ACCESS-AUSAID bersama dengan mitra strategisnya dari Solo, Gita Pertiwi, telah mengembangkan dan mempersiapkan kader-kader perempuan untuk merebut posisi-posisi strategis di masa mendatang. Posisi ini baik dalam struktur informal di kemasyarakatan, maupun pada struktur formal.
Persiapan strategis kepemimpinan perempuan ini digelar pada training Women Leadhership, yang diikuti oleh 6 lembaga social kemasyarakatan di Kabupaten Gowa, diantaranya adalah Yayasan WaKIL, YPL, YBC, YKM, LBI dan TGC. Masing-masing lembaga mengutus 4 orang wakilnya atau staffnya, dimana prosentasinya adalah 3 perempuan dan seorang laki-laki.
Sementara dari ACCESS sendiri, mengikutkan 3 orang utusannya, yakni Nurfajri (laki-laki), Ratna Arasy dan Sari (perempuan). Fasilitatornya adalah Ibu Dewi dan Ibu Titiek.
Materi-materi yang disuguhkan antaralain, “kapal riste tentang perempuan”, “beberapa pengertian tentang gender dan seks (perbedaannya)”, “gender social inclusive”, kondisi dan fakta-fakta masing-masing LSM dalam rangka mempersiapkan kader-kader perempuannya”, sejumlah rekomendasi dan kegiatan-kegiatan lanjutan untuk memperkuat pencapaian agenda women leadhersip.
Mengapa Gender Penting ?
Jenis Kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati (didapat dari kelahiran) dan universal. Jadi, gender merujuk pada arti dan peran sosial sebagai perempuan dan sebagai laki-laki menurut masyarakat budayanya
Arti dan peran sosial (Gender) tsb, didapat karena :
• Disosialisasikan sejak dini
• Dibesarkan
• Diajari berprilaku
• Diharapkan
• Sebab itu gender bersifat dinamis (karena masyarakat budaya itu beragam dan berubah)
• Pembagian kerja menurut jenis kelamin
• Peran/status kedua jenis kelamin dalam keluarga/masyarakat
• Kepantasan dalam berprilaku
• Hubungan/relasi antara kedua jenis kelamin
• Hak dan wewenang antara kedua jenis kelamin
• Pengalaman, kebutuhan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki
• Dst.
Jadi, konsep gender dan PUG muncul sebagai unsur penunjang pembangunan relatif baru muncul dalam Konperensi Perempuan ke- 3 di Nairobi 1985 dalam suatu perdebatan peran perempuan dalam pembangunan sebagai response terhadap ketertinggalan perempuan di dalam hampir semua bidang pembangunan
Di konperensi Perempuan ke- 4 di Beijing 1995, PUG menjadi kesepakatan bersama, PUG masuk kedalam The Beijing Platform For Action
Juga, soal Response Indanesia : Inpres No. 9 Tahun 2000 yaitu Intruksi Presiden yang mengharuskan semua sektor pembangunan melaksanakan PUG
PRJM 2004-2009, peningkatan kualitas hidup perempuan, salah satu agenda menciptakan Indonesia adil dan demokratis
Adanya kesenjangan hasil capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dihampir segala bidang pembangunan, diperlihatkan dalam berbagai indeks dan ukuran pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indeks Pembangunan Gender (GDI), Ukuran Pemberdayaan Gender (GEM), padahal De Jure tidak boleh ada diskriminasi (UUD 1945, pasal 28 ayat (1) dan pasal 31 (1), UU No. 7 tahun 1984, Penghapusan Segala Bentuk, Diskriminasi Terhadap Perempuan)
Menurut Fasilitator, Dewi dan Titiek, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi kelompok atau pengikut untuk mencapai satu tujuan tertentu, kepemimpinan perempuan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari perempuan untuk mempengaruhi kelompok atau pengikutnya mencapai tujuan tertentu, dalam konteks budaya patriarkhi, kepemimpinan perempuan merupakan perjuangan perempuan untuk meminta kembali pikiran mereka dan mematahkan kediaman yang dipaksakan oleh struktur-struktur patriarkhat dan institusi-institusi lain yang membatasinya
Juga ia menawarkan beberapa hal, diantaranya, adalah bagaimana syarat mutlak bagi kepemimpinan perempuan adalah perspektif keadilan gender yang harus mampu membawanya ke proses refleksi dan analisis atas pengalaman hidup sehari-hari yang kemudian membimbingnya mengenali struktur-struktur lebih besar yang kadang kala tidak terlihat.
Hal lain, menurutnya, perspektif keadilan gender akan membantu pemimpin perempuan untuk melihat dirinya sebagai pembuat sejarah, bukan hanya sebagai obyek pasif dari proses bersejarah.
Peluang-peluang untuk kepemimpinan perempuan:
Beberapa peluang-peluang untuk merebut kepemimpinan perempuan adalah karena factor kebijakan negara dan skema proyek gender, mendayagunakan pendidikan alternatif yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk penguatan perspektif gender, skema program-program pemerintah, NGO, dll, memaksimalkan keberanian dan keaktifan yang sudah dimiliki pemimpin perempuan, otonomi daerah (otonomi desa)
Maka untuk itu, bagaimana mendorong perempuan merebut ketertinggalan, dengan cara meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap semua sumberdaya dan mengatur pasar agar meningkatkan produktivitas keluarga dan pendapatan ekonomi secara luas.
Design program secara eksplisit menyebut target perempuan, namun bukan perempuan saja, tapi harus ada keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Eksplisit target ini merupakan sebuah proses untuk mengakhiri diskriminasi gender dan menjamin hak-hak perempuan.
Ukuran keberhasilan program terdapat pada produktivitas, peningkatan pendapatan (laki-laki dan perempuan) serta pengelolaan SDA, pelestarian lingkungan ,manfaatnya diterima secara nyata oleh perempuan.
Promosikan organisasi perempuan (kelompok, jaringan, federasi,dll) untuk meningkatkan kapasitas , akses pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara kolektif. Peningkatan kapasitas terutama untuk mendorong kemampuan analisis, pengambilan keputusan serta leadership.
Membudayakan orientasi profit dalam bekerja. Banyak buruh perempuan hanya menjadi pelengkap proses produksi dipertanian sehingga hanya dibayar murah. Adanya kebijakan dan intervensi yang memberikan peluang bagi semua pekerja pertanian meningkatkan produksifitas.
Memberikan kemudahan kepada perempuan untuk mendapatkan kemudahan sumber daya finansial untuk memenuhi kebutuhan usaha dan keluarganya . Pertumbuhan keuangan lokal di pedesaan menjadi salah satu intrumen dalam pengentasan kemiskinan.
Rekruit dan latih perempuan sebagai jasa layanan masyarakat. Peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di garis depan akan memberikan pelayanan lebih baik, pengembangan usaha, konservasi lingkungan sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan keseimbangan pelayanan dasar.
Melindungi hak perempuan dan mengontrol pertumbuhan ekonomi agar mereka mendapatkan asset untuk peningkatan pendapatan.
Khusus dalam hal partisipasi untuk pengambilan keputusan, harus dipastikan suara perempuan dan perwakilannya dalam pengambilan keputusan. Dorong adanya quota untuk meningkatkan representasi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan
Melibatkanperempuan di pedesaan ikut mendesign produk yang inovatif dan pelayanan bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang partisipatif, mereka dapat merencanakan kebutuhannya serta merancang tehnologi yang sesuai.
Mengembangkan riset pengetahuan yang memberikan informasi bagi pengambil kebijakan.
Melakukan gender assesment dan asistensi tehnis serta konsultansi yang langsung memberikan informasi praktis bagi pengambilan keputusan. (s.darampa)
