Bedah Rumah Polres Buton

Dalam rangka menyemarakkan HUT Bayangkara yang jatuh 1 Juli 2013 mendatang, dan peringatan pelayanan prima, maka Kepolisian Resort (Polrers) Buton menggelar sejumlah bakti sosial, diantaranya adalah bedah rumah yang kurang layak huni.
    Bedah rumah yang dilaksanakan di Desa Boneatiro, Kec.Kapuntori dipimpin langsung oleh Kapolres Buton, AKBP H.Fahrurrozi. “Kegiatan serupa sudah yang kelima kalinya diadakan, dan sudah delapan rumah yang di bedah, termasuk empat buah rumah yang ada di Desa Boneatiro,” katanya.
    Tujuan dari bedah rumah ini adalah untuk membantu ekonomi masyarakat, utamanya yang kurang mampu, termasuk meringankan beban ekonominya dengan cara memperbaiki rumah-rumah tempat tinggalnya.
     “Maksud kegiatan ini adalah agar ada kedekatan antara masyarakat dengan polisi, ada trust (kepercayaan) yang terbangun antara keduanya, termasuk menyerap keluhan dan permasalah-permasalah yang dialami masyarakat langsung dari tingkat bawah,” mantan Kabag Humas Polda Sulawesi Tenggara ini.
    Keempat rumah tangga tersebut selain mendapatkan bantuan perbaikan rumah, juga diberi bantuan dua sampan bagi dua kepala keluarga, dan 20 ekor ayam bagi dua kepala keluarga yang lain. Keluarga yang dapat sampan ini, karena keduanya hidup dari nelayan.
    Fahrurrozi mengakui, sebelum tim bedah rumah turun ke lapangan, atau sebelum penentuan lokasi dan rumah yang akan dibeda, maka terlebih dahulu turun survey, seperti yang dilakukan oleh Kapolsek dan Tripika Kapuntori.
    “Disamping itu, juga pihak kita mencermati keseharian warga yang akan dibeda rumahnya. Untuk memastikan tidak salah program, sehingga nantinya program bedah rumah betul-betul yang memiliki rumah yang tidak layak huni lagi,” imbuhnya.
   Selain bakti sosial dengan cara bedah rumah, kegiatan lainnya adalah sunnatan massal yang ditaretkan 200 orang anak, dan pengobatan massal bagi warga Kab.Buton, dan bagi-bagi sembako.
    “Event sosial seperti ini memang sumber dayanya diambil dari zakat mal bagi anggota Polres Buton, juga ada sumbangan dari masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat,” jelasnya.
    Jadi peringatan HUT Bhayangkara ini juga dimeriahkan dengan kegiatan olaharga, seperti bola volley dan tennis meja (khusus untuk internal), sedangkan kegiatan lainnya yang dapat diikuti masyarakat (eksternal) adalah tennis meja, dan beberapa cabang lainnya.
    “Acara puncak 1 Juli mendatang diadakan panggung hiburan di Pasar Wajo, sehingga masyarakat dapat menikmati acara hiburan tersebut,” katanya, seraya menambahkan dengan kegiatan seperti ini, maka tercipta hubungan yang baik, harmonis dan saling mendukung antara masyarakat dengan Polri. (nining)

BAUBAU - KOTA LAYAK ANAK

Baubau menyandang sekian banyak pengistilahan dalam pertumbuhannya dan silang strategisnya, mulai dikenal sebagai kota budaya dengan benteng keratonnya yang monumental, juga dikenal sebagai kota jasa, kota transit, dan lainnya.
    Sebagai kota transit, yang merupakan pintu gerbang teramai Indonesia timur setelah Makassar, maka Baubau tentu memiliki keragaman latarbelakang penduduknya, baik asal muasal, latarbelakang ras, suku, maupun latarbelakang profesionalisme.
     Seiring keragaman tersebut, maka pertumbuhan penduduknya pun juga semakin berkembang, apalagi kalau dibanding dengan kabupaten tetangganya, Baubau memang menjadi poros, termasuk diantranya adalah pusat pendidikan bagi wilayah peyanggahnya.
     Berdasarkan fakta-fakta itu, maka sungguh layak kalau Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Kerukunan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Kota Baubau, Darussalam, S.Sos.,M.Si., mencanangkan kota ini sebagai kota layak anak.
     “Salah satu tugas layanannya PP dan BKKBN ini adalah memperhatikan kondisi kebutuhan anak-anak, mulai dari anak-anak sekolahan, anak putus sekolah, pengamen dan anak-anak jalanan, akan diberdayakan,” ujarnya.
     Menurutnya, kota layak anak itu diartikan sebagai bahwa setiap anak, apa pun status sosial dan status pendidikannya, merasa aman, merasa nyaman, dan merasa bebas memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak.
     “Sang anak merasa aman ketika berada di sekolah, atau merasa nyaman ketika berada di ruang-ruang publik,” ujarnya, seraya mencontohkan bahwa ketika seorang ibu melepas anak-anaknya ke sekolah, tidak merasa khawatir lagi. Sang ibu merasa aman ketika anaknya dalam perjalanan, karena dia percaya bahwa sepanjang perjalanannya dari rumah hingga di sekolah, ada polisi, ada Satlantas, ada pamongpraja, ada petugas perhubungan, dan memang ada petugas sekolah yang secara khusus ditempatkan di jalan-jalan masuk ke sekolahnya.
     Olehnya itu ke depan, dalam menjadikan Baubau sebagai kota layak anak ini, bukan hanya tupoksi dari PP dan BKKN semata, tetapi juga lintas instansi, ada kerjasama dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan pihak-pihak lain, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat.
    Bahkan katanya ke depan, kota layak anak ini bukan hanya sekedar bicara tentang hak anak, tetapi juga bicara tentang kewajiban-kewajiban pemerintah, misalnya bagaimana pihak Badan Catatan Sipil dapat memberikan akte kelahiran secara gratis, atau kepengurusannya mendapatkan akte tidak berbeli-belit.
    Jadi katanya untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi Baubau sebagai kota layak anak, pihaknya sendiri, sudah pernah melakukan studi banding di Kota Surakarta, Solo, karena memang kota ini merupakan kota layak anak terbaik di Indonesia.
   Selain itu, alumni S2 Unhas ini mengungkapkan bahwa BKKBN yang dipimpinannya juga mencanangkan program “Genre” (generasi berencana). “Genre diharapkan para anak-anak didik, generasi dini, sudah harus mampu merencanakan segala sesuatunya ke depan, yang tentu berhubungan tugas-tugasnya, baik sebagai anak, maupun sebagai pelajar,” jelas pria kelahiran Bonebone 21 Mei 1971 ini.
    Show forcenya melalui pramuka saka kencana. Katanya, nanti disana diperkenalkan secara meluas tentang gerakan Genre bagi anak-anak pelajar ini. “Untuk penyiapan awal, maka terlebih dahulu dibentuk kesatuan pada tingkat sekolah, dan saat ini semua SMA di kota ini sudah terbentuk organisasi Genrenya, dan selanjutnya pada tingkat SMP dan SD,” jelasnya. (nining)

KOMUNITAS ADAT RONGI

Sungguh wajar kalau Buton, bekas Kesultanan Al Buthuuni, dikenal sebagai negeri seribu benteng. Kali ini yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Buton adalah Benteng Rongi. Sebuah lingkungan benteng yang terletak di Kecamatan Kapuntori, sekitar 30 Km dari pusat Kota Baubau – Sulawesi Tenggara.
    Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten, Drs.H.Lutfhi Hasmar mengungkapkan bahwa Matana Srumba (sistem pertahanan) dulunya dibuat khusus untuk mencegah serangan dari laut, utamanya bagi bajak laut. Tetapi dalam perkembangannya, benteng ini juga berfungsi baik dalam sistem pertahanan Kesultanan Buton secara keseluruhan.
     Benteng ini memiliki panjang keliling 700 meter, tingginya antara 1,5 – 2 meter, serta tebalnya rata-rata 50 cm atau lebih. “Ada 17 KK khusus dalam benteng ini, atau 56 kepala keluarga. Warganya memang adalah keturunan para pasukan elit Kesultanan Buton,” ujarnya.
     Ia membenarkan bahwa khusus dalam benteng ini masih terjaga rumah-rumah tradisonil khas Buton, yang dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni malige yang dulunya dikhususkan bagi para kalangan atas kesultanan, juga dengan rumah biasa yang dibangun oleh masyarakat.
    Selain kedua model rumah tersebut, benteng ini juga dilengkapi dengan baruga (balai rumpun keluarga), dimana orang-orang dulu menggunakan sebagai tempat musyawarah besar, baik yang dilakukan oleh penghuni benteng itu sendiri, maupun karena oleh Sultan Buton sendiri.
     Sebelum musyawarah untuk keluarga besar yang dilakukan di baruga ini, terlebih dahulu rumpun keluarga kecil melakukan musyawarah di galampa (koja-koja). “Dulu rata-rata satu rumpun kecil juga memiliki galampa, yang diperuntukkan untuk musyarawah khusus satu turunan, kemudian di bawahnya hasil rapat tersebut ke rapat yang lebih besar yang digelar di baruga,” jelas Lutfhi.
     Dalam baruga ini tidak melulu yang dibicarakan soal-soal pertahanan, atau soal kesultanan, tetapi masyarakat juga dapat menggunakannya, utamanya dalam penentuan hari (jadwal) yang terbaik kapan memulai menanam padi di kebun.
     “Dulu keputusan di baruga sangat dihargai, tidak boleh ada yang melanggar dari keputusan, karena ada sanksinya, diantaranya adalah diusir dari kampung,” kenang Lutfhi. Menurutnya, selain hal tersebut, juga penentuan kapan seseorang (petani) sudah pindah ke lokasi lain untuk berkebun, karena kebun lamanya tidak subur lagi.
    Jadi sistem rotasi berkebun juga dibicarakan dalam baruga. “Setelah genap tiga atau lebih tinggalkan kebun lamanya, maka sang petani bisa kembali menggarapnya karena dianggapnya sudah subur kembali. Tapi itu semua melalui keputusan di baruga atau galampa,” jelasnya.
    Ia mengaku salut atas tatanan dan system adat yang berlaku dalam masyarakat Rongi, termasuk warga yang ada dalam benteng.  Bahkan katanya perilaku dan bicaranya juga dijaga, sesuai adat yang berlaku.
   “Masyarakat adat Rongi dikenal sangat irit kalau bicara, tidak suka sembarang bicara. Malah kalau ada tamu, atau orang asing yang datang ke wilayahnya, dimana orang asing itu tidak dapat langsung bertanya ke warga, selain karena tidak dapat jawaban, juga memang ada pos yang khusus menerima tamu yang kemudian baru disalurkan ke warga yang dituju tamu tersebut,” ceritanya.
    Karakter ini dibenarkan karena memang dalam sejarah panjang komunitas ini sebagai garis perang terluar dari wilayah keamanan Kesultanan Buton. “Kalau ada yang bertanya, mereka tida diladeni, karena selain tidak dikenal orangnya, juga warga selalu memunculkan dua pertanyaan, apakah orang tamu ini lawan atau kawan,” sambungnya.
   Dengan situs benteng yang masih utuh, lengkap dengan situs pendukung lainnya sebagai bentuk pertahanan yang kokoh, termasuk penghuninya, maka Rongi harus mendapat perlindungan akan kelestariannya dari semua pihak, termasuk Pemkab Buton sendiri. (sultan darampa)

DI KAKI LANGIT LAPPARIA

Di bawah kaki langit, di menaranya seolahnya menyentuh langit, terhampar kuasa Pencipta Alam semesta yang begitu elok, hijau menghitam, dan seolah berselimut permadani. Dan sesekali halimun putih membungkus puncak-puncak Bowonglangi’, dimana anak-anak bukitnya mengempung lembah Lapparia seolah benteng alam yang bersiaga sepanjang abad.

    Itulah gambaran yang pas bagi Dusun Lapparia Desa Bontoriu, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Sebuah pedukuhan yang menyendiri sejak ratusan tahun yang silam, dimana kedamaian dan ketenteraman warganya seolah tak terpengaruh perkembangan zaman yang mengepungnya di belakang bukit-bukit yang mengeliling pedukuhan ini.

     Seorang tetua adat, yang juga Kepala Dusun Lapparia, Puang Caggi, ketika ditemui tim susur gunung Forum Passikarimanggiang Anak Tombolo Pao (PATP) mengaku berterima kasih atas kunjungan sekelompok anak-anak muda penjelajah gunung.

     “Kami disini tidak banyak tuntutan kebutuhan, selain hanya menginginkan adanya jalan tembus menuju ke induk kecamatan (Bontoncani-Bone, Tampolo Pao–Gowa, red), agar hasil-hasil bumi kami tidak usah lagi dipikul untuk keluar dari dusun ini,” pintanya.

    Pria yang berusia 60 tahun lebih ini, juga selama beberapa tahun diresahkan oleh sekelompok orang yang datang menjarah kayu-kayu di hutan adat mereka, atau di hutan lindung pada batas Bone – Gowa. Sementara pihaknya sendiri terus menjaga hutan tersebut, tanpa pernah menyentuhnya.

     Karena bagi warga Lapparia, hutan selain sebagai sumber kehidupannya, utamanya untuk kebutuhan rumah tangga skala sangat kecil, hanya sekedar kayu bakar, (ranting-ranting), juga hutan baginya merupakan sumber air, baik untuk kebutuhan keperluan sehari-hari, seperti minum, memasak dan mandi, lebih-lebih sebagai air baku untuk irigasi persawahan mereka.

    Sementara lahan-lahan kritis, atau lahan yang tidak memiliki ekosistem hutan, atau hanya hutan perdu, atas izin dari Dinas kehutanan dipinjampakaikan kepada warga untuk diolah menjadi areal produktif.    

    Warga Lapparia adalah sebuah komunitas adat yang hidup secara turun temurun, dengan tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka, meski memang seolah terpisah dari dunia luar. (ardi) 

Menengok Komunitas Adat Lapparia

Untuk mencapai dusun eksotik ini,  sebaiknya anda menempuh jalur Kabupaten Gowa. Kalau star dari Makassar – Sulawesi Selatan, kira-kira pukul 09.00 pagi wita, menuju selatan, jalur Sungguminasa (Ibukota Kab.Gowa). Lalu dari Sungguminasa, arah timur menuju Malino (kota sejuk di jazirah Pegunungan Bawakaraeng – Lompobattang).

     Malino dapat ditempuh dengan mobil atau motor kira-kira 2 jam hingga 2,5 jam. Kota Wisata Malino ini berdiri sejak ratusan tahun yang silam, masih zaman kolonial, anda dapat menikmati kota ini sambil mencari warung bersantap siang.

     Setelah berpuas diri di Kota Bunga ini, kendaraan anda arahkan sedikit ke utara, membelah Kota Malino, yang kemudian menuju kawasan pasar, yang selanjutnya tembus di kawasan wisata Hutan Pinus. Atau anda menikmati makan siang di hutan pinus ini. Warung-warung dengan aneka menu dan gaya makanan, termasuk yang vegetarian, dapat menikmatinya disini.

     Dari Hutan Pinus Malino,  pastikan kendaraan anda melaju dengan kecepatan pelan menuju poros Kabupaten Sinjai. Dan setelah kira-kira 1,5 jam digoyang “ombak darat” dari dalam mobil, anda akan memasuki kota kecil nan mungil tetap asri, Tombolo (Tamaona), ibukota Kecamatan Tombolo Pao. Suatu kawasan yang terletak di bagian timur Kabupaten Gowa, berbatasan dengan Kab.Sinjai, Bone di timur laut, dan Jeneponto di sebelah tenggara.

    Begitu memasuki Tombolo (Tamaona), setelah melewati kawasan berkabut tebal, atau kawasan hortikultura terbesar di Indonesia timur ini, Kelurahan Kanre Apia, anda dapat istirahat sejenak, dan mempersiapkan segala peralatan, termasuk untuk keperluan jalan kaki atau dengan sepeda motor.

    Untuk menembus dusun cantik ini nantinya, kendaraan roda empat (mobil dan truk) tidak berguna sama sekali. Karena medan jalan yang lebarnya tidak lebih hanya satu meter, dan badan jalan yang masih terdiri tanah merah, bukan pengerasan. Maka pilihnnya hanya ada dua, yakni jalan kaki, atau naik kendaraan roda dua alias motor. Sebab, sepeda juga tidak laku disini.

     Motornya pun juga kelas khusus, karena medan yang menembus bukit yang menjulang tinggi, terletak di ekosistem Dataran Tinggi Bowonglangi’, serta ngarai yang mencapai puluhan bahkan ratusan meter, otomatis kondisi mesin motor harus stelan area pegunungan.

    Kecuali kalau memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan, tidak berdampak pada polusi udara, yakni naik kuda. Cuma kendalanya kalau naik kuda, selain faktor kelihaian duduk di atas pelana, juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sama persis waktu tempuh dengan jalan kaki.

    Ketika semua peralatan dan anggota tim disiapkan, dimana sebelumnya mobil sudah diparkir aman, baik di rumah penduduk, maupun di sekretariat Forum Passikarimanggiang Anak Tombolo Pao (PATO), sebuah perkumpulan generasi muda untuk lingkungan hidup dan cinta gunung.  

    Maka tim mengambil jalan ke timur. Dari Kota Tombolo menuju Desa Ere Lembang, merupakan desa pertama yang ditemui dan terakhir dalam wilayah Kab.Gowa. Untuk mencapai Ere Lembang membutuhkan waktu 1,5 jam untuk kendaraan bermotor, dan untuk jalan kaki, (ukuran biasa, bukan ukuran kemampuan penduduk setempat), maka dapat ditempuh sekitar empat hingga lima jam.

     Dalam jalur ini, anda dapat menikmati sawah-sawah bertingkat-tingkat, bahkan seolah petakan sawah irigasi alam itu mencapai ujung bukit yang sudah terlihat membiru. Dan sesekali melihat penduduk yang berjalan dalam balutan halimun yang terkadang turun tak terduga.

     Melewati Ere Lembang, maka anda disuguhkan jalan simpang tiga, batas Kabupaten Bone – Gowa. Dua arah lainnya menuju Desa Pangusuren, dan satunya lagi menuju Desa Bontoriu. Tapi untuk Desa Pangusuren, jaraknya terlampau panjang.

     Untungnya di tapal batas ini tidak ada pos jaga, yang akan menginterogasi dan memintai tanda pengenal anda. Cukup anda membaca papan pengumuman yang ditancapkan di pinggir jalan. Kata-katanya singkat sekali, dua patah kata terlukis warna hitam diatas papan warna merah, “Batas Bone”.

     Mungkin memang tidak ada makna simbolik atau makna mistik pada warna papan, atau warna tulisan tersebut. Tetapi yang jelas, sepanjang pengetahuan warga, sudah berpuluh kali pergantian pimpinan daerah (kepala daerah), belum ada yang pernah menginjakkan kakinya di tapal batas ini, apalagi Gubernur Sulsel, bahkan kepala pemerintahan kecamatan (baik Bone maupun Gowa) juga masih diragukan kalau ada yang pernah berkunjung kesini.

     Setelah mengambil nafas dan mendinginkan keringat, serta menservice motor, maka perjalanan pun dilanjutkan,  dengan mengambil jalur Desa Bonto Riu.

    Pemandangan hampir seruga juga terlihat disini, cuma bedanya, disuguhkan hutan-hutan alam yang masih perawan, dan kondisi jalan sedikit lebih lebar meski masih tetap jalan tanah.

     Walau keringat bercucuran di badan, tetapi suasana terasa menusuk kulit, dingin, dan sedikit mencekam, ditambah suara-suara penghuni hutan yang berceloteh tentang kedamaian. Suatu pengalaman yang jarang ditemui di tempat lain.

    Untuk mencapai dusun terdekat, anda membutuhkan waktu dua jam lagi untuk mencapai Lapara’, atau kalau jalan kaki sekitar dua hingga empat hingga lima jam. Disinilah tujuan akhir dari rute perjalanan kali ini, dimana memakan waktu tempuh sehari penuh kalau starnya dari Makassar.

     Di Lapara’ anda dapat menyaksikan sebuah pedukuhan yang elok, cantik, alami dan belum tersentuh peradaban modern, kecuali para pencuri kayu (baik skala kecil maupun besar) yang terkadang mondar-mandir di sekitar dusun ini.

      Penduduknya pun ramah-ramah, tetapi kalau mau berkomunikasi dengan mereka, sebaiknya jangan menggunakan Bahasa Indonesia, karena sudah dipastikan komunikasi dua arahnya tersendat-sendat, bahkan bisa salah paham.

    Untuk itu, lebih bijak menggunakan Bahasa Bugis saja, atau Bahasa Konjo. Kalau anda lancar menggunakan salah satu dari bahasa ini, maka dipastikan pula, anda adalah bagian dari warga itu sendiri. Suasana kekeluargaan dan sikap ramah tamah penduduk segera tampak, bahkan tidak perlu menunggu lama untuk bersantap makanan dari tuan rumah.

     Sebaliknya, jika anda tetap ngotot memperlihatkan ciri “keindonesiaan”, berbahasa Indonesia, bukan hanya anda kurang diterima, tetapi bisa juga menimbulkan prasangka yang kurang mapan di hati anda. Bisa saja dicurigai sebagai orang yang akan merampas hak kekayaan alam di sini, atau dicurigai bahwa anda adalah illegal logger, pembalak, pada hutan-hutan alam yang mereka jaga selama ratusan tahun ini.

   Kalau anda sudah rukun dengan warga setempat, silahkan bermalam seenak hatinya, berapa malam pun tak masalah. Soal makan (beras, sayur dan lauk pauk lainnya) tidak usah pusing, karena hasil-hasil aneka sayuran yang ada disini bisa langsung dipetik  dari batangnya. Berasnya pun tak perlu takut habis, cuma memang harus membantu warga memikul gabah untuk ke tempat penggilingan padi yang jaraknya cukup jauh.

   Jika sudah penyesuaian iklim disini, maka anda dapat memberi bantuan kepada warga melalui tetua adat setempat, atau kepala dusun. Diantara bantuan tersebut, bagaimana anda mengajak warga Lapara’ untuk mendiskusikan kondisi kampungnya, termasuk dalam hubungannya dengan perhatian pemerintah.

     Atau bisa juga mendiskusikan mimpi-mimpi warga, yang sudah sejak lama memimpikan jalan untuk dapat dilalui mobil. Tentu bukan mobil mentereng, cukup dengan hartop bak terbuka, dobel gardan, karena hanya mobil yang dapat mengangkut hasil-hasil panen warga ke ibu kota desa, atau ke ibukota kecamatan.

    Selama ini, hasil buminya diangkut pakai kuda, atau dengan di jinjing atau pikul. Jaraknya jinjing dan pikulnya bukan ketulungan jauhnya, sampai memakan waktu 6 – 7 jam jalan kaki, untuk tembus di Pasar Tombolo (Kab.Gowa).

   Pasar reguler warga Lapara’ setiap hari Jumat, ia turun ke Pasar Tombolo (Gowa) untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia sengaja memilih pasar yang tempatnya sudah lintas kabupaten ini, disesuaikan dengan hari pasar besar di Tombolo yang jatuh setiap hari Jumat.

     Untuk pasar-pasar yang ada di Kecamatan Bontocani (Bone) warga memilih hari lain. Sehingga secara reguler, warga Lapara’ memiliki dua wilayah untuk akses jual belinya, selain di Kabupaten Bone juga Kab.Gowa.         

     Anda juga dapat membantu para guru SD untuk jam belajar di luar jam sekolah, atau semacam sekolah alam, dengan cara mengajak anak-anak usia SD dan SMP yang putus sekolah untuk mencoba mencerna kekayaan alam tempat tinggalnya, sekaligus memperdalam mata pelajaran sekolah formalnya.

    Sekedar informasi, penerbit Majalah ProFiles, yakni Yayasan Sulawesi Channel, tiga tahun lalu sudah mengaggas sekolah rakyat atau sekolah petani (SP) di sebuah dusun dalam wilayah Kecamatan Tombolo Pao. Sekolah ini cukup efektif ,baik bagi petani sendiri, maupun bagi anak-anak putus sekolah. Kerja sosial ini sekarang sudah mandiri dan dilanjutkan oleh tetua-tetua adat setempat.   

    Seperti SP yang ada di Tombolo Pao, maka disini, tentu dengan inisiatif dan upaya kepala dusun untuk pengadaan taman bacaan, perpustakaan kampung, dan bahan-bahan bukunya dapat dimintakan dari berbagai LSM yang ada di Indonesia. 

     Dengan sumber daya alam yang tersedia di sini, ditambah warga yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisionalnya, maka sebuah potensi dan peluang besar untuk mengembangkan kerja-kerja sosial bagi para penggiat dan aktivis sosial.  

    Beres dengan itu, anda juga dapat mengeliling pedukuhan ini, atau kalau perlu turut menaman padi di sawah-sawah / petegalan milik penduduk. Sesudah itu, jangan lupa membersihkan badan di pancuran yang tersebar di dinding bukit yang menjadi benteng alam Lapara’.

    Jika sudah puas tinggal sementara di dusun ini, silahkan kawani penduduk turun ke Pasar Tombolo yang jarak tempuhnya sampai 6 – 7 jam dengan cara memikul atau menjinjing hasil bumi Lapara. Karena dengan pengalaman ini, maka semakin bertambah lagi warna kehidupan anda.

Tata Cara Pelantikan Sultan Buton (2)

   Setibanya rombongan kalawati, calon sultan keluarlah dari rumahnya (kamali) dengan memakai serba putih mulai dari surban sampai sarung dengan di apit oleh Patalimbona dengan  pedang terhunus. Tamburu  di depan dan  di belakang, terus di bunyikan.
    Sultan langsung ke masjid di tempat yang telah disediakan. Setelah itu kalawati  keluar dari masjid melaporkan kepada Bhonto Ogena oleh  Bhontona Gama (artinya) “yang mulia Bontoogena sudah dimesjid calon sultan cucumu”.
      Kemudian Bhonto Ogena memberitahu kedua Kapitalao, katanya (artinya) “yang mulia Kapitalao berdirilah bersama kakak dan adikmu”.  Serentak kedua Kapitalao dengan mengenakan tandaki dan berjalan dengan seluruh Bobato, semua memakai pedang terhunus. Kedua Kapitalao mengapit pintu masuk masjid dengan pedang terhunus.
    Ketika waktu untuk shalat Jum’at tiba, kepada imam masjid di isyaratkan  untuk memimpin Shalat Jum’at dengan Judul Khutbah “Khalakal Arwah”
     Selesai pelaksanaan shalat Jumat, maka prosesi adat,  penulisan kalimat khusus pada tulang belikat calon Sultan oleh cucu Saidi Raba di mulai. Di awali calon sultan di antar di bawah kaki mimbar dan terus duduk tahiyat awal. Setelah itu di tulis pada tulang belikatnya calon sultan (tulisan khusus), biasanya yang menulis itu cucu Saidi Raba dari Sapati Waolima, dilanjutkan pembacaan do’a dari Cucu Saidi Raba keturunan Kenepulu Tanailandu.
    Setelah prosesi adat di mesjid selesai, maka Sultan kemudian di bawah ke Bhatu Popaua(atau  batu pelantikan ) untuk pemutaran payung  yang dilakukan oleh Bhonto Pata Limbona.  Pada prosesi ini kaki kiri sultan dimasukkan kedalam lubang Batu Popau sambil menghadap ke Barat.  Diputarkan payung kebesaran sebanyak 8 putaran.  Kemudian sultan meletakkan kaki kanan ke dalam batu yang sama sambil menghadap Timur sebanyak 9 putaran oleh Bontona Peropa dengan ucapan (artinya),satu,dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, delapan prasyarat, Sembilan langgeng dan lestari serta sepuluh dengan engkau La Ode.  Perhatian,  perhatian, perhatian, La Ode engkaulah kini yang menjadi kesepakatan kakekmu bhaluwu peropa, engkaulah yang ditampilkan yang penuh cahaya terang benderang dalam pemerintahan di tanah ini La Ode, di dalam dan di luar, batu dan kayunya dan segala apa yang ada didalam dan di luar. Jangan terbagi perhatianmu selain untuk kepentingan negeri ini,jangan engkau kerjasamakan untuk kepentingan yang tidak baik,…dst”.
     Setelah pemutaran kedua payung selesai di Batu Popau kedua Kapitalau berseru (artinya) “Sembah, sembah, sembah,  baik turunan kaomu, turunan walaka maupun turunan Papara. Siapa siapa yang tidak menyembah, datanglah didepanku ini kupotong hingga berkeping keping dengan pedang ini”.
     Kemudian hadirin pun semua somba ( menyembah ) lalu kesemua hadirin menuju bharuga termasuk semua bharata. Di Bharuga, Sultan yang baru dilantik didudukkan di atas lampa diapit dengan empat (4) buah bantal guling, muka belakang dan kanan kirinya untuk melakukan prosesi adat Tuturangi.
     Akhirnya setelah  selesai acara ini maka, selesailah rangkaian acara ritual adat Bulingiana Pau Laki Wolio (Pelantikan Sultan Buthuuni) yang  di tutup oleh Bhontona Peropa menyampaikan pada Bhonto Ogena (artinya) “yang mulia Bhontoogena selesailah ritual adatnya bhaluwu Peropa”, Bhonto Ogena menjawab (artinya) “yang muliah Sapati, selesailah prosesi adat bhaluwu Peropa, perangkat pemerintah memohon berkah”.

     Menyembahlah berturut-turut mulai dari Sapati ,Kenepulu, Kapitalao, Bontoogena dan seterusnya. (sultan darampa)

Tata Cara Pelantikan Sultan Buton (1)

Bontona Gampikaro Matanaeo, Drs Arif Tasila, yang juga ketua seksi ritual adat pada penobatan Sultan Buton ke-39 ini menceritakan tahap-tahapan Bulilinganiaya Pau Laki Wolio (pelantikan Sultan Buton).

      Menurutnya, setelah masa seratus dua puluh hari setelah Sokaiana Pau (pengukuhan nama Sultan hasil seleksi), maka pada, kamis sore Bhatu Wolio (Bhatu YGandangi) yang berada di Lele Mangura (masih di dalam kompleks Masjid Keraton) di beri kelambu.

    Dari Tobhe-Tobhe membawa air dari tingko (tombula) juga bhancana kaluku bula, serta bancana pangana  yang pada malam jum’at sebelum pelantikan, keduanya tadi di sandingkan di Bhatu Wolio (Bhatu YGandangi) di Lele Mangura dan semalam suntuk rakyat Tobhe-Tobhe menabuh gendang dan gong di tempat itu.

     Besoknya pagi hari Jum’at prosesi adat di mulai. Diawali ke empat Patalimbona (Bhontona Bhaaluwu, Bhontona Peropa, Bhontona Gundu Gundu dan Bhontona Bharangkatopa) berkumpul di rumah Bhontona Peropa.  Rombongan Patalimbona ini di dampingi oleh Galangi,  Tamburu (kompanyia) Pataanguna yaitu  (Bhaaluwu Peropa, Gundu-Gundu, dan Bharangkatopa), dan delapan orang laki laki dan delapan orang perempuan anak Bhaaluwu Peropa (anak-anak dari kaum walaka) sebagai pembawa air (tambia) maupun perlengkpan lainnya.

     Rombongan ini di pimpin oleh Patalimbona  menuju Bhatu Wolio (Bhatu yGandangi) untuk mengambil air.  Sepanjang jalan tamburu di bunyikan. Sesampainya di Bhatu Wolio (Bhatu YGandangi) di awali dengan Galangi prosesi adat pengambilan air di mulai. Setelah itu Tingko air dan bhancana kaluku bula serta bancana pangana satu persatu oleh Bhontona Peropa di serahkan kepada ke enambelas anak Bhaaluwu- Peropa dan diakhiri dengan pembacaan do’a selamat.

      Dari Bhatu Wolio selanjutnya rombongan Patalimbona langsung  ke rumah calon sultan (kamali) untuk di mandikan. Di kamali sudah menunggu ( 11 ) sebelas orang Bhonto ynunca masing masing bersama istri. Setibanya rombongan itu maka Bhontona Dlete dan Bhontona Katapi melaporkan kepada calon Sultan sebagai berikut : “Akawamo opua miu Bhaaluwu Peropa”artinya( sudah tiba kakekmu bhaluwu peropa).

Calon sultan turun dari Galampa  atau tempat bersemayam dengan pakaian Baju Bodo dengan kancing emas, Destar (Bewe Betaawi), badik atau keris, sarung

     Dalam prosesi memandikan ini calon sultan diperlakukan seperti anak kecil  yang tidak bisa berbuat apa-apa dan kerjanya hanya menangis dan tertawa. Pada saat di mandikan Bhontona Peropa berada di sebelah kanan, Bhontona Bhaaluwu disebelah kiri, Bhontona Gundu-Gundu di depan dan Bhontona Bharangkatopa di belakang calon sultan. Semua perlengkapan sultan waktu di mandikan, sarung segalanya di tinggalkan dan di ambil oleh Bhaaluwu Peropa. Pakaian untuk persalinan di timang oleh Bhontona Kalau dan Bhontona Waberongalu.

    Setelah pemandian, maka Bhontona Gundu Gundu membuka bhancana kaluku bula dan bancana pangana, memisahkannya dari seludangnnya dan bhanca itu di kipas kipaskan dibelakang sultan oleh Bhontona Bharangkatopa, sebelah kiri delapan kali dan sebelah kanan sembilan kali turun naik.

    Pada saat dimandikan,  calon sultan diberi bedak (burati) pada bagian dahinya oleh Patalimbona. Bedak (bura) itu dibuat dari ( 120 ) seratus dua puluh macam  bahan dengan rasa yang berbeda  yang di olah di kediaman Bhontona Peropa oleh isteri dari patalimbona. Dalam proses tandea ini Bhontona Peropa berkata (artinya) “dengarkan laode rasa pedis dan segala rasa yang tidak menyenangkan ataupun rasa yang sangat menyenangkan sebagaimana rasa yang ada pada seratus dua puluh macam bahan bedak tadi saya tandai kamu La Ode, jangan kamu kerjasamakan negeri ini dengan pendatang ataupun semacamnya untuk menghancurkan negeri ini,jangan kamu berikan destar dikepalamu dalam arti sebagai pemimpin dan penguasa kamu gunakan kekuasaanmu untuk maksud kejahatan terhadap negeri ini, apabila kamu lalaikan semua itu kamu, melebur serta lenyap dan hancur binasa  anakmu dan anaknya bhaluwu peropa” .

    Selanjutnya, setelah patalimbona selesai mengganti pakayan maka setelah tiba saatnya Patalimbona  berangkat ke bharuga membawa parinta (alat-alat kerajaan).

Menjelang pelaksanaan shalat Jum’at  Bhonto Ogena memerintahkan Sapati dengan bahasa adat  (artinya): “yang  mulia Sapati, kiranya segera utus penjemput calon sultan kakakmu”.

    Maka berangkatlah utusan kalawati ( penjemput )kerumah calon sultan yang terdiri dari delapan orang Bhonto dan delapan orang Bobato di iringi rombongan tamburu sambil dibunyikan.

Buton Pencetus Pemerintahan Demokrasi

Sistem demokrasi yang telah berjalan di Indonesia ternyata bukan memang hal baru bagi nusantara, tetapi sistem pemerintahan seperti ini adalah kekayaan lokal suku bangsa tanah air, dan diantara penerapan sistem demokrasi sejak beberapa abad lalu adalah Kerajaan / Kesultanan Buthuuni (Buton).

     Ada beberapa landasan tradisi untuk mengklaim bahwa sistem pemerintahan Kesultanan Buthuuni berjalan secara demokratis dengan nafas Islam, yakni mulai dari sistem pemilihan Sultan (Laki Wolio), dimana terpilihnya Sultan untuk naik tahta adalah berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh Siolimbona (perwakilan atau dewan adat masing-masing komunitas atau wilayah).

     Siolimbona ini dipilih berdasarkan sistem permufakatan yang dipilih oleh rakyat, dan sang Sultan (Raja) sendiri pun tidak didasarkan atas dasar turun-temurun, jadi Sultan di Kesultanan Buton tidak pernah mengenal istilah putra mahkota sebagai lazimnya kerajaan lain di dunia.

     Dalam menjalankan sistem pemerintahannya pun, sang Sultan juga tidak dapat mengambil keputusan sendiri, tetapi harus (selalu) merujuk pada Siolimbona dan segala perangkat kesultanan, termasuk diantaranya para barata. Untuk diketahui Kesultanan Buthuuni memiliki 4 barata (wilayah pemerintahan), yakni Barata Muna dan Tiworo (Kab.Muna sekarang), Barata Kalisusu (Kab.Buton Utara), Barata Kaledupa (Kab.Wakatobi).       

     Salah seorang budayawan Buton, Arif Tasila yang juga Bontona Gampikaro Mataneo (salah satu saya structural kesultanan Buthuuni) mengurai asal muasal Kerajaan Buton, bahwa pendiri Kerajaan Buton memang digagas secara mufakat, dan penggagasnya terdiri dari empat orang.

      Disebut “Mia Patamiana“ , terdiri Si Pajonga, Si Jawangkati, Si Malui dan Si Tamanajo.  Keempat orang inilah yang pertama kali membuat atau membuka daerah baru. Dalam perkembangannya daerah yang baru dibuka tersebut yang mengatur dalam negeri dengan dua orang Bonto, yaitu Sijawangkati sebagai Bontona Gundu-Gundu dan Si Tamanajo sebagai Bontona Barangkatopa. 

    Kemudian ditambah pula dua orang Bonto, yaitu Sangiariarana sebagai Bontona Baluwu dan Betoambari sebagai Bontona Peropa.  Setelah beberapa lamanya lalu ditambah lagi  empat orang Bonto, yaitu : Bontona Gama, Bontona Wandailolo, Bontona Siompu dan Bontona Rakia.  Bonto-Bonto inilah yang mengatur kepentingan dalam negeri.

     Sehingga wilayah Kesultanan Buton meliputi gugusan kepulauan di kawasan bagian Tenggara Jazirah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kabaena, Pulau-Pulau Tiworo, Tikola, Tobeya, Tobeya Besar dan Tobeya Kecil, Pulau Makassar, Pulau Kadatua, Masiri dan Pulau Siompu, Pulau Talaga Besar, Pulau Talaga Kecil, Poleang, Rumbia, Pulau Wawonii, Pulau Wanci, Pulau Tomia dan Binongko.

     Hasil kesepakatan ke-8 Bonto, maka diangkatlah Wa Ka Kaa ( Musrifatul Izzati Al Fakri ) menjadi Raja Buton yang pertama pada awal abad ke 13.  Bontona Baluwu dan Bontona Peropa yang melantik Raja yang pertama sebagai mana adat dan tata cara pelantikan sampai pada Sultan ke 37 ( terakhir ), Sultan Muhammad Falihi.

     Delapan Bonto yang mengangkat dan melantik  Wa Kaa Kaa  menjadi Raja ini diibaratkan “Bapak ( Delapan Bonto )melantik dan mengangkat Wa Kaa Kaa sebagai Anak atau Raja .  Delapan Bonto sebagai Bapak dan Wa Ka Kaa sebagai Anak atau Raja. Dimana Delapan Bonto telah menurunkan kebesarannya dan diberikan kepada anaknya/Raja, dan Anak/Raja menerima pemberian itu atas janji dari Bapaknya dalam bahasa Adat :  “ Ka Angkata tee Ka Muliangi “.

   Ini mengandung arti bahwa Wa Kaa Kaa telah diangkat sebagai Anak atau Raja dari Delapan Bonto yang sifatnya telah menjadi bayi yang baru lahir dalam arti : diberi baru menerima, disuap baru menganga dan kerjanya hanya menangis dan tertawa yang dikenalnya. 

     Sedangkan untuk Bapak ( Delapan Bonto ) adalah kekuasaan penuh pada mereka dan apa-apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan Anak atau Raja adalah tanggungan Bapak.  Inilah yang disebut dengan “adatu azali”. (sultan darampa)

Penobatan Sultan Buton

Setelah cukup lama vakum, sekitar 52 tahun, sejak mangkatnya Sultan Buthuuni yang ke-37, La Ode Muhammad Falihi pada tahun 1960, maka pada Hari Jumat, tanggal 19 Mei 2012, di Baruga Keraton Kesultan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, akan dinobatkan H.La Ode Muhammad Jafar SH sebagai Sultan Buton ke-39. 

     Ketua Panitia Penobatan Sultan Buton (Bulilingiyana Pau Laki Wolio), La Ode Ahmad Manise, S.Pd, dan sekretarisnya Ir.Asrun Addin mengurai, Kerajaan Buthuuni (Buton) adalah kerajaan yang berdaulat sejak abad ke-13, dan kemudian mengubah status pemerintahannya menjadi Kesultanan Buthuuni pada 1 Ramadhan 948 hijriyah (1540 masehi), ketika itu agama Islam resmi menjadi agama kesultanan.

     Kesultanan Buhtuni telah menetapakan sistem pemerintahan yang modern, struktur pemerintahan yang lengkap dengan mencakup segala bidang, pembagian wilayah antara pusat dan daerah dengan masing-masing memiliki kedaulatan sendiri-sendiri selama 7 abad. Namun pada akhirnya,Sultan Buton ke-37, La Ode Muhammad Falihi mangkat tahun 1960, dan sejak itu Kesultanan kekosongan pucuk pemimpinan.

     Akhirnya, pada tanggal 12 Pebruari 2011 tahun lalu, tokoh adat dan budaya se-Kesultanan Buthuuni menggagas pertemuan di Baruga Keraton Buthuuni dengan menghasilkan kesepakatan bersama. “yakni membentuk kembali perangkat Kesultanan Buthuuni dan nama Lembaga Adat Kesultanan Buton yang diawali dengan pembentukan Siolimbona.

    Lalu pada tanggal 22 Mei 2011,  juga pada tempat yang sama, telah dikukuhkan Siolimbona yang disaksikan langsung oleh Pitu Puluh Rua Kadie dan Pata Barata wilayah kesultanan. Selanjutnya, Siolimbona bertugas untuk memilih, menentapkan dan melantik Laki Wolio (Sultan Buthuuni).

    Tahapan adat Siolimbona dalam pemilihan, penetapan dan pelantikan Laki Wolio (Sultan Buthuuni) adalah (1) Tiliki, (2) Buataka Katange, Kambojai, dan Paso, (3) Fali, dan Sokiana Pau, (4) Bulilingiyana Pau Laki Wolio (penobatan Sultan).

    Berdasarkan prosedur adat pelaksanaan Bulungiyana Pau Laki Wolio (penobatan Sultan Buthuuni) dilaksanakan 120 hari setelah Sokayana Pau (penobatan Sultan), sehingga tanggal 19 Mei 2012, bertempat di Baruga Keraton Buthuuni telah dilakukan Ritual Sokayana Pau Laki Wolio . (sultan darampa)

Perkampungan Industri Tenun Tradsional

  Seorang usahawan muda dunia pertenunan nasional, Juwita mengatakan, sehubungan lagi trend dan permintaan pasar hasil tenun tradisional lagi naik daun, bahkan permintaan pun membludak, sementara produksi yang masih minim, maka mendesak untuk dibangun pusat kawasan industry tenun tradisional di Kota Kendari.

     Menurutnya, yang ada selama ini hanya pusat-pusat pameran atau pusat penjualan hasil-hasil kerajinan, salah satu diantaranya adalah di Sompu Opu, Makassar, tetapi untuk pusat produksi, utamanya hasil-hasil kerajinan, itu yang belum ada di Sulawesi.

     “Olehnya itu, penting untuk semua pihak, termasuk intansi pemerintah memikirkan sebuah perkampungan (kawasan) produksi tenun tradisional di Sulawesi Tenggara, atau di Kendari,” ungkap perempuan kelahiran Sengkang – Wajo ini.

     Dia mengakui, memang ada satu kawasan di Kabupaten Wajo – Sulawesi Selatan yang merupakan basis industry tenun yang dikelola secara turun-temurun, bahkan di dalam kampung itu setiap rumah memiliki alat pemintalan tenun, meski itu masih sederhana.

      Tapi apa yang dimiliki Wajo ini, rasanya memang jauh dari cukup, apalagi untuk kebutuhan Sulawesi Tenggara yang tentu mengandalkan corak khas tenun daerah ini. “Corak Kendari, To Laki, Mekongga, Buton, Muna dan Moronene, harus dibikin oleh pengrajin daerah ini, kita tidak mungkin mengandalkan pihak luar daerah, atau mendatangkan pengrajin dari luar untuk mengelola asset kita,” tambahnya.

   

  Ia mencontohkan, industry tenun yang dikelolanya selama ini sudah cukup berhasil, dengan mengandalkan tenaga kerja sekitar 10 orang, dengan rata-rata gaji Rp 2 juta sampai RP 3 juta perbulan, masih jauh dari pemenuhan permintaan pasar, malah untuk permintaan Kota Kendari, seperti pakaian pegawai (PNS) saja masih kewalahan.

     “Memang kita lagi beruntung, dengan gebrakan dan bimbingan serta promosi yang tak henti-hentinya dari Ketua Derkranasda Sulawesi Tenggara, Ny.Tina Nur Alam, maka tenun Sultra mengalami kemajuan luar biasa, bahkan sampai industry dan mode internasional pun menggandrunginya,” cetusnya.

     Dengan adanya perkampungan tenun tradisional yang dikelola secara professional, maka otomatis itu sangat membantu ekonomi keluarga, utamanya perempuan, karena memang rata-rata pengrajin itu perempuan, sehingga dengan adanya kawasan industry tenun tradisional ini kemungkinannya bukan hanya sekedar membantu ekonomi keluarga, malah bisa menjadi penghasilan utama keluarga.                                               (nining)

Rp 350 Juta, ADD / ADK Bombana

Gebrakan pasangan Bupati H.Tafdil bersama wakilnya Ir. Hj.Masyhura dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bombana ke depan semakin menggairahkan arah dan proses dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

    Salah satu kebijakannya yang dinilai menjadi kebutuhan riil bagi masyarakat Bombana adalah terdongkraknya alokasi dana desa (ADD) dan alokasi dana kelurahan (ADK) menjadi Rp 350 juta setiap tahunnya.

     Peningkatan bantuan pada aspek pemberdayaan, peningkatan kapasitas sumber daya lokal hingga pada pembenahan infrastruktur kabupaten terangkum dalam idiom-idiom “gerakan membangun masyarakat Bombana (GEMBIRA)”. 

   Kemudian pada aspek peningkatan sumber daya manusia (SDM) ini, Wakil Bupati Ir.Hj.Masyhura lebih focus pada pengembangan bidang keagamaan. Untuk keagamaan, Ir.Hj.Masyurah sendiri juga turut langsung mempersiapkan segala kebutuhannya sampai ke kecamatan dan desa-desa.

     “Kita telah mengadakan training of training (TOT) para guru mengaji pada setiap desa-desa dan kelurahan. Nantinya, hasil TOT ini-lah yang kemudian memastikan pelaksanaan pengajian pada setiap kelompok-kelompok yang sudah dibentuk,” kata Masyhura.

     Guna lebih mengintensifkan cara kerja para guru mengaji, maka Pemerintah Kabu-paten secara rutin telah mengeluarkan biaya rutin peng-gajian, atau honor, pada setiap bulannya bagi setiap guru mengaji. 

 Pengarusutamaan pada bidang ke-agamaan ini karena memang kondisi masyarakat Bombana yang masih sangat agamais, apalagi memang Bombana dihuni penduduk yang mayoritas Islam, sekitar 90 persen.

      Sehingga dengan program ini pun juga menjadi bagian dari rencana pihak lembaga pengembangan tilawatil qur’an (LPTQ) propinsi Sulawesi Tenggara. Meski demikian, Masyhura  juga menyadari bahwa LPTQ tahun-tahun sebelumnya memang tidak mengalami lonjakan progres kegiatan.

      Jadi baik kerangka kegiatan keagamaan di Bombana maupun dalam skema pengembangan LPTQ, maka Masyhura juga intens memantau kegiatan pengajian-pengajian yang terus dilakukan di masjid, atau di tempat-tempat yang sudah disepakati sebelumnya.   

    “Saya sendiri turut juga membuka TPA Al-Husnah. Jadi kalau sore saya mengajar anak-anak mengaji di rumah jabatan, sehingga kalau sudah sore saya beralih profesi dan dipanggil sebagai ibu guru mengaji, kecuali kalau pagi hingga siang tetap dipanggil sebagai ibu wakil bupati,” tawanya.

    Ia pun menceritakan bahwa anak-anak yang mengaji di rumah jabatan yakni mulai usia belajar antara kelas I SD sampai kelas 6 SD. Dan latarbelakang murid-murid pengajian ini pun datang dari sekitar rumah jabatan, sehingga pesertanya bukan hanya anak-anak pejabat, tetapi juga yang orang tuanya profesi sebagai petani atau profesi lain.

     Untuk itu, maka Masyhura berharap beberapa tahun ke depan, Bombana sudah terbebas dari buta aksara Alqur’an. “Jadi selain sebagai amal ibadah, juga merupakan program pemerintah, program kami yang tertuang dalam visi-misi kami sebelumnya,” kata istri Ilah Ladamay (staf Ahli di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini).

     Menurutnya, perhatian ini bukan hanya terhadap guru mengaji, tapi yang tak kalah pentingnya adalah juga pembinaan majelis taklim yang terus dibenahi dan diperkuat, bahkan dengan kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu, baik di masjid maupun di tempat lain, sehingga memang Bombana sekarang ini lagi semarak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, utamanya pada sore hari hingga menjelang Isya.

     “Kemeriahan” ini juga tetap harus dikontrol, atau dievaluasi secara berkala. “Makanya setiap minggu, saya target dua kecamatan yang dikunjungi,” tambahnya. Untuk itu, Masyhura harus menjangkau 22 kecamatan (hasil pemekaran dari 6 kecamatan) secara bergilir dan kontinyu.  “Khusus tugas pemantauan dan evaluasi ini saya nikmati betul-betul,” jelasnya. (nining)