lestari. Ia juga menerapkan system zonasi dibeberapa titik perairan laut yang ada di Wakatobi, system zonasi dilakukan untuk menetapkan beberapa wilayah yang tidak boleh dijamah oleh para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, wilayh itu digunakan sebagai daerah bertelur dan berkembangbiak biota laut. Dari 1 juta 800 ha luas perairan laut Kabupaten Wakatobi, baru 2% atau sekitar 36.000 ha yang ditetapkan sebagai zoning system.

Terbukti program ini sangat berhasil, beberapa hewan yang dilindungi bisa berkembang biak dengan baik, hasil tangkapan nelayan juga meningkat, namun yang terpenting adalah aktivitas nelayan yang merusak lingkungan seperti penggunaan bom ikan dan pengambilan karang sebagai bahan bangunan sudah jarang terjadi, sebagian nelayan sudah sadar jika merusak lingkugan maka mereka juga yang akan merasakan dampaknya.

Atas keberhasilan berbagai program yang telah dilakukan untuk membangun wilayahnya, Hugua bersama 4 bupati lain yang di undang dalam program dialog Kick Andy Metro TV dijuluki sebagai “Bukan Bupati Biasa”.

Berpredikat sebagai Bukan Bupati Biasa, Hugua menanggapinya dengan perasaan santai, menurutnya apa yang dilakukan saat ini semata-mata hanya untuk membangun kabupaten Wakatobi menjadi lebih baik, “kesederhanaan akan membuat orang menjadi luar biasa.”Ujar Hugua. (nining)

Bombana Kian Cerah

2010-07-27T18:09:00.000+08:00

Bombana, (KBSC)
Kabupaten Bombana merupakan daerah yang berada di jazirah Selatan propinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai daerah yang baru mekar dari induknya Kabupaten Buton, daerah ini merupakan salah satu daerah tertinggal yang ada propinsi Sulawesi Tenggara.

Hampir sebagian masyarakatnnya hidup dibawah garis kemiskinan dengan mata pencaharian utama adalah nelayan dan petani. Saat itu nilai pendapatan perkapita masyarakat kurang dari 1500 US Dollar pertahun atau sekitar 15 juta rupiah (jika kurs dollar adalah 10.000 rupiah).

Sejak dibawah kepemimpinan DR. Atikurrahman, MS, Kbupaten Bombana kini mulai mengalami kemajuan. Sebagai Bupati pertama yang memimpim Bombana, berbagai terobosan telah dilakukan untuk memajukan daerah yang dipimpinnya, apalagi ia merupakan putra daerah asli dari Kabupaten Bombana. Selama 5 tahun menjabat kemajuan pembangunan di Kabupaten Bombana kini sudah mulai terlihat dengan jelas dibandingkan sebelum dimekarkan.

Terobosan yang dilakukan selama kepemimpinan Atikurrahman adalah membangun infrastruktur perkantoran di Ibukota Kabupaten Bombana di Kasipute, pembukaan akses transportasi, serta penataan tata ruang kota sehingga lebih indah.

Untuk akses transportasi, Atikurrahman membukanya dalam 3 jalur utama, yaitu jalur laut, jalur darat dan rencananya akan membuka jalur udara seiring rencana pemerintah setempat membangun Bandar udara yang saat ini sudah dalam tahap perencanaan.

“Hampir 95% seluruh jalan yang ada di Kabupaten Bombana sudah mulai diaspal setahap demi setahap baik jalan propinsi maupun jalan dalam kota, pengaspalan jalan bagi beberapa kecamatan yang selama ini terisolir, termasuk membuka jalan usaha tani yang berada di desa Mata Oleo dan Mata Usu. Terbukanya daerah yang selama ini terisolir membuat masyarakat dengan sudah memasarkan hasil pertanian maupun perkebunan mereka hingga ke daerah luar,” ungkap Atikurrahman.

Untuk jalur laut, dibangun pelabuhan rakyat di pusat kota yang bertempat di kecamatan Kasipute. Pelabuhan tersebut menghubungkan Kecamatan Mawasangka, Pulau Kabaena dan Kota Bau-bau. Keberadaan pelabuhan ini tentu saja memberikan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang selama ini kesulitan untuk bepergian kedaerah lain kini sudah gampang, apalagi hampir tiap hari ada saja kapal yang berlabuh.

“Pelabuhan rakyat kami bangun di Kecamatan Kasipute yang menghubungkan dengan beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, termasuk membangun pelabuhan perikanan,” kata Bupati yang murah senyum ini.

Prestasi lain adalah membangun Pasar Sentral Bombana yang menampung hasil pertanian, perkebunan dan pertanian masyarakat. Di pasar ini aktivitas jual beli masyarakat berlangsung setiap hari, sehingga bisa dipastikan perlahan demi perlahan tingkat ekonomi masyarakat sudah mulai meningkat.(nining)

Istiadat Buton Masuk Muatan Lokal

2010-07-27T17:37:00.000+08:00

Budaya Buton akan dimasukkan salah satu mata pelajaran muatan local (mulok), dengan tujuan untuk melestarikan budaya buton dari generasi kegenerasi.

“Budaya Buton akan dipelajari siswa melalui mulok, komitmen ini bagaian dari upaya menjadikan Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan,” kata Bupati Buton, LM. Sjafei Kahar kepada media Sultra saat berkunjung dikantor Badan Infokom, PDE Arsip, senin (1/2).

Menurut Sjafei, masuknya budaya buton diharapkan Buton akan semakin mengetahui budayanya sendiri sehingga berimplikasi pada kecintaan mereka pada budaya Buton.

Hal yang sama dikatakan Kepala Badan Infokom Kabupaten Buton, La Halimu. Ia mengatakan bersamaan dengan peresmian Perpustakaan Umum Kabupaten Buton.

Bupati Buton, akan membahas buku budaya Buton secara panelis bersama Kepala Badan Litbang Buton, Lutfi Hasmar, La Ode Abdul Hukum,S.Ip, anggota DPRD Kabupaten Buton.

Rektor UMB Syarifuddin Bone, dan Camat Pasar Wajo Agus Feisal Hidayat,S.Sos, MS, serta dua anggota DPRD Kota Baubau masing – masing Ruslan dan La Ode Abdul Munafi.

Bupati Buton akan membahas buku Syair Ajonga Inda Malusa, Lutfi Hasmar membahas Hikayat Negeri Buton, La Ode Abdul Hukum membahas Silsilah Bangsawan Buton.

Syarifuddin Bone, Agus Feisal Hidayat, Ruslan, La Ode Abdul Munafi, masing – masing membahas Nasihat Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin Ibnu Badaruddin Al Buthuni, Nasihat Syekh H. Abdul Gani Al – Buthuni.

“Undang – undang Buton versi Muhammad Isa dan Undang – undang Buton Versi Muhammad Idrus Kaimuddin,” kata La Halimu.

Semua buku yang memuat tentang Budaya Buton tersebut merupakan Karya Prof Dr La Niampe, M.Hum Dosen Unhalu yang sangat peduli dan konsen meneliti naskah – naskah budaya Buton. (ms)

Pariwisata Kendari Terus Menggeliat

2010-07-27T16:13:00.000+08:00

Kinerja Pemerintah Kota Kendari untuk melestarikan budaya serta mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Kendari kepada masyarakat luas selama tahun 2009 lalu patut diacungi jempol, berbagai kegiatan untuk melestarikan seni budaya serta mempromosikan potensi pariwisata telah berhasil dilakukan dan menuai apresiasi positif dari masyarakat, misalnya festival Teluk Kendari dan pemilihan Luale Anandonia atau pemilihan Putra Putri Pariwisata Kota Kendari yang banyak menarik perhatian masyarakat.

Prestasi gemilang ini terwujud atas kerja keras jajaran Dinas Pariwisata Kota Kendari utamanya pada Bidang Seni Budaya yang saat ini dibawah kendali Anna Susanti.

Untuk menuai prestasi yang sama pada tahun 2009 lalu, tahun ini Dinas Pariwisata Kota Kendari mengagendakan berbagai kegiatan yang tujuannya untuk melestarikan seni dan budaya daerah serta mempromosikan potensi pariwisata daerah. Kegiatan itu diantaranya festival Teluk Kendari, yang sudah diagendakan menjadi kegiatan tahunan termasuk pemilihan Luale Anandonia.

“Lomba Luale Anandonia ini diadakan untuk mencari para pemuda dan pemudi yang ada di kota Kendari agar bisa memahami budaya dan potensi pariwisata daerahnya, apalagi saat ini sudah banyak generasi muda yang mulai lupa akan budaya sendiri, sehingga perlu terus di lestarikan, mengingat potensi budaya yang ada di kota Kendari sangat beragam dan disayangkan apabila hilang di telan zaman.” Tutur Anna Susanti.

Rencananya pelaksanaan pemilihan Luale Anandonia ini akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, antusuaisme para pemuda dan pemudi untuk mengikuti kegiatan ini cukup tinggi. Pada tahun ini Dinas Pariwisata Kota Kendari optimis kegiatan ini akan lebih banyak diikuti oleh masyarakat.

Selain kegiatan tersebut, Dinas Pariwisata Kota Kendari juga akan menggelar Festival Tari Garapan yang rencananya akan digelar bertepatan dengan hari ulang tahun kota Kendari yang jatuh pada tanggal 9 Mei mendatang. Festival Tari Garapan sendiri merupakan sebuah kegiatan yang menampilkan penggabungan berbagai seni dan kreasi tari dari seluruh etnis yang ada di kota Kendari seperti etnit Tolaki, Muna, Buton dan Bugis.

Dalam festival ini akan memperebutkan piala Walikota Kendari. “tujuan utama dari kegiatan Festival Tari Garapan ini adalah untuk lebih memperkenalkan keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di kota Kendari, sehingga masyarakat lebih mengetahui jika di kota Kendari terdapat berbagai suku dan budaya yang ada sejak puluhan tahun silam.” Ungkap Anna Susanti.

Anna Susanti juga mengungkapkan untuk menyemarakkan perayaan Hari Kemerdakaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang, akan dilombakan berbagai kegiatan budaya, seperti lomba lagu daerah, lomba busana daerah, lomba masakan tradisional dan pameran budaya.

Selain kaya akan ragam budaya dan adat istiadat, kota Kendari juga mempunyai potensi pariwisata yang sangat memadai, seperti wisata pulau, pantai maupun agro wisata termasuk akomodasi pariwisata dan souvenir. Secara garis besar potensi pariwisata yang ada di kota Kendari adalah Pulau Bungkutoko, Pantai Purirano, Pantai Nambo, Pantai Mayaria, Air Terjun Lahundape, Terowongan Jepang dan Makam Raja Sao-sao. Di kota kendari juga terdapat pusat kerajinan gambol dan perak yang sudah terkenal hingga ke manca negara.

Kerajinan perak di kota Kendari terkenal akan keindahan dan kehalusannya, bahkan desain perak yang dibuat bukan dalam bentuk bertentuk perhiasan saja tetapi sudah di buat dalam bentuk yang besar seperti perahu ataupun patung.

Salah satu Potensi pariwisata yang cukup terkenal dan menjadi ikon kota kendari adalah Pantai Kendari atau Kendari Beach, pantai ini terletak di pusat kota sehingga sangat mudah di jangkau. Hampir setiap hari dipadati oleh para pengungjung, bagi para remaja hingga orang tua. Dipantai ini tersedia berbagai aneka masakan yang dijual sepanjang jalan Pantai Kendari.

Anna Susanti menargetkan, pada tahun 2010 ini budaya dan pariwisata yang ada di kota Kendari akan lebih dikenal dimasyarkat luas, sehingga kota Kendari bisa menjadi tujuan wisata, baik wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara.

Naskah Buton, Peninggalan Sejarah yang Mulai Hilang

2010-07-27T15:49:00.000+08:00

Bau-Bau, (KBSC)
Sejak dahulu kala, Kesultanan Buton memang sudah terkenal dimana-mana, kebudayaannya yang tinggi masih terlihat hingga saat ini. Salah satu bukti peninggalan kebudayaan Buton yang masih ada hingga saat ini adalah naskah-naskah kuno.

Naskah-naskah kuno tersebut masih tersimpan di dalam keraton Buton yang dijaga oleh keturunan kesultanan Buton secara turun temurun. Akan tetapi dalam perjalanannya ada juga naskah kuno yang hilang tanpa diketahui keberadaannya.

Dalam naskah kuno tersebut berbagai infrormasi mengenai kebesaran dan kejayaan kesultanan Buton pada masa lampau seperti, hukum adat, kebudayaan, pemerintahan, tokoh-tokoh intelektual, hubungan dengan bansa-bangsa lain di dunia ,sejarah Buton dimasa lampau termasuk berbagai aspek kehidupan lainnya yang terekam dalam naskah-naskah tersebut.

Menurut Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manasa) Sultra Prof. Dr. La Niampe, M.Hum bahwa naskah-naskah kuno dapat dipandang sebagai alat komunikasi yang hidup yang dapat menghubungkan antara kehidupan masa lampau dan masa sekarang serta masa yang akan datang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli sejarah, naskah-naskah Buton ditulis dalam berbagai bahasa (Arab, Melayu dan Wolio), namun ada juga yang ditulis dengan menggunakan kombinasi Arab-Melayu (Jawi) dan Arab Wolio atau dalam bahasa Buton di sebut Buri Wolio.

Para penulis atau pengarang naskah kuno ini adalah para tokoh intelektual Buton pada zamannya, diantaranya adalah, Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin Ibnu Badaruddin Al-Buthuni, Syeikh Haji Abdul Gani bin Abdullah Al-Buthuni, Abdul Khalik Maa Saadi Al-Buthuni, Haji Abdul Rahim bin Muhammad Idrus Kaimuddin Al Buthuni, La Kobu, Wa Ode Samarati dan Haji Abdul Hadi.

Para penulis naskah Buton ini telah menghasilkan berbagai karya, bahkan hasil karya mereka tidak kalah produktifnya dengan pengarang dari Melayu maupun pengarang dari Arab seperti Hamzah Fansuri, Abdul Samad Al-Palimbani, Syeikh Muhammad Ibnu Syeikh Abdil Karim dan Haji Abdullah bin Nuh.

Naskah Buton yang masih tersisa saat ini umumnya terbuat dari kertas buatan Eropa yang bercap Concordia, Lion Medallion dan Propatria keluaran pabrik abad ke-18 dan ke-19. Sekarang ini kondisi kertas-kertas tersebu sudah dalam taraf yang sangat mengkhawatirkan, selain karena umurnya yang sudah ratusan tahun, juga karena perawatannya yang kurang memadai. Bahkan sebagian sudah rusak karena lembab, dimakan anai-anai dan terkena percikan kertas.

Dengan demikian, dikhawatirkan segala informasi penting dari naskah kuno tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi kenangan bagi generasi selanjutnya. Ironisnya generasi Buton yang dapat membaca naskah-naskah tersebut sudah mulai langka, terutama disebabkan karena bahasa dan aksara yang digunakan semakin asing dalam kehidupan mereka.

“perlu perhatian serius dari pemerintah kota Bau-Bau untuk menyelamatkan naskah kuno Buton, salah satu yang perlu dilakukan adalah menyelamatkan naskah yang tersisa dengan menggunakan scan digital agar naskah kuno yang sudah rusak bisa disimpan dalam bentuk digital atau dicetak kembali dengan kertas baru, sehingga naskah kuno tersebut bisa dipelajari oleh generasi selanjutnya.” Ungkap Prof. La Niampe.

Minimnya generasi muda yang sudah tidak dapat lagi menterjemahkan naskah Buton, mengakibatkan kelangkaan peredaran buku-buku terjemahan dari naskah Buton. Selain itu, para penterjemah sudah banyak yang meninggal dunia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manasa) Sultra untuk menyelamatkan kelangkaan peredaran buku-buku tersebut dengan memperkenalkan buku baru yang bersumber dari naskah Buton. Buku-buku itu di sunting oleh Prof. Dr. La Niampe, M.Hum.

Buku yang baru diluncurkan itu diantaranya Syair Ajonga Inda Malusa karangan Haji Abdul Ganiu pada abad ke-19, naskah asli berbentuk puisi dalam bahasa wolio dengan menggunakan aksara Arab-Wolio (Buri Wolio). Secara umum buku ini membiarakan berbagai hal seperti, agama, budi pekerti, hukum adat dan sistem pemerintah.

Selain itu juga diterbitkan beberapa buku yang juga bersumber dari naskah Buton seperti, Undang-Undang Buton Versi Muhammad Idrus Kaimuddin, Silsilah Bangsawan Buton yang ditulis oleh La Mbia Maa Hadia yang merupakan Menteri Baaluwu, Nasihat Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin Ibnu Badaruddin Al-Buthuni yang ditulis pada awal abad ke-19, Undang-Undang Buton Versi Muhammad Isa, Nasihat Syeikh Haji Abdul Gani dan buku terakhir adalah Hikayat Negeri Buton (Sastra Sejarah) yang bersumber dari Hikayat Sipajongan yang ditulis oleh salah seorang saudagar dari Banjar pada tahun 1267 Hijriyah atau tahun 1850 Masehi.

“kiranya buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan masyarakat Buton pada umumnya dan masyarakat terpelajar atau akademisi pada khususnya. Selain itu juga, kiranya buku buku ini dapat menambah koleksi perpustakaan sekolah, mulai dari SD hingga SLTA yang berada di wilayah Kesultanan Buton,” tutur Prof. La Niampe.

Pria yang meraih gelar doktor dan guru besar (professor) bidang ilmu Naskah Buton dan Filologi Buton ini mengaku bahwa penyebarluasan buku-buku ini bukan semata-mata untuk tujuan komersial, akan tetapi lebih memperkenalkan cara pengkajian naskah dengan menggunakan metode filologi sederhana sehingga naskah-naskah kuno yang semula menggunakan bahasa dan aksara yang asing bagi kalangan pembaca menjadi buku ilmiah popular yang dapat dikosumsi atau dibaca oleh masyarakat umum serta dapat digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. (nining)

Lapandewa Butuh Air

2010-07-26T15:06:00.000+08:00

PASARWAJO, (KBSC)
Masyarakat Lapandewa saat ini sangat membutuhkan aliran air. Pasalnya, di sana tidak ada sama mata air atau air PDAM yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Sehingga biasa dilakukan masyarakat di sana membangun bak dengan ukuran jumbo yang isinya digunakan hingga enam bulan. Dan diisi memakai air hujan. Menurut salah seorang masyarakat di sana, La Ago pihaknya sudah beberapa kali meminta bantuan pada Pemkab. Hanya saja hingga kini belum ada realisasi.

“Olehnya kami berharap jika mekar Buton Selatan siapapun yang jadi pemimpinnya, air jadi skala prioritas,” pintanya diacara sosialisasi perkembangan pemekaran Busel dan Buteng di salah satu ruangan kelas SMPN 1 Lapandewa.

Selain itu, tambahnya yang menjadi kebutuhan masyakat juga adalah pemasngan listrik dan
perbaikan jalan. Sebab dengan terpenuhinya ini, Lapandewa tidak akan terisolir. Tentu juga kemajuan taraf berpikir masyarakat utamanya siswa semakin meningkat.

Terlihat banyak di rumah penduduk memiliki bak air yang sangat besar. Begitupun dari sisi penerangan masih menggunakan PLTS. Itupun menyala hanya pada malam hari, karena siangnya melakukan pengisian lewat matahari. Begitupun jalan raya di ibukota kecamatan rusak. (nining)