Dari wilayah seluas itu, luas pemukiman hanya 406,5 ha yang ditempati oleh sebanyak 342 rumah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.528 jiwa. Mata pencaharian penduduk adalah berladang, membuat gula aren dan sebagian kecil menjadi buruh hutan.
Dengan kondisi tersebut, maka outcome yang akan dicapai melalui program PSDHBM yang telah disupport dari SCF (Sulawesi Community Foundation), adalah adanya Dukungan Kebijakan dan Kesiapan Aparatur Daerah Di Gorontalo Utara terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Hutan.
"Selain itu, juga penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hulu Hilir Mandirinya Kelembagaan Ekonomi masyarakat," jelas Hais.
Pembelajaran
Hais mengatakan, sosialisasi HKm telah dilakukan kepada masyarakat lain selain masyarakat Desa Bualemo. "Pola pendekatan yang dilakukan harus lebih variatif dan intensif dalam melakukan intervensi terhadap pemerintah baik dari tingkat desa sampai Kabupaten," sambungnya.
Negosiasi dilakukan lebih intensif, dengan melakukan proses pendekatan kepada BUPATI terpilih dan Ketua DPRD. Pendekatan yang dilakukan dengan tidak melibatkan personil KKIP yang terlibat dalam pencalonan diri menjadi Caleg salah satu partai. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini KKIP dilihat tidak murni melakukan pemberdayaan.
Personal Kepala Desa yang baru terpilih, menunjukan sikap yang tidak senang terhadap berbagai macam kegiatan kelompok walaupun pada dasarnya kegiatan itu sangat menguntungkan masyarakat baik yang tergabung dalam kelompok maupun masyarakat bualemo pada umumnya.
Sikap tidak senang tersebut ditunjukan dengan pernyataan-pernyataan yang selalu mendiskreditkan Kelompok, KKIP, serta Dinas Kehutanan yang selama ini melakukan kegiatan di Desa Bualemo sebelum masa pemerintahannya sampai dengan sekarang.
Disamping Pemerintah Desa menunjukan sikap yang tidak mendukung proses pengajuan izin HKm. Pihak Pemerintah Kecamatan dan beberapa anggota DPRD telah membuat manufer yang merupakan janji Politik akan melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan bualemo, hal ini telah menunjukan pro dan kontra di kalangan masyaraka yang tergabung didalam kelompok dan warga yang diluar kelompok.
Faktor selanjutnya yakni dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam memperoleh perizinan HKm yang difasilitasi oleh KKIP, dilakukan pada saat situasi politik yang sangat panas dimana pada Oktober 2008 – Desember 2008 terjadi perhelatan panas Penyelenggaraan PILKADA Kabupaten Gorontalo Utara, yang seterusnya disambung dengan kompetisi politik pemilihan umum legislative pada bulan april 2009. Berdasarkan Tabulasi Politik Tim Pemenangan Bupati Terpilih diman Desa Bualemo terindikasi pada hasil suara pemilihan Bupati 2008 tidak mendukung Bupati terpilih yang berasal dari partai tertentu
Situasi Politik dengan hasil perolehan suara Pasca Pilegislatif, yang tidak menguntungkan posisi Bualemo. Sehingga Ketua DPRD sekarang yang berasal dari Partai yang sama menaruh perhatian khusus secara politis ke Desa Bualemo.
Dengan situasi dan kondisi Politik diatas berakibat pada proses pengajuan izin HKm oleh sebagian kelompok masyarakat tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, beberapa pihak mencoba menghalangi dengan peran dan keberadaan kapasitasnya masing-masing. (s.darampa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ini adalah bagian dari upaya transformasi informasi