Lokakarya Shearing PAK Gowa – ACCESS

Sungguminasa, (KBSC)
Akhirnya sampailah disesi akhir pada etape pertama rencana program ACCESS AusAid kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa, dengan digelarnya lokakarya shearing hasil-hasil penjajakan agenda kabupaten (PAK) Gowa yang berlangsung di Gedung Bappeda, Sungguminasa, pekan lalu.

Lokakarya shearing ini bertujuan untuk mengetahui hasil-hasil penjajakan yang telah dilaksanakan oleh calon mitra ACCESS, yang terdiri atas enam lembaga (LSM) di daerah ini, diantaranya adalah Yayasan WaKIL, YKM Gowata, Lembaga Bumi Indonesia, Yayasan Peduli Lingkungan, Yayasan Baruga Cipta, dan The Gowa Centre.

“Masing-masing LSM mengusung isu yang berbeda, tetapi bukan berarti bahwa hanya LSM tertentu (seperti diatas ini, red), yang berhak mengagendakan isu tersebut. Jadi janganlah kita bersikap ego, contohnya bahwa hanya WaKIL saja yang berhak mengusung isu perencanaan partisipatif sementara yang lain tidak, atau Gowa Centre saja yang berhak mengusung isu pendidikan sementara LSM lain tidak punya hak,” jelas Muhammad Nur Fajri, ketika memberikan kata sambutan mewakili ACCESS AusAid Sulawesi Selatan.

Menurutnya, karena keenam agenda ini, perencanaan partisipatif, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan miskin, pengelolaan sumber daya air, pelayanan hukum bagi public, kesehatan dan pelayanan public, dan agenda pendidikan, adalah tanggungjawab bersama.

“Kenapa menjadi tanggungjawab bersama, termasuk bagi SKPD, karena sebelum agenda ini dilahirkan terlebih dahulu lahir kesepakatan antara pihak ACCESS dengan Pemerintah Kabupaten Gowa. Jadi setelah MoU itu, maka kemudian rencana implementasinya adalah dilakukan oleh LSM pengusul dengan penguatan dari pihak masing-masing mitra strategis (SKPD),” lanjutnya.

Nah, pada kesempatan ini, maka akan dibicarakan lebih detail, tentang strategi masing-masing lembaga dan mitra strategisnya untuk membuat desaign rencana aksinya, disamping untuk melaporkan hasil dari masing-masing penjajakan yang telah dilakukan sebulan lamanya.

Nur Fajri juga meminta kepada masing-masing lembaga calon mitra langsung ACCESS, agar mereka mampu melaksanakan nilai-nilai GIS (gender inclusive social), karena GIS ini adalah utama yang harus diarusutamakan pada setiap isu atau agenda yang dijalankan oleh masing-masing mitra.

Selain GSI, juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip TKLD (tata kelola local demokratik) yang betul-betul mencerminkan akuntablitas, transparansi dan demokrasi. Nah untuk mencapai itu, maka seharusnya adalah organisasi pelaksana program (LSM) yang lebih dahulu menerapkan kedua nilai tersebut.

“Harus ada perubahan perilaku organisasi pelaksana yang dapat diukur dan dilihat, sehingga ketika dalam implementasi programnya, dimana kelompok sasarannya (binaannya) yang diharapkan berobah kea rah yang lebih baik tetapi didahului oleh perubahan positif dari lembaga yang bersangkutan,” kunci Nur Fajri.

Koalisi LSM-Pemkab
Trend baru dunia LSM adalah ketika mendorong sebuah program, atau agenda yang selama ini hanya bersama-sama dengan masyarakat, maka di Kabupaten Gowa adalah sebuah keharusan untuk secara bersama-sama dengan pemerintah daerah di dalam mengimplementasikan agenda tersebut.

“Untuk di Kabupaten Gowa, tidak ada kerja-kerja LSM tanpa melibatkan pemerintah, utamanya bagi SKPD-SKPD yang berkaitan dengan isu atau agenda yang akan dijalankan. Dengan koalisi LSM-Pemkab, maka sinergitas dengan berbasis kekuatan, maka agenda tersebut akan dicapai lebih mudah,” kata Kaharuddin Muji, Direktur Eksektuif WaKIL disela-sela berlangsungnya lokakarya.

Menurut Kaharuddin Muji, komiten atau co-shearing program antara WaKIL dan Pemkab Gowa telah berjalan 3 tahunan. “Kemudian dalam perjalanannya, ACCESS mewajibkan kerjasama dengan Pemkab dengan LSM local, maka kita tinggal melanjutkan yang sudah ada. Dan besar kemungkinan penganggaran tahun-tahun mendatang, bukan hanya co-shearing program, tapi siapa tahu sudah memasuki tahap yang lebih lanjut, yakni sudah co-shearing dana,” harapnya. (ririn)